Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah lokal kita di Flores gencar mengkampanyekan perlunya masyarakat lokal mengkonsumsi pangan lokal. Pangan lokal tentu tidak lain adalah hasil pertanian yang kita tanam dan petik dari tanah kita sendiri. Ini tidak lain juga bahwa kita mesti makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah kita dan yang kita usahakan oleh tangan kita sendiri.

Oleh karena itu ubi hutan yang dulu kita makan pada saat musim lapar dan tidak ada lagi stok makanan, kendati beracun, kita olah untuk dimakan. Pemerintah lokal kita mengkampanyekan bahwa ubi hutan bisa dikategorikan sebagai makanan lokal. Karena dia tumbuh dari tanah kita sendiri dan bisa diperoleh masyarakat.

Kampanye pangan lokal tidak dimaksudkan untuk menafikkan atau mengingkari fakta perlunya juga masyarakat kita melakukan perdagangan antarpulau atau pertukaran komoditas pertanian. Tapi kampanye pangan lokal dimaksudkan agar dalam masalah pangan kita tidak tergantung pada pertanian di tempat lain. Jika kita begitu tergantung pada pangan di tempat lain, maka risiko terlalu besar.

Di tengah kampanye pangan lokal itu, yang seringkali sukses di tangan pemerintah melalui data-data statistik untuk meyakinkan masyarakat mengenai pencapaian kinerja pemerintahan, kita temukan fenomena lain yakni masalah pertanian kita yang tidak pernah tuntas ditangani atau lamban diantisipasi, atau juga tidak menjadi prioritas di dalam penanganannya yakni serangan hama/penyakit baik pada komoditas pertanian holtikultura maupun pada komoditas perdagangan.

Serangan hama/penyakit yang menyerang komoditas perdagangan petani seringkali lambat diantisipasi atau ditangani. Kita temukan alasan klasiknya bahwa anggaran dan persediaan obat-obatan terbatas. Dengan alasan demikian, kita tahu bahwa memang masalah hama/penyakit belum menjadi prioritas dalam pertanian kita. Padahal kita menghadapi masalah serupa dari tahun ke tahun. Dengan itu pula kita tidak bisa membantu para petani yang tingkat pemahaman dan pengetahuannya soal hama dan penyakit masih serbakurang.

Kita tentu mendukung penuh kampanye pangan lokal yang dilakukan pemerintah. Sebab kecukupan pangan dan distribusi pangan yang merata, yang bisa dijangkau dan dicapai oleh semua warga masyarakat adalah cita-cita kita bersama.

Dalam semangat itulah, kita terus menerus mengingatkan pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum untuk tetap memberi fokus pada pertanian kita. Dengan tambahan penduduk tiap tahun, ekstensifikasi pertanian sudah tidak memungkinkan lagi. Malah konversi lahan pertanian dari tahun ke tahun juga meningkat.

Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah mengintensifkan pertanian kita. Intensifikasi pertanian harus pula tercermin di dalam anggaran yang cukup, ketersediaan informasi dan teknologi pertanian bagi para petani kita, tersediannya obat-obatan, pendampingan petugas lapangan pertanian yang mumpuni untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi, dan mendorong partisipasi perguruan tinggi untuk terlibat di dalam peningkatan mutu pertanian kita.

Untuk melompat ke pertanian berteknologi tinggi, tentu masih jauh. Karena dibutuhkan investasi sumber daya manusia, baik yang diusahakan pemerntah maupun oleh masyarakat sendiri. Untuk kepentingan jangka pendek dan menengah, kita perlu fokus pada intensifikasi pertanian yang bisa terjangkau oleh para petani dan oleh sumber daya manusia di pemerintahan kita.

