Diutus ke Tengah Tata Dunia

@frans obon

Misa perutusan. (Dari kiri ke kanan) Wakil Ketua DPRD Ende Frans Taso, Wakil Ketua DPRD Nagekeo Stanis Paso dan Wakil Ketua DPRD Ngada Moses Mogo.

Oleh FRANS OBON

Acungan jempol untuk Komisi Kerasulan Awam Katolik Keuskupan Agung Ende. Setidaknya sebagai sebuah langkah awal. Pertama kalinya komisi ini sukses membawa hampir 80 persen lebih dari 61 orang anggota legislatif yang beragama Katolik di tiga kabupaten di Flores: Ngada, Nagekeo dan Ende, dalam pertemuan dua hari di Mataloko, 8-9 April 2011.

Kemah Tabor, yang didirikan 1932, dalam sejarahnya adalah tempat sementara pendidikan calon imam sebelum dipindahkan ke Ledalero 1937. Kemah Tabor sekarang ini menjadi tempat retret yang bagus. Dulu orang menyebutnya rumah tinggi. Karena Kemah Tabor yang berbentuk huruf U itu adalah satu-satunya rumah dua lantai saat itu. Cuaca Mataloko yang sejuk. Kadang-kadang dingin. Indah. Hijau. Terawat. Dengan sayur pucuk labu yang enak.

Ke tempat ini, yang berhadapan langsung dengan tempat pendidikan calon imam, Seminari Menengah Todabelu, Mataloko, yang sudah berdiri kokoh sejak 1929, para politisi Katolik dari berbagai partai politik menepi sementara untuk merefleksikan kembali orientasi politik kesejahteraan yang diputuskan oleh para legislatif. Maka jadilah pertemuan dua hari ini sebuah retret politik.

Dalam banyak kesempatan kita memang mendengar banyak keluhan betapa susahnya mengumpulkan para politisi Katolik dalam suatu forum. Sebabnya bermacam-macam. Yang utama apalagi kalau bukan karena kepentingan. Tapi rupanya roh Musyawarah Pastoral (Mupas) VI telah mengubah hati untuk melihat secara baru berbagai usaha politik untuk mensejahterakan masyarakat Flores.

Seperti dikatakan oleh Vikjen Keuskupan Agung Ende Romo Cyrilus Lena baik pada Muspas VI di Ende maupun pada akhir pertemuan tersebut di Mataloko, Gereja Katolik Keuskupan Agung Ende ingin membangun jejaring dengan sebanyak mungkin orang baik secara ke dalam (ad intra) maupun keluar (ad extra) untuk berperan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Gereja Katolik dan pemerintah berusaha dengan seluruh sumber daya yang dimiliki melayani kepentingan rakyat yang sama. Tapi tidak jarang susah bicara bersama tentang cara terbaik membangun kesejahteraan rakyat Flores. Pola proses di dalam Muspas tampaknya sudah mulai berhasil. Politisi Katolik yang menentukan ABC dari kebijakan publik secara proses pula mulai membuka hati untuk bertemu di dalam sebuah forum. Bukan untuk mendikte kehendak masing-masing tapi membagi pengalaman dan kekayaan intelektual dan rohani untuk menemukan cara terbaik dalam membangun kepentingan umum (pro bono publico) di Flores. Dalam konteks itu barangkali pertemuan dua hari di Mataloko, yang dirancang dengan begitu bagus, menjadi langkah pertama untuk merapikan yang belum beres dalam jejaring kerja sama dalam membangun Flores.

Tidak ada seremoni pembukaan yang wah. Paling-paling sapaan awal dari Romo Ronny Neto Wuli Pr, Ketua Komisi Kerawam Keuskupan Agung Ende. Lalu, dia memperkenalkan Uskup Sintang Mgr Agustinus Agus, yang dalam pertemuan hari kedua menyeringkan pengalaman keterlibatannya dalam politik kesejahteraan di keuskupannya. Apalagi Uskup Agus pernah menjabat Ketua Komisi Kerasulan Awam di Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) di Jakarta. Sekarang uskup yang berusia 61 tahun ini menjabat Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migran dan Perantau KWI Jakarta.

Uskup Agus dalam pengantar awalnya, yang dimoderatori Romo Rony, mengatakan, dalam proses demokratisasi sekarang ini peranan legislatif dan pemerintah begitu besar. Karena itu Gereja Katolik perlu memberi perhatian pada peningkatan peranan dan kompetensi para awam Katolik. “Sebab policy negeri ini ditentukan oleh legislatif dan pemerintah”.

