Gosip Politik


Demonstrasi pemilukada di Manggarai, Flores

Oleh FRANS OBON

TAHUN ini ada dua kabupaten di Flores yang menggelar pemilihan umum kepala daerah (pemilukada): Flores Timur dan Lembata. Sebenarnya Kabupaten Flores Timur sudah menyelenggarakan pemilukada tahun lalu, namun karena ada interpretasi yang keliru terhadap peraturan mengenai penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Flores Timur, maka pemilihan baru dilakukan tahun ini. Sebagai konsekuensi dari misinterpretasi ini, KPUD Flotim dirombak dan sebagian personelnya diganti.

Sementara itu Kabupaten Lembata, yang terpisah dari kabupaten induknya Flores Timur dan berdiri sebagai kabupaten otonom sejak 1999, telah menggelar dua kali pemilukada. Pada periode pertama, pemilihan dilakukan oleh DPRD Lembata hasil Pemilu 1999. Setelah itu, bupati dan wakil bupati dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilukada kali ini adalah yang kedua, yang dipilih langsung oleh rakyat. Kabupaten Flores Timur sebagai kabupaten induk juga sama. Pemilukada kali ini adalah yang kedua, di mana bupati dan wakil bupati dipilih langsung oleh rakyat.

Hampir tidak ada bedanya pemilukada di kedua kabupaten ini dengan kabupaten lainnya di Flores. Dengan kata lain, terdapat gejala-gejala umum, yang hampir kita temukan pada setiap kali pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di Flores – saya kira fenomena yang sama kita amat dengan mudah temukan di daerah lainnya di Indonesia. Saya ingin menyebutkan beberapa fenomena tersebut.

Pertama, hampir sebagian besar energi para petarung dalam pemilukada dihabiskan untuk mendapatkan restu pencalonan dari partai politik. Dari pengalaman kita di Flores, sampai saat ini sejak digelarnya pemilihan langsung oleh rakyat, belum ada calon independen yang memenangkan pertarungan pemilukada. Karena itu partai politik masih menjadi faktor dominan, tempat dan pintu di mana pasangan calon harus berebut tiket pencalonan.

Kedudukan partai masih begitu penting untuk tiket pencalonan. Apakah ada hubungan antara kinerja partai dan kemenangan para calon, masih bisa diperdebatkan. Tapi dari pengalaman empirik, dengan melihat konflik internal partai soal pasangan calon yang diajukan partai, untuk sementara kita dapat simpulkan bahwa kemenangan calon dan kinerja partai masih belum ada persambungan langsungnya. Artinya, kalau seseorang menang dalam pemilukada, belum tentu menunjukkan bahwa kinerja partai pengusung cukup bagus.

Jika kita melihat dan mengamati proses rekrutmen pasangan calon di partai-partai politik, rapat kerja khusus partai untuk membahas pancalonan para kandidat baru akan dilakukan pada bulan-bulan terakhir menjelang pemilukada. Meskipun proses lamaran ke partai secara informal sudah jauh-jauh hari sebelumnya melalui pendekatan ke elite-elite partai di kabupten, provinsi dan Jakarta, tapi proses rekrutmen melalui mekanisme partai baru akan berlangsung beberapa bulan menjelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPUD). Karena itu menit-menit terakhir menjelang pendaftaran ke KPUD menjadi waktu yang paling sibuk dari para kandidat. Injured time menjadi detik-detik yang menentukan. Karena haluan bisa saja beralih.

Kemungkinan pertama, proses ini menyulitkan partai untuk bergerak ke massa akar rumput untuk melakukan kampanye dan menawarkan program pasangan calon. Karena pengurus partai di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa baru akan mendapatkan kepastian menjelang pendaftaran ke KPUD. Proses kerja partai semacam ini sama sekali tidak efektif. Idealnya proses rekrutmen di partai sudah harus berlangsung setahun sebelumnya. Sehingga dalam setahun itu, para kandidat bisa menawarkan program.

Di samping itu rakyat diberi waktu yang cukup untuk menilai para pasangan calon. Untuk melihat kembali jejak rekam para kandidat. Untuk menilai program-programnya. Untuk melihat posisi para kandidat dalam masalah-masalah tertentu. Karena masa kampanye selama dua minggu tidaklah cukup bagi rakyat untuk menilai para calon.

