Politik sebagai Panggilan

Jalan salib pada Jumat Agung di Paroki Onekore, Keuskupan Agung Ende (frans obon)

Jalan salib pada Jumat Agung di Paroki Onekore, Keuskupan Agung Ende.

Oleh FRANS OBON

BAGI Gereja Katolik, telah menjadi proposisi dan prinsip dasar bahwa keterlibatan umat Katolik dalam kehidupan politik adalah sebuah panggilan keniscayaan dari keimanan mereka. Orang-orang Katolik dipanggil agar mengambil bagian aktif di dalam politik untuk menentukan mengarahkan dan membarui kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara ke arah kebaikan bersama. Dengan demikian keterlibatan di dalam politik tersebut dipandang sebagai panggilan, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Oleh karena itu pula Pemilu sebagai jalan demokrasi untuk penyelenggaraan kehidupan bersama perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan lembaga-lembaga demokrasi hasil Pemilu tersebut diisi oleh orang-orang yang dinilai jujur, bersih, adil, mumpuni, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Baca lebih lanjut

Lupakan Dana Asmara

Oleh FRANS OBON

BEBERAPA waktu lalu, diberitakan bahwa lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam kena penalti karena terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dareah (APBD) 2014. Ancamanya adalah pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) akan ditunda. Lima kabupaten itu adalah Kabupaten Ende, Lembata, Alor, Sumba Barat Daya dan Timor Tengah Utara. Tahun 2013, Kabupaten Alor kena penalti karena terlambat menetapkan APBD 2013 (Flores Pos, 28 Januari 2014).

Dalam kasus Kabupaten Ende, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Fransiskus Salem, keterlambatan terjadi karena kabupaten ini baru saja melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), yang berlangsung dua putaran. Itulah alasannya mengapa penetapan APBD terlambat dilakukan (Flores Pos, 28 Januari 2014).
Baca lebih lanjut

Pemilukada Ende Berakhir

Pasangan Marsel-Djafar

Pasangan Marsel-Djafar

Oleh FRANS OBON

PEMILIHAN Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Ende telah berakhir dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan Paket Marselinus Y W Petu dan Djafar Ahmad (Marsel-Djafar). Kita mengucapkan selamat kepada Paket Marsel-Djafar dan memberikan apresiasi kepada calon bupati dari Paket Darmawan, Don Bosco M Wangge yang menyatakan menerima hasil keputusan MK (Flores Pos, 21 Januari 2014).

Kalau kita melihat kembali semangat Reformasi dan hakikat asali dari pemilihan langsung oleh rakyat, maka tujuannya hanyalah satu yakni memperkuat demokrasi di tingkat lokal di mana masyarakat lokal memiliki akses langsung untuk menentukan dan memilih pemimpin mereka. Sebab inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat di mana rakyat memiliki kebebasan penuh untuk menentukan siapa yang pantas dan berhak memerintah dan memimpin mereka.
Baca lebih lanjut

Klaim-Mengklaim

Oleh FRANS OBON

TAHUN 2014 dibaptis oleh sejumlah kalangan sebagai tahun politik. Penamaan itu merujuk pada dua peristiwa penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilu Presiden. Dengan demikian dalam dua bulan terakhir sebelum Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, aktivitas politik para calon anggota legislatif meningkat. Safari politik dari kampung ke kampung makin gencar dan serentak pula aktivitas politik makin memperlihatkan citra politik sebagai “sebuah berkah” musiman.

Di tengah hiruk pikuk politik itu, kita mendapatkan fenomena baru di dalam praktik politik kita yakni klaim-mengklaim program yang diturunkan ke masyarakat perdesaan. Hal ini dilakukan baik oleh calon anggota legislatif daerah maupun calon legislatif di Senayan. Salah satu contoh yang dapat kita sebutkan adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Disebutkan bahwa ada calon anggota legislatif tertentu mengklaim bahwa program tersebut adalah hasil dari perjuangannya dan perjuangan partai tertentu (Flores Pos, 3 Februari 2014 dan Flores Pos, 17 Januari 2014).
Baca lebih lanjut

Pastoral Tata Dunia

Baliho para caleg di Ruteng, Manggarai

Baliho para caleg di Ruteng, Manggarai


Oleh FRANS OBON

HAMPIR menjadi keluhan umum di setiap keuskupan di Nusa Tenggara bahwa pastoral tata dunia kita terutama dalam urusan sosial politik masih suam-suam kuku. Kehadiran politisi-politisi Katolik yang mengemban tugas pastoral tata dunia di pemerintahan, di lembaga legislatif, dan lembaga negara lainnya masih belum mengimplementasikan moto 100 persen Katolik dan 100 persen warga negara Indonesia.

Tidak terkecuali dalam konteks kehidupan Gereja Katolik Manggarai (Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur), kita pun mengadapi masalah serupa. Survei yang dilakukan oleh tim Keuskupan Ruteng menunjukkan hal itu. Tingkat kepuasan umat Katolik Manggarai terhadap bidang reksa pastoral lingkungan hidup, sosio-politik, dan ekonomi hanyalah 31,1 persen, sementara tingkat kepuasan umat terhadap pelayanan sakramental sangat tinggi (Flores Pos, 17 Januari 2014).
Baca lebih lanjut

Utamakan Rakyat

Upacara adat mbau di Kampung Ponto, Kecamatan Cibal, Manggarai

Upacara adat mbau di Kampung Ponto, Kecamatan Cibal, Manggarai

Oleh FRANS OBON

HARUSLAH diakui bahwa telah ada berbagai usaha dari pemerintah daerah di Flores dan Lembata untuk mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan birokrasi. Kendati usaha mereformasi birokrasi itu masih berjalan tertatih-tatih dan masih merupakan slogan pemerintah daerah selama 15 tahun reformasi, tetapi dalam beberapa aspek telah ada usaha ke arah mengutamakan kepentingan masyarakat.

Usaha menciptakan pemerintahan yang bersih, terutama terkait penggunaan keuangan negara, telah dilakukan. Salah satu contoh dari usaha itu adalah perbaikan laporan keuangan pemerintah sebagaimana terlihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tiap tahun pemerintah daerah di Flores dan Lembata berjuang agar laporan keuangan pemerintah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kendati masih ada pemerintah daerah yang laporan keuangannya masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bahkan ada yang disclaimer.
Baca lebih lanjut