@frans obon

Misa perutusan. Penyerahan lilin kepada Moses Mogo.

Pertemuan dua hari ini, begitu kata Romo Bene Daghi Pr, salah seorang fasilitator pada pengantar sesi pengantar masukan dari Romo Alex Tabe Pr, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Agung Ende, dianggap langka, tepat momen, dan strategis. Kesempatan langka karena semua anggota DPRD beragama Katolik dari tiga kabupaten duduk bicara bersama, membagi suka-duka, lika-liku karya mereka bersama-sama. “Itu langka”. Sarat makna karena dilakukan menjelang pekan suci.
“Pertemuan ini mendekatkan yang jauh, mengakrabkan yang telah dekat. Kita coba berbagi. Kita tidak sendiri. Kita satu paket dalam misi untuk dunia. Kita memiliki perutusan yang sama namun aneka tugas yang berbeda. Maka kita tinggalkan komisi-komisi kita, partai kita. Kita lebur satu dalam komisi Allah dan partai Tuhan karena kita akan melayani umat yang sama,” kata Romo Bene.

Direktur Puspas memberikan materi arah dasar pastoral Keuskupan Agung Ende. Romo Alex bicara mengenai arah dasar pastoral KAE menurut Muspas, terutama Muspas VI yang berlangsung di Ende 6-11 Juli 2010. Muspas itu adalah terjemahan dari gereja sebagai persekutuan dan sakramen keselamatan. Posisi umat Allah dalam konteks pemahaman gereja demikian adalah sebagai subjek pastoral. Dalam persekutuan itu tiap orang memiliki karisma. Sedangkan gereja sebagai sarana keselamatan mengandung konsekuensi bahwa tiap orang diharuskan untuk memberikan kesaksian.

Proses Muspas yang diselenggarakan di paroki-paroki dan berbagai kelompok di dalam gereja adalah Muspas yang sesungguhnya karena “umat sendiri yang merefleksikan harapan, kegembiraan dan kecemasan mereka secara bersama-sama”. Muspas IV di Maumere menegaskan bahwa arah dasar pastoral Keuskupan Agung Ende adalah pemberdayaan dan pembebasan. “Arah dasar pastoral demikian adalah mau memberdayakan umat, bukan diperdayakan. Umat sendirilah yang akan melihat (to see), memutuskan (to judge) dan melaksanakannya (to act),” kata Romo Alex.

Dengan demikian, dia bilang, karya pastoral adalah pergumulan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kesediaan untuk menangkap kehendak Allah. “Umat yang terlibat di dalam karya pastoral itu tidak bisa tidak harus mampu menangkap kehendak Allah”. Di dalam konteks demikian, pengembangan komunitas umat basis difokuskan pada “kesediaan untuk mendengar Firman Allah, saling berbagi pengalaman, mencari solusi atas masalah yang dihadapi dalam terang Kitab Suci, membangun komitmen bersama dan merangkul orang yang beriman lain, dengan mengambil inspirasi dari kehidupan komunitas kristen purba”.

Muspas VI di Ende pada Juli 2011, katanya, merupakan kesempatan evaluasi kembali reksa pastoral Keuskupan Agung Ende. Umat sendiri sadar, selain pencapaian-pencapaian yang sukses, namun masih ada keprihatinan-keprihatinan. Menurut Romo Alex, Muspas VI menemukan 6 keprihatinan yakni masalah Kitab Suci dan Sakramen, pengembangan komunitas umat basis, fungsionaris pastoral, pastoral tata dunia, sumber daya dan aset, dan kelompok-kelompok strategis.

Romo Alex mengemukakan berbagai contoh-contoh yang memperlihatkan bahwa keenam keprihatinan ini masih membutuhkan penanganan yang lebih serius. Contoh kaderisasi tidak bisa berjalan, misalnya, mungkin karena lingkungan feodalisme yang tinggi, pernah dijajah penjajah asing, sehingga selalu melihat ke atas. “Bagaimana pertemuan tidak dipakai sebagai kesempatan untuk belajar. Orang tidak mau belajar dari pertemuan. Kebanyakan orang tidak melihat tugas sebagai panggilan,” katanya.