Kedua, minim pertarungan ide dan gagasan. Seperti yang telah saya kemukakan dalam tulisan saya di Flores Pos (edisi 11 Oktober 2010), politik kita baik secara nasional maupun lokal berjalan tanpa tema. Yang saya maksudkan tanpa tema tidak lain adalah hampir tidak kita temukan perdebatan, apalagi yang serius dan sengit, mengenai masalah-masalah tertentu. Di Lembata, misalnya, sudah dua atau tiga tahun lalu, masyarakat di Kedang dan kawasan Leragere melakukan demonstrasi besar-besaran menolak rencana pemerintah untuk memberikan izin kuasa pertambangan kepada pengusaha tambang. Para petani di Kedang dan kawasan Leragere ingin mempertahankan hak-hak ekonomi dan hak budaya mereka dan tidak merelakan sejengkal tanah bagi usaha pertambangan.

Namun hampir tidak pernah kita dengar apa sikap dan posisi para kandidat mengenai pertambangan ini. Apakah mereka setuju atau tidak. Jika mereka terpilih, apakah mereka akan memberikan konsensi kepada perusahaan tambang dan mengabaikan protes para petani di Kedang dan Leragere? Kelihatannya sepi-sepi saja, padahal tambang telah menguras energi dan perhatian masyarakat mulai dari Flores Barat hingga Lembata.

Masalah lain yang terus menghantui kita yakni masalah tenaga kerja ilegal. Sejak tahun 1970-an, masalah pekerja migran ini telah menjadi masalah serius di Flores. Ada banyak keluarga yang ditinggalkan. Ada banyak anak tumbuh tanpa kehadiran orang tua mereka. Ada banyak para istri yang terpaksa menjadi orang tua tunggal dalam membesarkan anak-anak. Masalah ini sampai sekarang masih menjadi masalah akut. Tambah lagi masalah trafficking. Apa respon para politisi kita? Apa solusi yang ditawarkan oleh para kandidat? Di seluruh Flores, hampir tidak ada tokoh politik atau para kandidat yang bisa menggemakan keprihatinan masyarakat miskin pedesaan ini. Karena itu hampir tiap kali kita menemui masalah yang sama.

Masih banyak masalah lain seperti kemiskinan, busung lapar, kesehatan, HIV/AIDS yang makin mewabah, rabies, dan masih banyak masalah lainnya. Mudahkah kita temukan solusi yang ditawarkan para kandidat? Tidak. Karena itu, tiap kali pemilukada di Flores, kita selalu alami sepinya perdebatan ide dan gagasan. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa kita seringkali berjalan dalam ketidakpastian dalam menanggapi masalah ini.

Ketiga, janji kampanye adalah utang yang tak tertagih. Karena tidak ada pertarungan ide dan gagasan, maka publik tidak tahu apa yang mau diperjuangkan oleh para kandidat. Karena itu sulit bagi rakyat untuk mengontrol dan menagih janji kampanye para kandidat. Jika kita menyaksikan kampanye para calon di lapangan kampanye, kita tidak temukan tawaran-tawaran baru untuk dikerjakan. Karena itu ketika mereka terpilih, maka operasi pemerintahan kita juga berjalan sebagai business as usual. Belum lagi kalau kandidat yang menang itu berasal dari birokrasi, yang telah bertahun-tahun terbiasa dengan pola-pola statis di birokrasi pemerintahan. Kalau semuanya berjalan sebagai business as usual, lalu kita mau tagih apa. Karena itu janji kampanye tetap sebagai utang yang tak tertagih.

Kalau menjelang pemilukada, ada yang bilang politik mulai panas, saya kira bukan politiknya yang panas. Dia lebih merupakan gosip politik. Gosipnya yang panas. Sebab politik yang panas sesungguhnya adalah sengitnya pertarungan gagasan untuk mengatasi masalah masyarakat. Karena politik kita lakukan biasa-biasa saja, maka kita pun tidak pernah bisa beranjak dari masalah-masalah yang kita hadapi.

Asal Omong, edisi 5 Februari 2011

Published by

Frans

Lahir di Flores dan bekerja di Flores.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s