Arsip Tag: dana bantuan sosial

Fokus pada Masalah Korupsi

Demonstrasi masyarakat soal dana bantuan sosial di Sikka.

Oleh FRANS OBON

Masalah dana bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Sikka memasuki satu fase baru dan telah pula memanaskan politik (lokal) di Sikka. Dua kelompok menggelar demonstrasi, beberapa hari ini, baik di kantor bupati, kantor DPRD, maupun di kantor Kejaksaan Negeri Maumere dengan mengusung agenda berbeda.

Satu kelompok mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dana Bansos dari tangan kejaksaan dan menuntut pengunduran diri bupati dan wakil bupati Sikka. Oleh karena bupati dan wakil bupati dinilai bertanggung jawab atas pengelolaan dana Bansos Rp10,7 miliar. Kelompok ini disertai dengan aksi mogok makan oleh beberapa aktivis yang menuntut kasus dana Bansos dituntaskan sampai ke akar-akarnya dan membawa semua pihak yang terlibat ke pengadilan.
Baca lebih lanjut

Ikan Teri di Dana Bansos

Beberapa aktivis anti-korupsi di Maumere, Kabupaten Sikka melakukan aksi mogok makan dan menuntut kasus dana Bansos ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Oleh FRANS OBON

KASUS dana bantuan sosial (Bansos) di Sikka bergulir panas membakar politik di Sikka. Banyak pejabat baik di legislatif maupun di eksekutif menggunakan dana Bansos untuk kegiatan amal mereka (sumbangan yang diberikan ke berbagai pihak) demi wajah politik yang makin dermawan. Tetapi getah dari kasus dana Bansos itu hanya melengket pada ikan teri alias hanya di level bawah tanpa menyentuh para pengguna di level atas. Padahal, dana Bansos paling tidak dikeluarkan atas keputusan dan kebijakan wewenang yang lebih di atas.

Dana Bansos yang bermasalah itu terjadi juga di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur, meskipun tidak sepanas di Sikka. Modusnya juga sama yakni dipakai oleh elite kekuasaan dan elite legislatif demi wajah politik yang dermawan. Namun kemajuan penyelidikannya oleh aparat penegak hukum tidak berarti apa-apa. Sudah ada data yang dikumpulkan, tapi jalannya penyelidikan kasus-kasus dana Bansos itu di kabupaten-kabupaten lain berjalan lambat.
Baca lebih lanjut