Dia menderetkan pula kelemahan-kelemahan di dalam masyarakat kita seperti tidak bisa menentukan skala prioritas, politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, berdagang tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas, peribadatan tanpa pengorbanan.

Muspas VI juga, katanya, menemukan bahwa umat belum sepenuhnya menghayati 6 dimensi iman yakni tahu tentang iman, percaya apa yang dia tahu, konsekuen dengan yang dia tahu dan percaya, memberikan kesaksian bahwa kita beriman, berani terlibat dalam kehidupan bersama, dan hidup dalam persekutuan.
Arah dasar pastoral gereja Keuskupan Agung Ende ke depan adalah pemberdayaan komunitas umat basis yang transformatif dan misioner. Visinya adalah Gereja Keuskupan Agung Ende sebagai persekutuan komunitas-komunitas umat basis yang injili, mandiri, solider dan misioner. Masukan dari Direktur Puspas Keuskupan Agung Ende yang cukup menarik ini menjadi cermin untuk menilai kembali berbagai prioritas yang diambil para politisi di legislatif.

Pertemuan ini memang dirancang sebagai sebuah retret. Sebuah kesempatan merefleksikan kiprah dan orientasi dalam politik atas nama rakyat. Tidak gampang mengelola politik. Diperlukan disposisi batin. Seperti dikatakan Ketua DPRD Ngada Kristo Loko dalam pesan dan kesannya setelah perayaan ekaristi penutup pada hari kedua, politisi (Katolik) melakoni politik dalam “sebuah bejana tanah liat”. Jika tidak hati-hati, dia jatuh berantakan. Begitu mudah pecah. Dengan demikian mengelola politik adalah seni merawat “amanat atas nama rakyat itu”.

Sebuah kitab suci dipampangkan di depan para peserta yang duduk dalam lingkaran berbentuk huruf U. Romo Rony Neto Wuli duduk dengan jubah putih membawa peserta dalam sebuah renungan dengan inspirasi pada Injil Matius 10: 34-39.

Romo Rony merefleksikan kiprah Thomas Morus sebagai inspirasi bagi para awam Katolik dalam berpolitik. Thomas Morus, katanya, dalam usia yang relatif muda (33 tahun) sudah menjadi hakim pembantu Kota London, pada umur 44 tahun menjadi pembantu Menteri Keuangan Negara diberi gelar ksatria dan pada umur 46 tahun menjadi Ketua DPR Pusat. Pada usia 51 tahun dia sudah menjadi Perdana Menteri.

Thomas Morus menjalankan tapa dan tobat selama hidupnya. Ketika politik di Inggris bertentangan dengan prinsip moral politik, dia berani mengambil risiko.

“Thomas menolak sentralisasi kekuasaan di tangan Raja Henri VIII. Demi upaya kesatuan dan persatuan negara, Raja Henri VIII menumpukkan segala kuasa dalam tangannya, dia membatalkan kewenangan Sri Paus di wilayah kerajaannya dan menyuruh para uskup menghalalkan perkawinannya yang kedua,” katanya.

Sebagai protes, Thomas Morus mengundurkan diri dan mengisi waktunya dengan menulis tentang pembaruan-pembaruan di dalam gereja. Thomas Morus adalah contoh dan menjadi inspirasi bagi tokoh awam Katolik dalam mempertahankan konsistensi dan kesetiaan pada suara hati.

“Thomas Morus adalah sosok yang membangun rumahnya di atas angin. Bebas dari berbagai keterikatan kepentingan. Dia dianggap gila tapi justru teladan dari orang-orang yang dianggap sinting itulah yang memberikan pencerahan kepada kita. Orang kudus tidak lain adalah orang-orang yang menghayati injil secara konsisten, jelas, murni, konsekuen, dan berani menampilkan dengan warna yang jelas dan bukan abu-abu. Figur yang punya integritas dan keberanian di panggung politik,” kata Romo Rony.

Setelah renungan ini, anggota tim fasilitator Yoseph Nganggo membacakan tiga pertanyaan untuk direfleksikan. Pertama, bagaimana saya memandang dan menghidupi panggilan dan perutusan saya sebagai anggota legislatif. Kedua, manakah yang menyenangkan dan membanggakan saya dalam melaksanakan tugas perutusan gandaku (sebagai orang Katolik dan politisi). Ketiga, manakah hal-hal yang mencemaskan, menakutkan dan mendongkolkan saya dalam pelaksanaan perutusan gandaku.