Bentara, edisi 28 Januari 2012

SALAH satu rekomendasi seminar sehari di Kupang, Jumat (13/1/2012) tentang hasil investigasi oleh Jaringan Tokoh Agama Peduli Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Jatab-Ekosob) dan Aliansi Masyarakat Peduli (Ahmadi) NTT adalah meminta pemerintah-pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur untuk mencabut semua Izin usaha pertambangan (IUP) mangan yang sedang dalam proses dan menghentikan segala bentuk aktivitas pertambangan yang destruktif terhadap kehidupan masyarakat dan alam karena kegiatan tambang di NTT sarat dengan pelanggaran HAM (Flores Pos edisi 14 Januari 2012).

Bukan saja di Timor Barat dalam kaitan dengan pertambangan mangan, tetapi juga di Flores dan Lembata. Perdebatan panjang, malah melelahkan, telah terjadi di pulau ini soal perlu atau tidaknya masyarakat Flores dan Lembata menerima tambang. Sudah hampir lima tahun perdebatan ini terjadi, yang dimulai dari Lembata hingga ujung barat Flores.

Jika kita meneliti intisari dari pendapat pemerintah, yang ikut mendukung pertambangan, alasan utama adalah mau meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah ingin memanfaatkan semua potensi daerah yang dimiliknya dan berangan-angan akan menggunakannya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah berada di garda paling depan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menerima pertambangan. Dalam sosialisasi, umumnya disampaikan hal-hal yang enak-enak. Mulai dari uang sirih pinang hingga janji tersedianya lapangan kerja.
Untuk menutupi kemungkinan pertanyaan mengenai risiko bagi masyarakat lokal, pemerintah melegitimasinya dengan rekomendasi analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dibuat pemerintah dan umumnya kita semua sudah tahu bahwa hasil amdal selalu baik dan mendukung pertambangan.

Pemerintah juga punya argumentasi lain. Pemerintah, dalam menjawab demonstrasi yang menentang tambang, mengatakan, izin tambang itu ada atau tidak, semuanya tergantung pada masyarakat. Kalau masyarakat setuju, maka pemerintah memberikan izin kuasa pertambangan (lihat Flores Pos edisi 14 Januari 2012).

Kita memang saat ini sedang menghadapi suatu kondisi perburuan sumber daya alam oleh negara-negara industri, baik yang sudah mapan maupun yang sedang bangkit. Negara dan korporat (perusahaan-perusahaan besar dunia) bekerja sama untuk memburu sumber daya alam di dunia ketiga. Dengan permintaan yang demikian tinggi, yang diprakondisikan oleh kemiskinan di negara-negara berkembang, pemerintah di negara-negara berkembang tergoda menggadaikan sumber daya alamnya untuk dieksploitasi.

Sederhananya karena kita miskin lalu kita bermimpi menjadi makmur, maka kita berusaha utntuk membuka kran investasi, termasuk investasi tambang yang berisiko tinggi bagi masyarakat lokal. Tapi pengalaman di negara yang kaya sumber daya alamnya, kemiskinan juga menikam dengan cara yang kejam.

Karena itu masalahnya bukan soal pendapatan, tapi soal pengelolaan keuangan pemerintah. Sederhananya begini. Banyak dana mengalir ke NTT, tapi NTT begini-begini saja. NTT malah dinilai pronvinsi terkorup. Oleh karena itu persoalan kita bukan soal pemerintah kita tidak punya cukup uang, tapi uang yang digelontorkan ke daerah kita sering tidak digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kita kemudian tergoda oleh janji tambang, tapi menutup mata terhadap pengelolaan keuangan yang buruk. Oleh karena itu jangan tergoda oleh tambang.

Bentara, edisi 16 Januari 2012

Oleh FRANS OBON

PERAYAAN 50 tahun hierarki Gereja Katolik Indonesia di tingkat Keuskupan Agung Ende dilangsungkan dalam sebuah perayaan ekaristi meriah di Gereja Christo Regi Katedral Ende, Selasa (3/1/2012), yang dipimpin Uskup Agung Ende Mgr Vincentius Sensi Potokota, yang didampingi Provinsial SVD Ende Pater Leo Kleden SVD dan Vikep Ende Romo Adolf Keo Pr dan puluhan imam konselebrantes.

