Merusak dari Dalam

Menari gawi di Ende

Oleh FRANS OBON

Ibarat taktik perang: dari desa ke kota. Begitu juga dengan semangat untuk melakukan studi banding. Jaket studi banding untuk sebuah piknik yang mahal.

Setelah pemilihan umum (pemilu) 1999, anggota DPRD bersemangat melakukan studi banding. Tidak terkecuali DPRD kita Flores. Saya masih ingat demonstrasi digelar untuk menentang rencana studi banding DPRD Ende di tengah masyarakat khawatir dengan masalah rabies.

Penyakit anjing gila itu telah merenggut nyawa rakyat namun dengan alasan karena sudah direncanakan sebelumnya dan dana telah dialokasikan dalam anggaran pemerintah, DPRD tetap melakukan studi banding. Bukan saja soal timing studi banding yang dipersoalkan pada waktu itu, tapi efektivitas dan efisiensi anggaran. Sebab dana yang dianggarkan sebesar empat ratus juta.

Dewan meresponnya dengan tetap melakukan studi banding, tapi anggota dewan dibagi dalam dua kelompok. Gelombang pertama berangkat sedang kelompok kedua melakukan pantauan di desa-desa mengenai rabies.

Tampaknya memang Dewan ingin menyaingi rekan mereka di eksekutif yang juga gemar melakukan perjalanan dinas. Karena semua orang tahu bahwa perjalanan dinas menjadi salah satu sumber pendapatan. Ada banyak cara agar dana tidak terpakai semuanya. Malah sisanya bisa lebih banyak.

Tapi di balik ini sebenarnya kekuasaan DPRD yang waktu itu berdasarkan UU No. 22/1999 yang bisa memilih dan menurunkan bupati dengan cara menolak pertanggungjawabannya adalah sebuah pedang. Maka eksekutif menerapkan manajemen: bagaimana menyenangkan anggota DPRD. Sementara DPRD memutuskan apa yang paling baik untuk diri mereka. Karena itu tidaklah mengherankan jika banyak anggota DPRD berurusan dengan hukum secara berjemaah.

Menari jai, tarian dari Ngada

Namun jauh lebih dalam sebenarnya pada waktu itu adalah karena anggota DPRD punya kewenangan memilih bupati dan wakil bupati. Maka bagaimana kesetiaan itu dipelihara menjadi jauh lebih penting.

Reformasi politik melahirkan sisi lain dari praktik politik para politisi kita: studi banding dan bimbingan teknis (bimtek). Sejak reformasi politik studi banding makin sering dilakukan. Ini proyek bersama Dewan dan rekan mereka di eksekutif.

Studi tambang misalnya diperluas pesertanya: dewan, eksekutif dan rakyat dari lokasi tambang. Studi banding baru dilakukan setelah ada protes dari masyarakat. Padahal bupati telah mengeluarkan izin kuasa pertambangan. Studi banding itu hanya untuk melegitimasi keputusan yang telah diambil pemerintah. Karena mana mungkin perusahaan tambang di daerah tujuan studi banding menceritakan kejelekan tambang. Itu artinya perusahaan itu menjelekkan dirinya sendiri. Atau mana mungkin pemerintah daerah tujuan studi banding bercerita jelek tentang tambang di daerahnya. Karena kalau pemerintah bercerita jelek, maka dia akan kehilangan sumber pendapatan.

Studi banding itu berubah wajah. Kalau studi banding adalah prakarsa dewan dan rekan mereka di eksekutif, maka bimbingan teknis adalah hasil kreativitas Jakarta untuk menyedot dana dari daerah. Pada masa-masa awal dewan terpilih, dilakukan bimbingan teknis yang digelar di hotel-hotel di Jakarta. Berbondong-bondonglah anggota dewan itu ke Jakarta dengan anggaran sekitar empat ratus juta hingga lima ratus juta.

Opini publik mengusulkan agar bimbingan teknis ini dilaksanakan di daerah dan para pakar itu datang ke daerah. Cara ini akan lebih menghemat anggaran. Tapi anggota dewan di daerah juga menolak karena unsur pikniknya tidak ada. Pengelolaan dana jelas tidak akan ada pada tangan mereka. Mereka hanya hadir sebagai peserta.