Pertanyaan ini sekaligus mengawali sesi pengenalan diri yang dipandu Vikjen Keuskupan Agung Ende Romo Cyrilus Lena Pr. Selama 30 menit para anggota legislatif ini berdoa di depan sakramen mahakudus. Usai makan malam, hingga tengah malam, dalam ruang yang tertutup para anggota legislatif menyeringkan pengalaman mereka tentang politik kesejateraan atas nama rakyat itu.

Saya tidak ikut dalam sesi ini dan sesi setengah hari berikutnya. Proses ini berlangsung secara tertutup.
Sesi setengah hari kedua adalah sharing pengalaman dari Uskup Sintang Mgr Agustinus Agus. Sudah pada hari pertama pada sesi pembukaan, Uskup Agus menegaskan betapa pentingnya peranan pemerintah dan legislatif dalam menentukan ABC kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu Uskup Agus mengatakan diperlukan usaha untuk meningkatkan kapasitas para anggota legislatif. Pernyataan Uskup Agus ini mengandung harapan bahwa anggota legislatif yang berkualitas baik secara intelektual maupun secara moral akan dapat mempengaruhi kualitas kebijakan dan pelayanan mereka kepada masyarakat.

Mengapa Orang Katolik Berpolitik. Itulah judul sharingnya. Menurut Uskup Agus, Kitab Suci sudah menegaskan: “berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Matius 22:21).

Politik jika dijalankan sesuai dengan semangat dasarnya, kata Uskup Agus, tidak ada alasan untuk menyebut politik itu kotor atau jahat. “Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umum (bonum commune) adalah usaha yang baik dan luhur. Hanya ketika cita-cita dasar itu dikhianati, maka muncul berbagai kecurangan, manipulasi nilai yang pada gilirannya wajah praktik politik menjadi buram,” katanya.

Bagi orang Katolik, lanjutnya, politik adalah sebuah panggilan konstitutif dari sakramen pembaptisan dan sakramen krisma, serta ekaristi. “Sakramen krisma meneguhkan orang yang sudah dibaptis untuk bertekun dalam tugas perutusannya. Dia mendapatkan kekuatan baru berkat pencurahan Roh Kudus, seperti para murid Yesus pada peristiwa Pantekosta”.

“Ekaristi semakin menegaskan bahwa siapapun yang telah mengambil bagian di dalam perjamuan Yesus dan telah dikuatkan oleh tubuh dan darahNya, kini diutus untuk masuk dalam kehidupan nyata di dunia dan mewarnai kehidupan dunia dengan semangat Yesus Kristus sendiri”.
Misa sudah selesai. Mari pergi, kita diutus. “Keterlibatan politik merupakan salah satu konsekuensi dari perutusan.

Dokumen Konsili Vatikan II Gaudium et Spes mengatakan: “Hendaknya mereka secara jujur dan wajar malahan dengan cinta kasih dan ketegasan politik, membaktikan diri bagi kesejahteraan semua orang” (GS 75).

@frans obon

Berkat penutup pada misa perutusan.

Karena begitu pentingnya keterlibatan politik untuk kesejahteraan bersama itu, maka Konsili minta agar ada pembinaan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan.

“Hendaknya secara intensif diusahakan pembinaan kewarganegaraan dan politik, yang sekarang ini perlu sekali bagi masyarakat dan terutama generasi muda, supaya semua warga negara memainkan peranannya dalam hidup bernegara. Mereka yang cakap atau berbakat hendaknya menyiapkan diri untuk mencapai keahlian politik yang sukar dan sekaligus amat luhur, dan berusaha mengamalkannya tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan materiil” (GS 75).

Namun politik kesejahteraan itu harus berdiri teguh di atas iman dan ajaran kristiani dan tidak menolak untuk menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan umum.

“Hendaknya orang-orang Katolik yang yang mahir di bidang politik dan sebagaimana wajarnya berdiri teguh dalam iman serta ajaran kristiani jangan menolak untuk menjalankan urusan-urusan umum. Sebab dengan jasa-jasa mereka yang pantas dihargai itu mereka mendapat mendukung kesejahteraan umum” (AA No. 14).

Tugas Gereja adalah “mendorong kaum awam untuk terlibat dalam bidang-bidang kehidupan yang memang khas diperuntukkan bagi kaum awam karena ciri keduniawiannya” (Kanon 215, 216, 222, 223, 225, 227).