Secara nasional, pesta emas pembentukan hierarki Gereja Katolik Indonesia, sudah dilangsungkan di Gereja Katedral Jakarta, November lalu, bertepatan dengan pertemuan para uskup dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).

Para imam konselebrantes berarak menuju gereja Christo Regi Katedral Ende (@photo/frans obon).

Paus Yohanes XXIII melalui dekrit Quod Christus Adorandus tanggal 3 Januari 1961 menyetujui pembentukan hierarki Gereja Katolik Indonesia. Sebanyak 20 Vikariat Apostolik dan 7 Prefektur Apostolik, dengan kewenangan penuh mengatur pengembalaan umat baik dalam segi pembinaan iman, personel, dan kemandirian finansial, ditingkatkan menjadi keuskupan dengan enam provinsi Gerejani (Keuskupan Agung) yakni Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Agung Makasar, dan Keuskupan Agung Ende. Kemudian pada tahun 1966 dimekarkan lagi menjadi Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Agung Kupang (1989), Keuskupan Agung Palembang (2003), dan Keuskupan Agung Samarinda (2004).

Secara historis, kehadiran Gereja Katolik di Indonesia sudah hampir lima abad, tetapi pembentukan hierarki Gereja Katolik di Indonesia baru dilakukan tahun 1961.

Pada tahun 1807 dibentuk Prefektur Apostolik Batavia yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1842 Prefektur Apostolik Batavia ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik. Karena dinilai terlalu luas, maka dibentuklah Vikariat Apostolik dan Prefektur Apostolik yakni Maluku-Irian Jaya (1902), Kalimantan (1905), Sumatera (1911) dan Nusa Tenggara (1913) dan Sulawesi (1919). Pada tahun 1960 dalam sidang di Girisonta, Jawa Tengah, para Wali Gereja Indonesia menulis surat kepada Sri Paus di Roma agar meresmikan berdirinya hierarki Gereja Indonesia. Permintaan ini disambut positif dan Paus Yohanes XXIII menerbitkan Dekrit Quod Christus Adorandus, tanggal 3 Januari 1961.

Tim Pastoral Antar Paroki Tetangga (TPAT) Worona menanggung liturgi ekaristi dengan tugas Paroki Nonda menanggung koor, Paroki Wolotopo menanggung tarian, dan lektor, ajuda dan komentator dari Paroki Roworeke.

Para imam Katolik menghadiri perayaan ekaristi. (@photo/frans obon)

Pembentukan hierarki Gereja Katolik Indonesia, kata Uskup Sensi, merupakan “berkat yang amat menentukan bagi perkembangan Gereja Katolik di Indonesia”, sebab kekatolikan telah hadir di Indonesia selama lima abad, tapi usia hierarkinya baru 50 tahun atau setengah abad.

Menyitir seorang misiolog dari Serikat Sabda Allah (Societas Verbi Divini/SVD) Indonesia Pater Raymundus Sudiarsa SVD, perayaan 50 tahun hierarki Gereja Katolik Indonesia, kata Uskup Sensi, adalah juga perayaan tanggung jawab. Gereja Katolik Indonesia diserahi tanggung jawab untuk lebih mantap, lebih dalam mengeksplorasi potensi-potensi yang ada baik dalam segi pembinaan iman, personel maupun finansial, bahkan teologi lokal agar kehadiran Gereja Katolik tidak saja dirasakan secara ke dalam melainkan dirasakan kehadirannya oleh dunia, masyarakat dan bangsa Indonesia.

