Hilangkan Budaya Suka-Suka

Tarian hegong dari Sikka
Oleh FRANS OBON

Sebanyak 18 wisatawan Belanda meninggalkan Maumere dan beralih ke daerah tujuan wisata lainnya di Flores karena tidak tahan dengan musik yang diputar keras-keras di dekat penginapan mereka di Sea World Club (Flores Pos edisi, 15 September 2010). Kebetulan pada saat itu di Maumere sedang digelar pesta sambut baru.

Menurut pemerintah, telah ada peraturan daerah (Perda) No. 10/2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur mengenai keramaian di Maumere. Perda ini menetapkan bahwa pesta dengan musik yang meriah itu hanya sampai batas pkl. 02.00 dinihari. Setelah itu pesta dengan musik gegap gempita dihentikan. Tapi Perda itu tidak bergigi.

Alasan Perda ini tidak bergigi, menurut Bupati Sikka Sosimus Mitang, karena kurangnya sosialisasi di kalangan masyarakat. Tanggapan ini menunjukkan bahwa masyarakat belum tahu bahwa ada aturan yang mengatur keramaian. Tapi apakah sungguh karena sosialisasi kurang, sehingga tidak ada kepatuhan terhadap Perda ini? Apakah ketidakpatuhan itu hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat yang tidak sadar hukum atau juga dilakukan oleh orang-orang yang paham hukum? Atau pelanggaran Perda ini dilakukan juga oleh para pembuat Perda?

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kita produktif dalam membuat Perda. Sampai-sampai kita banyak melakukan studi banding untuk belajar dari daerah lain, yang akibatnya banyak Perda hasil copy paste, namun Perda-Perda itu tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat setempat.

Di sisi lain kelemahan ini sebenarnya terletak di dalam kultur kita, yang tidak tegas membedakan ruang publik dan ruang privat. Banyak campur aduk antara yang privat dan yang publik. Yang publik sering direduksi oleh kekuasaan sebagai urusan privat dan yang privat dipaksakan untuk menjadi yang publik. Akibatnya ruang publik kita penuh kekaburan.

Mentalitas ini melahirkan perilaku yang ugal-ugalan dan melahirkan budaya suka-suka. Mentalitas ini yang menyebabkan tidak adanya kepatuhan terhadap hukum dan ketertiban umum. Kita seakan hidup dalam rimba raya tanpa aturan.

Mentalitas ini sesungguhnya juga bertentangan tiga ratus enam puluh derajat dari klaim kita bahwa bangsa kita adalah bangsa yang penuh tenggang rasa, penuh toleransi. Kita telah jatuh ke dalam sikap tidak peduli dengan kenyamanan orang lain. Kita telah memaksa orang lain agar memahami kita.

Secara tidak sadar sikap demikian akan membangun sikap pemaafan sosial. Masyarakat kita hidup dengan penuh maaf. Maaf terhadap korupsi, maaf terhadap berbagai pelanggaran, maaf terhadap segala hal yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan publik. Sikap ini pulalah yang membuat Perda itu tidak bergigi lantaran adanya sikap maaf dari pemerintah karena orang lagi merayakan perayaan yang penuh makna.

Belajar dari ini pemerintah harus menegakkan aturan yang ada. Pemerintah harus tegas dalam hal ini agar lahir ketertiban sosial dan ketertiban umum di masyarakat. Jika pemerintah tegas, maka kultur suka-suka akan hilang. Karena akan memaksa setiap orang taat pada hukum yang sama.

Dampak lain dari penegakan Perda ini adalah mencegah hilangnya produktivitas masyarakat. Karena pesta yang berhari-hari akan berdampak pada kehilangan produktivitas di dalam masyarakat.

Dengan demikian, tindakan tegas pemerintah tidak hanya menghilangkan budaya suka-suka, tapi juga mencegah penghamburan produktivitas masyarakat.

Bentara, Edisi 16 September 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s