Menurut Uskup Agus, perubahan konstalasi dalam politik di Indonesia menuntut pula keterlibatan nyata dari orang-orang Katolik.

Dengan pendasaran-pendasaran ini, Uskup Agus menyeringkan pengalaman keterlibatan Gereja Katolik di Keuskupan Sintang dalam mengelola politik kesejahteraan umum tersebut. Baik dalam penentuan kebijakan umum pemerintahan maupun dalam pencalonan anggota legislatif dan pemilihan umum kepala daerah.

Meksipun konteks berbeda, dalam arti konteks Flores dan Kalimantan berbeda, tapi Gereja memberikan motivasi moral dalam politik sehingga politik sungguh diabdikan untuk kepentingan masyarakat.

Ketua DPRD Ngada Kristo Loko dalam sesi tanya jawab menegaskan soal perbedaan konteks politik antara Kalimantan dan Flores.

Anggota DPRD Nagekeo Frans Ave bicara soal praktik politik uang yang mempengaruhi perilaku pemilih. Anggota DPRD Ngada Yoseph Dopo bertanyak soal dampak gerakan koperasi kredit di Kalimantan dalam mengentas kemiskinan.

Uskup Agus mengatakan, Gereja Katolik Flores perlu membangun jejaring dan membantu meningkatkan kapasitas para politisi awam baik dengan menundang orang dari luar untuk membahas topik-topik tertentu maupun dengan mengirim orang ke lembaga lain. Misalnya mengundang orang KPK, pengamat politik, dan orang yang memiliki kompetensi dalam bidang tertentu untuk memperluas wawasan politik para awam Katolik.

Ada banyak usulan disampaikan para peserta dalam sesi ini baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Terutama terkait dengan kegelisahan dan keprihatinan rakyat Flores.

Romo Rony Neto Wuli, Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Agung Ende yang memoderatori sesi Uskup Agus, mengajukan pertanyaan: what next. Setelah ini mau buat apa. Peserta sepakat: pertemuan ini harus dilanjutkan, tapi sekali setahun. Pertemuan berikutnya akan dilaksanakan di Nagekeo dan tahun berikutnya lagi diselenggarakan di Ende. Dengan kesepakatan ini terbentuklah Paguyuban Anggota DPRD Katolik Kabupaten Ngada, Nagekeo dan Ende.

Jembatan Dialog
Romo Rony dan timnya yang terdiri dari Romo Bene Daghi, Cyrilus Bau Engo, Yosef Nganggo, Thomas Dolaradho, Romo Yonas Bhodo, Adrianus Fua Radja, Anton Padua Ngea, dan Suster Yasunta Wula, boleh berbangga karena untuk pertama kalinya para awam Katolik yang mengabdi di legislatif sukses dibawa ke dalam sebuah forum.

“Pertemuan ini strategis dan spektakuler karena untuk pertama kalinya Komisi Kerawam Keuskupan bisa merangkul para tokoh awam Katolik yang diutus ke tengah tata dunia politik dan membawa mereka ke dalam satu pertemuan. Para tokoh awam ini begitu respon undangan dan sapaan dari Komisi Kerawam,” kata Romo Rony kepada saya di sela-sela pertemuan sebelum sesi Uskup Agus pada hari kedua.
Romo Rony selama 4 tahun membidangi Komisi Justice, Peace, and Integration of Creation (JPIC) Keuskupan Agung Ende dan baru periode ini berada di Komisi Kerawam.

Pertemuan ini merupakan rencana tindak lanjut dari Muspas VI di Ende, Juli 2010 dan sidang lintas perangkat pastoral ke-21 di Mataloko tanggal 30 November hingga 4 Desember 2010. Keuskupan menilai, peranan awam begitu strategis ketika mereka terlibat dalam pastoral tata dunia.

Kegiatan seperti ini telah menjadi agenda kerja komisi Kerawam lima tahun ke depan baik untuk eksekutif maupun legislatif. Pada tahun 2011, akan ada kegiatan pembekalan wawasan pastoral tata dunia dan spiritualitas kaum awam di 13 paroki di keuskupan.

“Proses pertemuan ini luar biasa. Lebih pada momen olah batin, penyadaran ke dalam, pencerahan, kontemplasi, meditatif dan penemuan diri rasul-rasul awam Katolik yang saat ini bergerak di tengah tata dunia”.