Bagi Gereja Katolik Keuskupan Agung Ende pada bulan yang sama pada tanggal 28 Januari 1961, Vatikan mengangkat uskup pribumi pertama Mgr Gabriel Manek SVD. Pastor Gabriel Manek adalah satu dari imam pribumi pertama di Nusa Tenggara, di bawah didikan imam-imam dari Serikat Sabda Allah. Uskup Manek ditahbiskan menjadi Uskup Larantuka, lalu kemudian bertukar tempat menjadi Uskup Agung Ende, dengan Mgr Anton Thijssen SVD – Uskup Thijssen adalah salah satu uskup dari Flores, yang ikut memainkan peran dalam Konsili Vatikan II di Roma pada tahun 1961.

Perkembangan Gereja Katolik Flores, terutama di Flores tengah yang subur ini, jelas Uskup Sensi, telah memberikan harapan bagi perkembangan gereja universal. Pola pastoral turne (kunjungan ke paroki-paroki di pedesaan) pada masa itu, dengan jumlah imam 114 orang, 60 bruder, 146 suster dan 51 stasi, telah menanamkan benih iman yang kuat. Uskup melakukan turne dari Aimere di Ngada hingga Boganatar di Sikka, dan berjalan dari satu stasi ke stasi lain di empat dekenat yakni Dekenat Ende-Lio, Dekenat Bajawa, Dekenat Maumere, dan Dekenat Boawae.

Umat katolik menghadiri perayaan ekaristi. (@photo/frans obon)

Karya pewartaan gereja dengan pola pastoral turne ini dijalankan dalam kerja sama yang erat dengan para awam dan guru-guru Katolik yang berada di bawah Yayasan Vedapura dan cabang-cabangnya yang disebut Ketua Vedapura Setempat (KVS). Gereja Katolik, lanjut Uskup, terus mengembangkan ekonomi umat, membangun sarana kesehatan, dan membangun pendidikan.

Kerja keras para gembala ini, kata Uskup Sensi, telah memberikan buah manis yakni meningkatnya panggilan hidup membiara, terpenuhinya personel, dan menguatnya kemandirian umat.

“Mutu iman umat juga sudah berkembang dan muncul rasa tanggung jawab serta partisipasi umat yang membanggakan. Solidaritas sosial tak hanya slogan tapi sangat menonjol. Kita tidak susah menemukan kader-kader bermutu di berbagai lembaga,” katanya.

Bahkan sampai saat ini Flores telah mengirim 400 misionaris untuk bekerja di lima benua. “Belum terhitung orang Flores yang masuk biara atau tarekat di luar Flores”.

“Kemandirian telah memberi kesan bahwa Gereja telah semakin mengindonesia,” lanjutnya.

Uskup menilai keberhasilan ini setidaknya dilandasi pada tiga hal mendasar bahwa Gereja Katolik Indonesia setia dan konsisten mendengarkan bisikan suara Roh Tuhan, Roh Allah sendiri. Kedua, keberhasilan ini didorong oleh kasih pengabdian yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang terdalam dan relasi yang mendalam dengan Tuhan. Seperti Kristus bertanya tiga kali kepada Petrus: Apakah engkau mengasihi Aku? Karena mutu kasih pengabdian itulah, maka Kristus menyerahkan gereja kepada Petrus, uskup pertama. Ketiga, kehadiran Gereja tidak mungkin bertahan tanpa jaminan kehadiran Tuhan sendiri.

Flores Pos edisi 4 Januari 2012,  pp1,15

GEREJA Katolik Keuskupan Ruteng sedang menyiapkan diri untuk menghadapi momen perayaan 100 tahun (satu abad) kehadirannya di tanah Manggarai pada tahun 2012. Tepat pada momen tahun berahmat itu, Gereja Katolik Keuskupan Ruteng coba mengarahkan perhatian umat pada kehidupan keluarga-keluarga Katolik. Tahun 2012 dijadikan Tahun Keluarga bagi Keuskupan Ruteng, yang secara administratif pemerintah terdiri dari tiga kabupaten yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.

Umat Katolik di Kampung Nara, Kecamatan Cibal, Manggarai pada salah satu kesempatan, akhir September 2011.

