Mutasi Pasca Pemilukada

Oleh FRANS OBON

Sekali lagi kita mengarahkan pandangan ke Manggarai Barat. Kali ini bukan soal tambang, tetapi soal rencana pemerintah setempat untuk melakukan mutasi para pejabat, yang rencananya akan dilakukan secara besar-besaran (Flores Pos edisi 8 Oktober 2010).

Menurut Wakil Bupati Maximus Gasa, mutasi itu akan dilakukan secara bertahap. Yang mendesak adalah mengisi jabatan yang selama ini lowong. Siapa yang akan duduk dalam posisi-posisi penting ini, masih dianalisis oleh Baperjakat.

Kita ingin memberikan kontribusi gagasan dalam mutasi ini lantaran siapa yang akan menduduki posisi penting di pemerintahan akan sangat menentukan keberhasilan lima tahun kepemimpinan seorang bupati dan wakil bupati.

Dari pengalaman di berbagai daerah, orang-orang yang menempati jabatan-jabatan penting di pemerintahan hampir sebagian besar lebih bernuansa politis tapi minim kompetensi. Kepentingan politis yang kita maksudkan adalah tidak lain seberapa besar kontribusi seseorang dalam pertarungan pemilukada, meski kompetensi orang tersebut dalam posisi yang ditempatinya sama sekali tidak mendukung.

Pola mutasi demikian harus segera ditinggalkan. Kontribusi politis tidak boleh melawan akal sehat. Tidak boleh melawan rasionalitas kompetensi.

Keberhasilan seorang bupati dan wakil bupati terletak pada siapa pejabat yang menduduki posisi kepala dinas. Karena sebagian besar program-program pemerintah dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kompetensi rasional menjadi penting karena di tangan seorang kepala dinaslah, program pemerintah menjawab kebutuhan rakyat atau tidak. Rasionalitas perencanaan dimulai dari sini. Sebuah program dinas hanya sebuah proyek semata tapi tidak memberikan maslahat kepada rakyat, berawal dari sini. Program tidak punya daya retas yang tinggi lebih disebabkan karena rasionalitas perencanaannya yang rendah.

Rasionalitas perencanaan yang rendah ini diperparah lagi ketika Kepala Bappeda masuk dalam ranah angkat taruh. Perencanaan menjadi tidak matang, seadanya, dan serampangan, disebabkan oleh godokan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga dilakukan secara serampangan dan seadanya.

Bappeda adalah tempat godokan dari seluruh perencanaan pembangunan di sebuah kabupaten. Bappedalah yang akan merumuskan lebih impelementatif visi dan misi serta program bupati dan wakil bupati. Terukur atau tidaknya sebuah perencanaan dan program.

Secara lebih positif kita mengatakan, bupati dan wakil bupati harus menempatkan dan memilih orang yang punya kompetensi, punya kemampuan rasional dan kemampuan koordinatif untuk menakhodai Bappeda.

Lima tahun adalah waktu yang terlalu singkat bagi bupati dan wakil bupati. Dalam rentang waktu yang pendek itu, bupati dan wakil bupati harus mampu memberi impresi positif bagi memori kolektif rakyat. Ini sama artinya, satu periode atau dua periode bukanlah ukuran utama. Ukurannya adalah program pembangunan.

Jika bupati dan wakil bupati mau dikenang karena gerak pembangunannya, maka gerbang awalnya adalah mutasi itu. Siapa yang akan dia pilih untuk menempati posisi penting di pemerintahan, itulah yang menentukan dia sukses atau gagal.

Bentara, edisi 9 Oktober 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s