Politik Balas Jasa

Oleh Frans Obon

Kita mendapatkan banyak harapan dan anjuran setelah pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah (Pemilukada) agar selama lima tahun periode kekuasaan bupati dan wakil bupati tidak mempraktikkan politik balas jasa. Politik balas jasa tidak lain adalah praktik kekuasaan yang menguntungkan kelompok sendiri, entah aktor lapangan maupun hingga penyandang dana pemilukada.

Ada tiga lingkaran konsentris yang menentukan dalam operasi pemerintahan selama lima tahun jabatan bupati dan wakil bupati.

Pertama, harapan tersebut tentu saja dialamatkan pada masalah penempatan aparat birokrasi pemerintahan. Menjadi harapan umum agar bupati dan wakil bupati dalam menempatkan pejabat di satuan perangkat kerja daerah (SKPD) memperhatikan kualitas dan profesionalisme, dedikasi dan komitmen kerja untuk rakyat. Karena sukses atau tidaknya program kerja bupati dan wakil bupati dalam lima tahun tergantung pada kinerja SKPD. Karena perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan serta anggaran ada pada SKPD. Tidak terimplementasi dengan baiknya program kerja bupati dan wakil bupati yang pada gilirannya akan menentukan sukses atau gagal, terasa atau tidak terasa, terpenuhi atau tidak terpenuhinya janji kampanye mereka tergantung pada SKPD. Sebab itu sebenarnya beralasan kalau publik mengharapkan agar dalam penempatan pejabat di SKPD ini bupati dan wakil bupati memperhatikan kualitas dan profesionalisme.

Namun logika kekuasaan selalu berkata lain. Politik birokrasi sering tidak berjalan berdasarkan logika  jika logika dimengerti sebagai sistematisasi cara berpikir dan bernalar yang benar dan lurus. Bahwa untuk mencapai kebenaran, kita mesti mengikuti hukum-hukum logika. Tidak ada bengkok-bengkok dalam logika. Logika menekankan unsur valid, sahih dan lurus. Barangkali karena itulah politik dimengerti sebagai seni dan cara mengelola kemungkinan, mengelola probabilitas.  Birokrasi memang dalam logika politik akan dibuat seperti bermain dadu. Kalau lagi mujur, harapan kita bisa terpenuhi. Karena dalam menempatkan pejabat, bupati dan wakil bupati tidak saja mempertimbangkan profesionalitas dan komitmen tapi juga pada pilihan politik yang dijatuhkan oleh aparat birokrasi.

Jika memperhatikan kombinasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lazim saat ini yakni calon dengan latarbelakang birorkasi dan di luar birokrasi, maka hal itu berdampak pada makin meningkatnya rivalitas politik di birokrasi. Kepala dinas akan selalu bersaing dengan bupati dan wakil bupati pada periode lima tahun berikutnya. Untuk menyingkirkan pejabat yang berpotensi bersaing dengan bupati dan wakil bupati tidaklah mudah karena bupati dan wakil bupati berhadapan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jalan yang lebih mudah adalah memutuskan pejabat tersebut dari persentuhannya dengan uang dan pengaruh di tingkat akar rumput dari jalur birokrasi. Salah satu kemungkinan yang bisa digunakan adalah menjadi staf ahli. Kalau aparat birokrasi itu mau masuk dalam orbit kekuasaan maka jalan yang dia gunakan adalah tunduk di bawah arus utama politik bupati dan wakil bupati meski pada waktunya dia akan bersaing dalam pemilukada. Karena itu hipokrisi di dalam tubuh birokrasi menjadi mindset dominan. Loyalitas adalah bungkusan yang apik dari hipokrisi tersebut.

Lingkaran konsentris kedua adalah aktor politik di lapangan. Aktor politik di lapangan terutama yang bergerak di pedesaan beragam. Karena bupati dan wakil bupati adalah kebanggaan suku, maka aktor politik di lingkaran ini berasal kekerabatan suku. Kadang-kadang dalam praktiknya aktor politik dalam  suku ini berpura-pura berseberangan tapi pura-pura adalah bagian dari permainan politik. Suku tetaplah menjadi faktor yang ikut menentukan. Di lingkaran ini juga terdapat kalangan tamatan perguruan tinggi yang masih mencari lapangan kerja. Menjadi pegawai negeri adalah idaman mereka. Pemilukada seringkali menjadi pintu masuk untuk berada di lingkaran kekuasaan.