Dua agenda penting yakni persiapan perayaan 100 tahun kehadiran Gereja Katolik dan menjadikan tahun 2012 sebagai Tahun Keluarga, menjadi fokus dari pertemuan pastoral, yang sekarang sedang berlangsung di Ruteng (Flores Pos edisi 12 Januari 2012 dan 13 Januari 2012).

Pada arahan pembukaan Uskup Ruteng Mgr Hubert Leteng menegaskan bahwa kalau ada masalah internal di dalam kehidupan Gereja Katolik di keuskupan tersebut, umat diminta menempuh cara-cara damai, atau yang dalam bahasa Uskup Hubert: jangan pakai kekerasan, jangan pakai demo, atau pengerahan massa apalagi melibatkan pihak ketiga seperti aparat hukum dan aparat keamanan.

Dalam konteks kehidupan umat Katolik di Manggarai, ajakan Uskup Hubert ini tentu saja tidak semata-mata menyangkut penyelesaian masalah-masalah internal Gereja Katolik baik antara awam-hirarki, maupun antar awam dan awam dalam pengelolaan kehidupan menggereja atau kehidupan berparoki, namun ajakan ini juga harus mengarahkan pandangan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah di wilayah publik kemasyarakatan.

Oleh karena itu ajakan ini harus kita lihat dalam dua konteks. Pertama, konteks internal Gereja Katolik. Di dalam mengelola kehidupan menggereja, terutama kehidupan berparoki, Gereja Katolik harus bisa menangkap semangat zaman yakni semangat demokratisasi dan transparansi. Jika kita ingin semakin banyak orang terlibat di dalam pengelolaan kehidupan menggereja, maka hal itu menuntut pula proses demokratisasi dan transparansi. Hanya dengan proses demokratisasi dan transparansi di dalam pengelolaan kehidupan berparoki, misalnya, kita akan meminimalkan konflik-konflik yang tidak perlu. Sebaliknya energi kita diarahkan untuk mencerahkan kehidupan publik dengan berbagai kontribusi positif, terutama bagi kepentingan dan kebaikan umum.

Kedua, konteks eksternal. Perayaan satu abad Gereja Katolik Manggarai harus pula dipandang sebagai momen perubahan cara baru menggereja. Tepat sekali bahwa Gereja Katolik Keuskupan Ruteng memulainya dari keluarga. Keluarga adalah akar, atau dalam bahasa Gereja Katolik sel terkecil, dari kehidupan menggereja itu. Pembaruan kehidupan rohani di dalam keluarga-keluarga menjadi penting sebagai tempat persemaian iman dan moral.

Banyak sekali kasus kekerasan di Manggarai terjadi karena kita sudah kehilangan orientasi kehidupan moral. Eme daku, daku muing, eme data data muing atau di Cibal disebut neka daku da (neka data, daku). Konflik pertanahan yang tidak pernah tuntas di Manggarai, misalnya, berakar pada kemerosotan moral dan iman, yakni semangat daku da (data, daku).

Dalam penyelesaian konflik ini, digunakanlah kekerasan fisik. Orang baku bunuh. Kakak-adik saling bunuh, antarkampung baku bunuh. Rebut lingko, rebut langang (batas), rebut air sawah. Kita seakan kehilangan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik.

Oleh karena itu momen 100 tahun kehadiran Gereja Katolik di Manggarai, haruslah pula menjadi tonggak perubahan cara baru kita menggereja. Kita melakukan evangelisasi baru agar kita menemukan semangat dan cara baru dalam menggereja kita mulai dari komuitas umat basis sampai di tingkat keuskupan. Anggur baru, kirbat baru.

Bentara, 14 Januari 2012

Sekitar 50-an hektare sawah di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tidak bisa dikerjakan lantaran ada seorang warga di hulu yang tidak mau memberikan air kepada para petani di hilir. Sudah tiga musim para petani sawah tidak bisa mengerjakan sawah mereka. Hal ini akan berdampak pada ketersediaan pangan para petani dan mempengaruhi pula pencapaian program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Ende (Flores Pos edisi 15 Desember 2011).