Kalaupun ada uang duduk, itu hanya sedikit. Beda halnya kalau mereka ke Jakarta. Untuk membenarkan diri mereka akan mengatakan, kegiatan ini adalah kebijakan pusat.

Dana APBD ini datang dari Jakarta, dan akan kembali lagi ke Jakarta. Dewan pergi ke Jakarta. Eksekutif lebih sering lagi. Mulai dari pertemuan resmi sampai menggadang-gadang potensi daerah untuk dijual ke investor. Atas nama investasi di daerah. Meski sampai akhir lima tahun investor akan tetap menjadi investor akan. Opini lainnya adalah bupati dan wakil bupati pergi ke Jakarta untuk melobi dana-dana dari pemerintah pusat. Karena itu dana-dana yang turun ke daerah dianggap hasil dari lobi bupati dan wakil bupati.

“Praktik-praktik demikian jelas-jelas merupakan proses pelemahan dari dalam oleh anggota dewan sendiri mengenai peran mereka”

Hal ini menciptakan peluang baru bagi praktik perantara antara orang-orang daerah di Jakarta dan para bupati dan wakil bupati. Para perantara ini dengan menggunakan ketidaktahuan masyarakat di daerah mengklaim bahwa atas usaha dan lobi merekalah dana-dana pusat turun ke daerah. Ujung-ujungnya adalah tiap pekerja patut mendapat upahnya.

Praktik studi banding ini sudah menyerang kota. Kita mendengar DPR RI sudah makin sering melakukan studi banding ke luar negeri. Mereka belajar pramuka di Afrika Selatan, belajar keimigrasian ke Inggris, dan belajar apa lagi ke negara lainnya. Biayanya juga fantastis. Dengan demikian semangat studi banding sudah merata mulai dari kabupaten hingga Jakarta.

Prinsipnya hampir sama yakni rekan mereka di eksekutif tahu bagaimana menjinakkan laskar politik ini, yang lagi lapar untuk menggunakan kesempatan dan menambah amunisi dana politik mereka lima tahun lagi.

Kita akhirnya tahu bahwa semangat anggota Dewan kita sama yakni sama-sama pandai untuk memanfaatkan anggaran publik untuk diri mereka. Mereka telah menyaingi rekan mereka di eksekutif yang juga lebih lihai menggunakan anggaran publik untuk kepentingan mereka. Mereka satu dalam hal ini: atas nama rakyat.

Praktik-praktik demikian jelas-jelas merupakan proses pelemahan dari dalam oleh anggota dewan sendiri mengenai peran mereka. Ketika opini publik mengkritik studi banding dan bimbingan teknis ini, anggota dewan mengatakan bahwa sedang ada usaha untuk melemahkan dewan. Tapi sesungguhnya dewan melemahkan dirinya oleh keputusan-keputusannya sendiri. Jadi, ada pelemahan dari dalam. Dewan telah merusak dirinya sendiri.

Praktik politik demikian tidak saja melemahkan fungsi kontrol dewan terhadap eksekutif tapi juga melukai perasaan masyarakat. Suara mereka dibajak oleh politisi untuk kepentingan dirinya sendiri. Apatisme politik terbentuk oleh persepsi-persepsi dari tindakan-tindakan politik anggota dewan.

Banyak pemilih pemula tidak menggunakan hak pilih mereka karena merasa akan dicurangi. Merasa suara mereka, kepercayaan yang mereka berikan sama sekali tidak berguna. Perasaan-perasaan dicurangi, merasa dibajak (feeling cheated) akan melemahkan proses demokratisasi. Dengan demikian pendidikan politik tidak berjalan dengan baik.

Politisi memang harus dinilai dari rekam jejak mereka, bukan dari kata-kata mereka. Kita perlu memandang jejak kaki mereka, bukan melihat mulut mereka. Politisi dengan jaket atas nama rakyat sibuk dengan dirinya sendiri. Studi banding meski merusak diri mereka dari dalam, tetap saja dilakukan. Merata dari Sabang sampai Merauke.

Edisi, 2 Oktober 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s