Ketiga adalah penyandang dana. Aktor-aktor di lingkaran inilah yang paling canggih dan paling mempengaruhi kebijakan bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan. Politik membutuhkan uang. Omong kosong dan mustahil kalau ada yang mengatakan bahwa politik tidak membutuhkan dana. Tidak ada pendekar politik tangan kosong yang bisa meraih kekuasaan. Yang celakanya adalah dari mana sumber dana politik itu berasal tidak pernah dimunculkan ke permukaan. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai lembaga formal pelaksana Pemilukada tidak mampu mendeteksi sumber-sumber dana yang mengongkosi politik pemilukada. Laporan dana kampanye ke KPUD adalah sebuah fenomena gunung es. Yang tampak ke permukaan adalah sedikit, hanya puncak kecil. Sementara di bawah permukaan mungkin jauh-jauh lebih besar.

Praktik dan operasi penggalangan dana politik dan dana kampanye calon tidak terendus oleh media dan jaringan masyarakat sipil. Baik media maupun jaringan lembaga masyarakat sipil tidak mampu membangun jaringan untuk mengikuti pergerakan uang politik ini. Kita hanya berhenti pada pertanyaan tanpa jawaban: dari mana sumber dana para calon.

Masyarakat sipil gagal membangun jaringan untuk mengetahui sumber dana pemilukada. Akibatnya kita tidak tahu mengapa bupati dan wakil bupati mengambil kebijakan tertentu meski ada perlawanan dari masyarakat. Apakah ada pergerakan uang di belakangnya. Mengapa bupati dan wakil bupati ngotot dengan tambang, misalnya, meski ada perlawanan dari masyarakat lokal yang memilihnya. Masyarakat sipil gagal bersatu untuk mengendus adanya kemungkinan pergerakan uang di balik setiap kebijakan pemerintah.

“Politik kekuasaan adalah politik jaringan. Tidak ada orang yang meraih kekuasaan karena kehebatannya sendiri”

“Jangan melakukan politik balas jasa,”kata para penganjur ini. Apakah itu mungkin? Sorry. Kamus politik tidak mengenal makan siang gratis. Kamus politik selalu mengatakan: “Tidak ada makan siang gratis, bung”. Karenanya politik selalu berjalan dalam semangat transaksional. Karena siapa menanam akan memanen, siapa menabur akan menuai. Siapa yang bekerja dia dapat makan. Politik akhirnya selalu bergerak ke arah pragmatis. Politik menjadi siapa mendapatkan apa.

Dalam dunia politik di mana saja selalu mengenal kami dan mereka. Kompetisi ada dalam bilik kami dan mereka itu. Demokrasi mengatur agar kompetisi antara kami dan mereka, kelompok kami dan kelompok mereka berjalan dalam koridor aturan dan jauh dari kekerasan. Orang bergerak dalam bingkai aturan dan menerima hasil akhir dari kompetisi tersebut. Jika kompetisi berjalan tidak fair, melanggar kesepakatan bersama maka sengketa itu diselesaikan secara demokratis melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada yakni pengadilan. Karena itu politik adalah kompetisi yang diatur dan disepakati aturan permainannya.

Politik kekuasaan adalah politik jaringan. Tidak ada orang yang meraih kekuasaan karena kehebatannya sendiri. Kekuasaan selalu berjalan dalam jaringan. Dan kalau meraih keberhasilan, gerbong ini akan dibawa ke dalam lingkaran kekuasaan yang akan menentukan kebijakan pemerintahan lima tahunan. Tidak ada yang salah dengan ini.

Yang harus didorong ke depan adalah memperkuat jaringan masyarakat sipil untuk mengontrol jaringan kekuasaan ini agar kekuasaan yang mereka jalankan sungguh-sungguh diabdikan untuk kepentingan rakyat. Di negara-negara maju pers yang bebas dan independen dan jaringan masyarakat sipil yang kuat berperan mengontrol pelaksanaan pemerintahan sehingga pemerintahan dijalankan dalam bingkai moralitas yang benar. Inilah yang disebut tekanan publik itu. Dalam konteks pemilihan langsung, masyarakat sipil yang kuat akan sangat membantu mengontrol pemerintahan. Kerja sama pers dan jaringan masyarakat sipil akan membantu mengawasi pemerintahan. Pilihan kita mulai dari sini. Sebab politik adalah soal kepercayaan rakyat.

Flores Pos, edisi  14 Agustus 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s