Para petani sawah di Kabupaten Ende.

Efraim Belarminus Ngaga, anggota DPRD Ende dari daerah pemilihan IV, meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini secepatnya. Sebab kalau tidak, masyarakat akan terancam kekurangan pangan. Dia mengusulkan agar pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan pemimpin lokal tradisional setempat (para mosalaki) untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan masalah ini.

Markus Wara, camat Maurole, mengatakan sudah ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Para petani sudah pernah bertemu dan membahas masalah ini. Pendekatan kepada Mama Meja, nama ibu yang menghentikan pemberian air kepada sawah-sawah petani lainnya, telah dilakukan. Sejumlah kesepakatan telah dilakukan antara pemerintah dan pemilik lahan.

Rencana melibatkan para mosalaki di Maurole juga sudah pernah dilakukan, kata Camat, tapi terkendala sementara karena ada seorang mosalaki meninggal dunia. Camat mengatakan bahwa masalah para petani ini tidak pernah disampaikan kepada para mosalaki. Padahal jika masalah ini disampaikan kepada para mosalaki, pasti sudah diselesaikan.

Wilayah utara Kabupaten Ende boleh dibilang salah satu penyuplai kebutuhan beras bagi masyarakat Kabupaten Ende. Daerahnya subur dan datarannya luas. Letaknnya strategis terutama juga dalam konteks perdagangan dan pengembangan ekonomi ke depan. Masalah di persawahan Maurole adalah salah satu dari sekian masalah lainnya di utara yang memerlukan kearifan para pemimpin lokal tradisional setempat terutama mosalaki untuk diselesaikan.

Kalau kita belajar struktur kekuasaan tradisional Ende-Lio, peranan mosalaki sangatlah besar (powerfull). Untuk apa kekuasaan ini dan bagaimana kekuasaan digunakan. Pertanyaan ini tetap aktual, yang juga bisa kita ajukan kepada kekuasaan yang dipilih secara demokratis pada masa modern ini.

Sejauh yang kita tahu bahwa kekuasaan dalam pandangan orang Lio digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan ana kalo fai walu, untuk kesejahteraan anggota suku. Ada pembagian peran dan peranan baik secara vertikal maupun horisontal. Bagaimana kekuasaan digunakan? Paham demokratis dalam pengertian demokrasi modern juga telah dipraktikkan oleh para pemimpin tradisional di Lio dengan melakukan rembuk, dialog kalau mau memutuskan sesuatu bagi kepentingan suku.

Masalah sering muncul terutama pada masa sekarang ini, yang juga membuat kekuasaan para mosalaki atau kekuasaan para pemimpin tradisional di Flores melemah, karena mereka gagal menyelesaikan persoalan di dalam suku mereka. Komunitas-komunitas tradisional di Flores dan Lembata gagal menjadi komunitas masyarakat sipil yang kuat karena mereka gagal mengkonsolidasikan kekuatan mereka untuk mengurus dan menyelesaikan masalah di dalam komunitas mereka.

Oleh karena itu masalah air di Maurole ini haruslah diselesaikan oleh para mosalaki dalam kerangka kebaikan dan kesejahteraan ana kalo fai walu. Penyelesaian masalah ini haruslah permanen agar di kemudian hari tidak lagi timbul masalah yang sama.

Yang ingin kita tekankan di sini adalah keterlibatan penuh para mosalaki dan unsur pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini dan penyelesaiannya haruslah permanen, sehingga masalah yang sama ini tidak muncul lagi di masa depan. Kita perlu menggunakan kerangka penyelesaian konflik hitam di atas putih sehingga di kemudian hari masalah ini tidak lagi menjadi sebuah permainan nasib, yang bertukar tangkap dan lepas.

