Berebut Klaim

Oleh FRANS OBON

TIGA partai politik merebut satu klaim: swasembada beras. Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Golkar duluan mengiklankan bahwa tokoh-tokoh Golkar di pemerintahan telah sukses membuat Indonesia swasembada beras. PKS bikin iklan. Arsitek swasembada beras itu adalah tokoh PKS. Menteri Pertanian Anto Apriantono adalah menteri dari PKS. Partai Demokrat bikin iklan pidato Presiden SBY di parlemen mengenai swasembada beras. “Siapa dulu presidennya. Terima kasih SBY” bunyi iklannya.

Golkar dalam sepanjang sejarah Orde Baru sudah amat sering mengklaim kesuksesannya tiap kali pemilu. Sejak saya kecil hingga akhir masa pemerintahan Soeharto, kita sudah sangat sering mendengar klaim keberhasilan Golkar. Kampanye politiknya lebih banyak mengklaim: puskesmas, rumah sakit, sekolah, jalan raya, jembatan dibangun Golkar.

Tetapi kegagalan Orde Baru Soeharto terutama rentannya fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis 1998, tidak diakui sebagai kegagalan strategi pembangunan Golkar. Golkar terkesan menghindari kegagalan ekonomi Indonesia ditimpakan pada dirinya.

Pemilu 1999 memang Golkar kalah dan berada di nomor urut 2 di bawah PDI Perjuangan. Beban krisis itu langsung dihadapi oleh PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Namun, konstitusi Indonesia tidak secara otomatis memberikan jabatan presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif kepada partai pemenang pemilu. PDI Perjuangan harus menerima kenyataan disalib Poros Tengah dengan mendudukkan Presiden Abdurrahman Wahid dan menempatkan Megawati di posisi Wakil Presiden.

Kisruh politik tidak berhenti. Abdurahman Wahid di-impeachement oleh MPR dan Megawati naik ke kursi presiden. Beban krisis akhirnya harus dihadapi oleh pemerintahan Megawati. Namun, posisi Megawati dipersulit oleh perilaku politik anggota DPR/DPRD PDI Perjuangan di parlemen. Skandal korupsi dan perilaku anggota parlemen nasional dan lokal telah menghancurkan citra PDI Perjuangan. Apalagi PDI Perjuangan yang dulu partai gurem di masa Orde Baru tidak memiliki sumber daya dan media yang cukup untuk mempengaruhi opini publik.

Selama tiga tahun pemerintahan Megawati, pemberitaan media cetak dan elektronik telah mempengaruhi citra PDI Perjuangan dan pemerintahan Megawati.

Situasi ini menguntungkan posisi Golkar, yang memang memiliki sumber daya dan menguasai media komunikasi. Mobilisasi sumber daya di Golkar akhirnya menempatkan partai itu kembali merebut kemenangan pada Pemilu 2004.

Ketika saya mendengar iklan swasembada beras di televisi dari Partai Golkar, iklan damai yang dialami masyarakat Poso, Ambon sekarang karena proses perdamaiannya ditangani tokoh-tokoh Golkar di pemerintahan, ingatan saya kembali ke masa silam Orde Baru tentang klaim klasik Golkar. Golkar klaim kesuksesan namun menolak bertanggung jawab atas krisis.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak kalah. Partai ini mau merebut dukungan massa dengan menggunakan isu yang sama. Menteri Pertanian Anto Apriantono disebut sebagai arsitek dari keberhasilan itu. Selain masalah pangan, PKS mengandalkan “bersihnya” anggota parlemen nasional dari skandal korupsi yang sering menimpa DPR RI.
Demokrat, partainya presiden, keburu menggunakan isu yang sama. Iklannya menampilkan pidato presiden mengenai kesuksesan Indonesia mencapai swasembada beras. Tampaknya Partai Demokrat tidak mau ketinggalan untuk mengklaim swasembada beras sebagai kesuksesan presiden, selain isu sukses menurunkan BBM. Demokrat mengulangi cara Golkar yang mengklaim keberhasilan pembangunan untuk melegitimasi kekuasaannya.
Bagaimana pembangunan dan kemajuan ekonomi sebagai bahan kampanye kekuasaan.