Komisi akan tetap berusaha membangun komunikasi antara awam dan hirarki. Para awam Katolik ini membutuhkan penyegaran rohani. “Paling kurang itulah yang muncul dari para peserta dalam pertemuan ini”.

Memang dari kerangka acuan yang disiapkan tim Kerawam, pertemuan ini diharapkan menghasilkan “rasa saling mendukung dalam karya, anggota legislatif tidak berjalan sendirian, ada rasa persaudaraan antara awam-hirarki, timbul rasa memiliki bahwa arah dasar karya pelayanan kita memiliki sasaran yang sama, terciptanya komunikasi, jejaring, dan kerja sama gereja, pemerintah, legislatif dan organisasi-organisasi lainnya, dan terbentuknya paguyuban awam Katolik di DPRD”.
Sesuai dengan temuan Muspas VI di Ende, Juli 2010, salah satu keprihatinan pastoral tata dunia adalah “wawasan awam mengenai kerasulan tata dunia belum cukup memadai, masih ada dikotomi antara urusan agama atau iman dengan urusan dunia”. Karena itu diharapkan salah satu hasil pertemuan ini adalah “semua awam Katolik yang mengemban tugas tata dunia mulai tidak berpikir dikotomis tapi menyadari bahwa di manapun dia bekerja dia tetap adalah anggota gereja yang diutus Allah untuk bermisi di tengah tata dunia”.

Memang banyak sekali usulan dalam pertemuan ini untuk membangun sinergitas kebersamaan dalam kerasulan tata dunia antara awam dan hirarki. Salah satu usulan yang dominan adalah perlunya membangun dialog yang terus menerus antara awam dan hirarki.

Cyrilus Bau Engo mengusulkan hal ini. Juga peserta lainnya. Mosos Mogo, Wakil Ketua DPRD Ngada, mengusulkan agar ada perubahan pendekatan dan sikap dari masing-masing pihak sebagai langkah awal untuk kebersamaan dalam pastoral tata dunia. Moses meminta perlu dibangun rasa saling menghargai di dalam karya. Hal itu didasarkan pada aneka kharisma dari tiap-tiap anggota Gereja.

Romo Cyrilus Lena mengatakan, bila ada kritikan dari hirarki, kritikan itu adalah bukti cinta terhadap para awam Katolik.

Pertemuan ditutup dengan perayaan ekaristi “perutusan” kembali ke tengah tata dunia. Perayaan dipimpin Uskup Sintang Mgr Agustinus Agus dan dimeriahkan koor Pustardos Mataloko. Misa “perutusan ini” mengukuhkan paguyuban awam Katolik anggota DPRD Ngada, Nagekeo, dan Ende, yang disertai penyerahan salib kepada Wakil Ketua DPRD Ende Frans Taso, Kitab Suci kepada Wakil Ketua DPRD Nagekeo Stanis Paso dan lilin kepada Wakil Ketua DPRD Ngada Moses Mogo.

Romo Cyrilus dalam kotbah mengatakan pertemuan rekoleksi ini adalah amanat dan kelanjutan dari Mupas VI karena keuskupan ingin membangun jejaring dalam pelaksanaan karya pastoralnya.

“Dalam rekoleksi ini anggota DPRD dipanggil untuk mendengar hikmah Allah dan hikmah Allah ini hanya diraih dalam keheningan hati. Tidak zamannya lagi kita saling sikut tapi membangun kerja sama. Kalau ada koreksi itu adalah koreksi kenabian yang didasarkan pada cinta kasih. Koreksi kenabian itu tetap dilakukan tapi dalam semangat cinta untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat”.

Dari kesan dan pesan ketua dan wakil ketua DPRD Nagekeo, Ngada, dan Ende pada akhir perayaan, terlihat jelas bahwa para politisi Katolik ini membutuhkan motivasi dan dukungan dari Gereja Katolik agar kebijakan publik yang mereka putuskan lebih berkualitas dan pro kepentingan publik.

Wakil Ketua DPRD Nagekeo Thomas Tiba Owa mengatakan, mereka sempat bertanya-tanya ketika mendapat undangan dari Komisi Kerawam. “Ada apa lagi. Apa ada inspirasi baru untuk kami berubah? Dari 23 anggota DPRD Nagekeo yang Katolik, hadir 21 orang”.

