Protes Tenaga Honorer

Oleh FRANS OBON

PROTES tenaga honorer yang bekerja di kantor-kantor pemerintah daerah merebak di Kabupaten Ende dan Manggarai Barat menyusul pengumuman pemerintah mengenai daftar nominatif tenaga honorer kategori I berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Sementara tujuh kabupaten lainnya di Flores dan Lembata aman-aman saja.

Pemerintah memberikan kesempatan selama 14 hari (10-24 April 2012) kepada siapa saja yang merasa kebeberatan terhadap pengumuman hasil daftar nominatif tenaga honorer kategori I ini. Keberatan itu disampaikan kepada BKN di Jakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten. Dijanjikan pula, tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat akan diumumkan tersendiri oleh BKN.

Ada macam-macam tuduhan yang disampaikan oleh para pegawai honorer ini menanggapi daftar nominatif tenaga honorer kategori I antara lain, pemerintah daerah melakukan manipulasi, rekayasa, tidak transparan, dan paling umum soal persyaratan tahun usia mulai kerja (Flores Pos 11 April 2012).

Protes yang sama dilakukan di Manggarai Barat. Para tenaga honorer yang namanya tidak tercantum dalam data base yang diumumkan pemerintah daerah menilai banyak data yang diberikan pemerintah daerah dimanipulasi, tidak transparan, dan lain-lain tuduhan. Oleh karena itu para pemrotes meminta pemerintah daerah memproses ulang data base tenaga honorer (Flores Pos 12 April 2012).

Para pemrotes tidak saja menghadap pemerintah daerah setempat tetapi juga mengadukan masalah mereka ke DPRD. Respons DPRD hampir sama bahwa mereka ingin data base tenaga honorer dilihat kembali. Di Kabupaten Ende, DPRD Ende ingin melakukan konsultasi masalah ini dengan BKN di Jakarta. Terpisah dengan konsultasi yang dilakukan pemerintah (Flores Pos 12 April 2012).

Sementara di Manggarai Barat, DPRD merekomendasikan Komisi A DPRD dan pemerintah untuk menyikapi bersama protes para tenaga honorer ini. Diharapkan, DPRD dan pemerintah mencari solusi terbaik. Dari rapat DPRD kita tahu bahwa sudah lama kalangan DPRD meminta pemerintah menuntaskan masalah data base tenaga honorer ini, tetapi masalah ini tidak pernah tuntas diselesaikan (Flores Pos 13 April 2012).

Kebijakan pemerintah pusat yang mengangkat pegawai honorer secara otomatis tanpa melalui testing menjadi pegawai negeri sipil beberapa tahun lalu paling tidak ikut mendorong peningkatan jumlah tenaga honorer di instansi-instansi pemerintah daerah. Proses penerimaan seseorang menjadi tenaga honorer di kantor-kantor pemerintah daerah sejak awal memang tidak pernah terbuka dan diketahui publik. Tidak ada pengumuman resmi mengenai kebutuhan tenaga honorer di instansi pemerintah. Semuanya disembunyikan dari publik. Kalau sekarang ada masalah, ya memang karena sejak awal tidak transparan.

Tuduhan manipulasi, rekayasa, tidak transparan, dan lain-lain tentu saja menguatkan asumsi khalayak luas selama ini bahwa pengangkatan tenaga honorer di kantor-kantor pemerintah daerah kita adalah ajang baru untuk menciptakan jaringan politik baru di birokrasi atau paling kurang mencerminkan sistem politik patron-clien dalam birokrasi pemerintah daerah kita.

Kalau kemudian ada masalah di dalam soal data base pemerintah, ya bisalah dimengerti. Karena memang sejak awal proses perekrutannya dilakukan melalui koneksi baik kekeluargaan maupun koneksi politik. Kalau di daerah lain tidak terdengar protes, itu bukan berarti tidak ada masalah. Karena polanya memang sama.

Bentara, 14 April 2012

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s