Isu pangan juga dipakai PDI Perjuangan dengan kemasan sembako murah dan pembukaan lapangan kerja baru untuk menggalang dukungan rakyat.

Pertarungan di dunia iklan tidak terhenti pada pemilu legislatif 9 April lalu, tetapi pertarungan di dunia iklan akan tetap seru dalam pemilu presiden 8 Juli mendatang. Partai berkuasa atau calon yang lagi incumbent akan mengedepankan kesuksesan yang telah dibuat dan menilai kampanye yang lain sebagai janji. Namun perebutan klaim kesuksesan di pemerintahan sekarang ini berbagi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika kita cermati iklan televisi, pertarungan dalam dunia iklan televisi antara JK-SBY tidak lagi soal klaim keberhasilan pemerintah, tetapi menukik pada siapa yang berperan di balik kesuksesan tersebut. Siapa arsitek sesungguhnya dari keberhasilan tersebut. Tampaknya Jusuf Kalla dengan jargon: ”Lebih cepat lebih baik” mau mematahkan jargon ”Lanjutkan” dari SBY. Dengan asumsi bahwa kesuksesan pemerintahan sekarang, peran Jusuf Kalla tidaklah kecil. Dengan demikian diragukan apakah kesuksesan yang sama akan dapat dicapai jika tanpa Jusuf Kalla.

Selain faktor iklan, ada dua faktor lagi yang ikut menentukan dalam pertarungan ini yakni daya tarik figur dan mesin partai. Masyarakat akan menilai figur para calon presiden dan wakil presiden. Di sini yang menentukan adalah kemampuan para calon.

Faktor terakhir adalah mesin partai. Jika dilihat dari faktor ini, ujian terbesar ada pada Golkar dan PDI Perjuangan, yang memenangi sekian banyak gubernur dan bupati dan wakil bupati, serta memiliki kepengurusan partai yang terstruktur rapi hingga ke akar rumput. Mampukah dua partai besar ini menggerakkan mesin politiknya.

Dari tiga faktor tadi: iklan politik, figur, dan mesin partai, iklan politik jauh lebih kuat pengaruhnya. Iklan politik bisa membentuk citra figur. Gambar-gambar iklan televisi yang eye catching (enak dipandang mata) menyebabkan masyarakat punya preferensi untuk menentukan pilihannya.

Saat ini politik telah dipasarkan melalui iklan dan media. Pembentukan citra melalui media telah mendorong partai-partai utama dalam politik Indonesia merebut klaim keberhasilan. Ketika politik dipasarkan seperti barang di pasar pemilih, kritikan telah dianggap sebagai fitnah. Partai menjaga nama baiknya. Pemimpin menjaga nama baiknya. Kritikan dengan mudah dianggap sebagai fitnah. Iklan politik telah membuat negara menjadi sebuah teater raksasa.

Kita di Flores sudah jenuh dengan iklan politik. Di Jakarta partai politik mengkampanyekan swasembada beras. Namun di Manggarai dan Ngada, kita sering temukan pupuk langka. Petani susah mendapatkannya. Pupuk bersubsidi dijual mahal. Tikus menyerang sawah petani. Orang berkelahi karena beras miskin. Kepala desa tidak becus mengurus raskin. Kepala desa menjual beras miskin.

Angka kemiskinan bertambah karena untuk mendapatkan raskin orang harus jadi miskin dulu. Televisi menghibur kita dengan klaim dan janji. Di alam nyata hidup kita jadi susah. Mungkin karena itu orang Flores sering mengatakan, “jangan main politik dengan saya”. Itu sama artinya, “Jangan membohongi saya”. Ini jelas gambaran pendidikan politik yang buruk.

Flores Pos | Asal Omong | Politik
| 23 Mei 2009 |

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s