Thomas menyambut gembira “semangat baru ini untuk merancang bangun Flores” ke depan. “Kami mendapatkan pendampingan dari gereja. Ini adalah suatu kekuatan yang luar biasa”.

Ketua DPRD Ngada, Kristo Loko mengatakan bahwa tugas para awam Katolik yang terjun ke politik adalah menguduskan dan menyucikan politik. Perhatian gereja terhadap masalah politik menunjukkan bahwa politik bagi Gereja Katolik adalah sebuah panggilan dan medan pengabdian. “Politik adalah medan bakti yang tidak main-main”.
Pertemuan ini, katanya, adalah momen mengisi kembali “cawan” yang kurang. “Kami mesti mengisi cawan politik itu dengan banyak hal. Karena harta politik itu kami miliki dalam bejana tanah liat”. Gereja mendampingi para politisi agar “kami tidak mudah rapuh dan cawan kami mesti diisi secepatnya”.

Dia setuju bahwa kritikan yang disampaikan oleh gereja adalah sebuah cerita cinta. Jika cerita cinta itu didengar dan gereja sendiri juga mendengar masukan-masukan, maka akan tercipta politik yang baik dan “politik yang baik adalah berdoa dua kali”.

Ketua DPRD Ende Marsel Petu mengatakan, pertemuan ini adalah sebuah pengalaman baru, menarik dan strategis. Dalam bahasa yang lebih puitis, Marsel mengatakan, pertemuan ini tepat momen “saat hati kami mulai rapuh dan kami temukan dalam dua hari ini kebaikan Tuhan dan kebersamaan”.

Kesempatan ini, katanya, menjadi momen menguatkan komitmen bersama di tiga kabupaten agar “politik dilakonkan untuk kebaikan bersama, membangun kebaikan bersama dalam kebersamaan”.
“Tidak bisa sendiri-sendiri tapi bersama-sama dalam kebersamaan. Kita bangun kesejahteraan bersama secara bersama-sama di tiga kabupaten: Ngada, Nagekeo, dan Ende”.

Marsel menyatakan kesiapan anggota DPRD Ende untuk menjadi tuan rumah dua tahun berikutnya.

Dunia politik, mengutip kata-kata ketua DPRD Ngada Kristo Loko dalam kesannya pada akhir perayaan ekaristi, adalah dunia yang susah membedahkan mana setan dan mana malaikat. Tapi bukankah karena itu para politisi memerlukan cerita cinta (kritikan yang konstruktif) agar lebih terampil mengelola politik yang ditaruh dalam “bejana tanah liat” itu? Kalau ada kesan bahwa politik itu kotor, maka kesan itu timbul dari praktik politik yang kotor. Lantai kotor disapu dengan sapu kotor memang tidak akan bisa membersihkan lantai yang kotor.

Akan diisi dengan apakah cawan yang hampir habis itu? Cawan itu harus diisi dengan “anggur moralitas dan spiritualitas politik” yang benar seturut nilai-nilai kristiani dan moralitas kekristenan. Jika cawan itu telah diisi penuh, maka mudah-mudahan politik diabdikan untuk kepentingan umum. Tidak ada yang lain selain bahwa cerita cinta adalah cerita saling mengingatkan agar politik diabdikan untuk kepentingan umum.

@frans obon

Gambar bersama di depan kapela Kemah Tabor.

Dengan demikian pula pembentukan paguyuban awam Katolik DPRD di tiga kabupaten ini bukan pertama-tama menghidupkan politik yang sektarian, yang memang bukan merupakan tujuan Gereja Katolik dalam pendampingan para politisi awam Katolik, tapi ingin membantu dan mengingatkan para politisi Katolik untuk berpolitik dengan mengacu pada prinsip-prinsip politik yang benar dan mengabdikan politik itu bagi kepentingan banyak orang.

Sejak pagi pada hari kedua itu, Matoloko diguyur hujan. Kami pergi menuju kapela di bawah guyuran hujan. Tapi menjelang akhir perayaan cuaca mulai cerah. Sambutan yang hangat, kesan yang indah, dan kegembiraan yang meluap pada akhir pertemuan mudah-mudahan sebuah ekspresi baru dalam menapasi politik di Flores ke depan. Langkah pertama sudah dimulai untuk seribu langkah seterusnya.

Flores Pos edisi 13-16 April 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s