Bentara, 17 Desember 2011

BUPATI  Manggarai Timur Yoseph Tote menegaskan bahwa pejabat yang tidak berprestasi dan hanya menciptakan masalah di seluruh kantor pemerintah harus diganti oleh pejabat yang lebih produktif. Manggarai Timur yang telah berusia empat tahun memerlukan pejabat yang berprestasi dan bekerja tanpa pamrih dan bukan pejabat yang hanya menjadi bagian dari masalah (Flores Pos edisi 5 Desember 2011).

Bupati mengaku bahwa dia juga sudah mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat tentang pejabat pemerintah di Manggarai Timur yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya dan mencederai proses pembangunan di kabupaten baru tersebut.

Keluhan tentang pejabat pemerintah yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya sudah lama kita dengar dari seluruh Flores. Dengan demikian, masalah yang sekarang disampaikan Bupati Yoseph Tote adalah masalah klasik di Flores, yang tidak pernah tuntas dan serius ditangani.

Bila kita menelusuri akar masalahnya, tentu saja bersumber di dalam aturan pemerintah dan pilihan yang dijatuhkan oleh bupati dan wakil bupati. Kita tidak bermaksud mengesampingkan aturan birokrasi mengenai penempatan para pejabat. Aturan itu perlu untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penempatan pejabat berdasarkan selera pribadi.

Namun peraturan penempatan pejabat di dalam birokrasi bukanlah masalah utama. Pertanyaannya adalah mengapa bupati dan wakil bupati memilih si A dan bukan si B untuk memimpin sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Padahal ada pejabat yang dari segi aturan memenuhi syarat, tapi tidak ditunjuk untuk menempati posisi tertentu.

Kalau dirunut ke belakang dan ditarik lebih jauh, untuk melihat motif dan alasan penempatan seorang pejabat, maka kita akan segera mendapat kesan kuat bahwa penempatan para pejabat pemerintahan, terutama pada masa pemilihan langsung sekarang ini, hampir sebagian besarnya punya motif politik.

Motif politik dalam menempatkan pejabat tanpa bertabrakan dengan aturan, tentu saja tidak ada yang salah. Kalau si A mendukung bupati dan wakil bupati dan memiliki kecakapan dan kemampuan manajerial yang bagus, mengapa tidak dia ditunjuk menempati posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan Yang tidak benar adalah si A tidak punya kemampuan, tapi ditunjuk menempati satu posisi tertentu, hanya karena motifnya adalah politik balas jasa. Ada pejabat yang tidak berprestasi bahkan menimbulkan masalah, tapi tidak diganti, hanya karena teman seperjuangan.

Ukuran berprestasi dan tidak berprestasi memang bisa relatif. Siapa yang menentukan dan mana parameternya. Parameternya harus dibentangkan dengan terang benderang di hadapan semua pejabat penting pemerintahan dan diberlakukan bagi semua orang. Namun dari berbagai pengalaman, parameternya jelas, tapi parameter tersebut tebang pilih dalam terapannya. Eksekusinya kembali kepada bupati dan wakil bupati.

Pilihan bupati dan wakil bupati juga tidak terlepas dari motif politik. Bisa saja pilihan jatuh kepada si A dan bukan kepada si B sebagai salah satu langkah konsolidasi kekuasaan berikutnya. Artinya bupati dan wakil bupati melakukan test “kesetiaan” apakah masih dalam gerbong yang sama atau di lain gerbong politik berikutnya.

Pilihan juga bisa ditentukan oleh ada dan tidak adanya rivalitas dalam kekuasaan birokrasi. Rivalitas itu erat kaitannya dengan pemilukada. Motif pilihannya adalah bagaimana memenangkan lomba pemilukada. Dengan demikian pergantian pejabat pemerintah tidak murni bagi kesejateraan rakyat, melainkan juga ditentukan oleh motif politik.

