Kabupaten Manggarai Barat merupakan satu dari sekian banyak daerah otonom baru yang dibentuk setelah Reformasi Mei 1998 di Indonesia. Manggarai Barat dibentuk berdasarkan UU No. 8/2003 pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dan diteken Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno.
Flores sedang mengembangkan sektor pariwisata dengan Labuan Bajo, Manggarai Barat sebagai pintu masuk utama. Begitu Labuan Bajo dijadikan wisata premium oleh pemerintah pusat, maka serentak semua daerah di Flores berusaha mengembangkan pariwisata di berbagai kabupaten. Boleh dibilang setiap kabupaten berusaha mempromosikan objek wisata yang dinilai layak jual kepada wisatawan.
Beberapa daerah di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajukan pinjaman dari lembaga keuangan tertentu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerahnya. Tujuannya adalah membiayai program pembangunan yang telah dirancang pemerintah daerah.
Melarang pegawai negeri sipil memberikan informasi dan keterangan pers kepada media sebagai langkah mengontrol lalu lintas informasi di kalangan birokrasi pada tingkat lokal adalah kenyataan yang hampir ditemukan di semua birokrasi lokal di Flores khususnya dan Nusa Tenggara Timur umumnya, bahkan mungkin pula di belahan lain dari Indonesia. Ada upaya dari pemimpin birokrasi lokal mengendalikan lalu lintas informasi kepada media dengan menerapkan kebijakan satu pintu pemberian informasi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah mengendalikan informasi kepada media, sekaligus meredam kebisingan di kalangan birokrasi pemerintahan lokal. Lanjutkan membaca “Mengontrol Informasi”→
Media kembali memberitakan mengenai proyek-proyek pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun tidak pernah dimanfaatkan atau mubazir. Contoh terakhir adalah tiga los pasar di Kota Larantuka, ibukota Kabupaten Flores Timur tidak difungsikan (Flores Pos, 1 September 2016). Pasar ikan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (TPI) Amagarapati yang dibangun 2013, pasar buah Sarotari yang dibangun 2014, dan los pasar Terminal Weri yang dibangun bupati dan wakil bupati pada periode sebelumnya, dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Bukan hanya tiga los pasar tersebut yang mubazir, tetapi masih ada los pasar lainnya yang dibangun 2013 dengan dana miliaran rupiah namun sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat yakni los Pasar Demon Pagong di antara Desa Watotikaile dan Desa Lewokluok, Kecamatan Demon Pagong. Gedung-gedung pasar tersebut tidak dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi. Kepada media masyarakat mengeluh bahwa seandainya dana miliaran rupiah itu digunakan untuk membangun jalan raya atau infrastruktur di pedesaan, maka akan jauh lebih bermanfaat. Lanjutkan membaca “Proyek-Proyek yang Mubazir”→
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manggarai Barat mempersoalkan seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wae Mbeliling. Kalangan Dewan dengan penuh kekhawatiran menilai bahwa seleksi Direktur PDAM Wae Mbeliling yang dikesankan berlangsung tertutup berpengaruh pada tidak terselesaikannya persoalan air minum bersih yang mendera Kota Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat yang memang sudah akut masalahnya (Flores Pos 26 Agustus 2016). Lanjutkan membaca “Kepemimpinan dan Manajemen PDAM”→
Ketika melantik Bupati Yoseph Tote dan Wakil Bupati Andreas Agas di Borong, 14 Februari 2014, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya dalam sambutannya memberikan empat pesan sekaligus tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur ini yakni (1) masalah tanah calon lokasi bandara Tanjung Bendera perlu segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan menghambat pembangunan; (2) membangun usaha perhotelan dalam kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam kaitan dengan pengembangan pariwisata; (3) pembangunan infrastruktur jalan sehingga memudahkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat; (4) pembangunan sarana air bersih (Flores Pos 15 Februari 2014). Lanjutkan membaca “YOGA Jilid II”→