Bentara, 6 Desember 2011

SALAH SEORANG  tokoh masyarakat Ende, Yakobus Ari, menyebutkan bahwa Uskup Donatus Djagom SVD memiliki perhatian terhadap masalah perkawinan Katolik. “Dari sekian banyak hal, Beliau sangat memperhatikan soal perkawinan. Perhatiannya terhadap perkawinan Katolik luar biasa. Saya sangat terkesan dengan hal itu,” kata Yakobus Ari (Flores Pos edisi 1 Desember 2011).

Ribuan umat menghadiri misa pemakaman di Gereja Christo Regi di Jln Katedral Ende.

Kalau kita mendengar kata-kata pujian dan menyebut berbagai pencapaian yang diraih umat Katolik Keuskupan Agung Ende di bawah kepemimpinan 27 tahun Uskup Donatus Djagom, kita  yakin bahwa kata-kata pujian itu bukanlah sekadar basa basi, bukanlah sekadar memenuhi etika komunikasi bahwa tentang orang mati, kita harus selalu mengatakan yang baik.

Dari berbagai sambutan, komentar, dan kenangan yang disampaikan baik melalui media maupun percakapan di antara umat, pencapaian Gereja Katolik Keuskupan Agung Ende saat ini tidak terlepas dari sumbangan Uskup Donatus.

Dia tentu bekerja di atas landasan dan rangkaian tak terputuskan (successio apostolica) dari para pendahulunya. Umat Katolik Flores, dengan demikian, memang patut berbangga bahwa mereka memiliki pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala yang visioner, tegar, tegas, berkomitmen dan mau berkorban. Atau dalam kata-kata penuh daya dari Uskup Agung Ende Mgr Vincentius Sensi Potokota dalam kotbah misa requiem, Jumat (2/12/2011), pencapaian yang diraih gereja Katolik Flores, khususnya Keuskupan Agung Ende, adalah buah manis dari spiritualitas pemberian diri yang total, yang salah satunya disumbangkan oleh Uskup Donatus Djagom.

Benar pula seperti yang dikatakan oleh Uskup Sensi bahwa spiritualitas pemberian diri dari Uskup Donatus terjadi di dalam proses terutama mulai dari keluarga. Kata-kata ini tentu saja lahir dari keyakinan bahwa keluarga adalah tempat tumbuhnya iman dan bersemainya panggilan.

Jenazah Uskup Donatus Djagom SVD diarak menuju pemakaman dari gereja Christo Regi ke Ndona.

Salah satu Musyawarah Pastoral (Muspas) pada masa kepemimpinan Uskup Donatus memang memberi perhatian pada masalah perkawinan Katolik. Masalah ini menjadi sesuatu yang serius karena Gereja Katolik memadang keluarga sebagai sel terkecil dari Gereja itu sendiri. Gereja Katolik berkepentingan dengan kualitas keluarga-keluarga Katolik.

Sebagaimana dikatakan Paus Johanes Paulus II dalam ensiklik Familiaris Consortio bahwa Gereja Katolik sungguh meminta perhatian keluarga-keluarga Katolik agar menjadi orang tua yang bertanggung jawab.

Panggilan yang subur, yang dipetik dari bumi Nusa Bunga ini, sudah pasti tidak terlepas dari peranan keluarga-keluarga Katolik. Keluarga adalah tempat bertumbuhnya iman dan  bersemainya benih-benih panggilan. Kesuksesan dalam hal kemandirian tenaga-tenaga fungsionaris pastoral tertahbis di Flores juga tidak terlepas dari peranan keluarga Katolik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik.

Jenazah Uskup Donatus Djagom SVD mau dibawa ke Ndona, setelah perayaan ekaristi di Gereja Katedral Christo Regi.

Dengan demikian, perhatian Gereja Katolik terhadap keluarga-keluarga Katolik adalah warisan berharga yang akan tetap dipertahankan. Gereja memang dipanggil untuk merawat pohon keluarga Katolik ini agar keluarga-keluarga Katolik menghasilkan generasi yang berkualitas dalam segala aspek. Kita akan tetap  mewarisi tugas merawat keluarga-keluarga Katolik ini.

Bentara, 3 Desember 2011