Agar Kita Mengerti

Oleh FRANS OBON

Forum Aufklarung menggelar demonstrasi ke Mapolres Manggarai dan mendesak polisi memproses secara hukum semua pihak yang terlibat dalam kasus pertambangan di hutan lindung Nggalak Rego atau yang dikenal dengan tambang Soga di Desa Nggalak, Kecamatan Reok (Flores Pos edisi 16 Oktober 2010).

Sekitar tiga puluhan pendemo tidak berhasil bertemu dengan Kapolres Hambali karena Kapolres dan pejabat terkait lainnya tidak berada di tempat. Mereka minta polisi memproses hukum semua pihak yang terlibat.

Kasus hutan lindung Nggalak Rego memberikan kita kontras dalam hal penegakan hukum. Dalam kasus penebangan kayu di hutan lindung yang sama, beberapa petani dari sekitar lokasi tambang pernah berurusan dengan hukum. Mereka terpaksa mendekam di penjara. (Empat orang tersebut telah selesai menjalankan hukuman penjaranya, Flores Pos 20 Oktober 2010)

Namun pada sisi lain dalam kasus pertambangan, kita menyaksikan betapa sulit mendorong kasus ini diselesaikan secara tuntas dengan cepat. Padahal dua-duanya sama duduk perkaranya: mengambil kayu di dalam hutan lindung dan menambang di hutan lindung. Sama merusak hutan lindung tapi dengan daya rugi terhadap ekosistem yang sangat berbeda jauh.

Disparitas yang begitu jauh dalam penanganannya hendaknya membuka mata masyarakat lokal. Bahwa betapa mereka tidak berdaya ketika berhadapan dengan pebisnis besar dan kuat. Betapa masyarakat tidak berdaya menghadapi gempuran investasi yang merugikan kehidupan mereka. Belum lagi jika pebisnis bersekutu dengan penguasa, yang biasa disebut sebagai kartel politik.

Persekutuan antara pemodal dan penguasa sama-sama membuat masyarakat lokal yang begitu rapuh, fragile, tidak berdaya.

Kenyataan ini juga hendaknya bisa membuka mata pemerintah lokal untuk tidak mempertaruhkan kehidupan masyarakat lokal demi janji keuntungan ekonomis semata. Karena hal ini jelas-jelas menyalahi prinsip moral. Kita tidak bisa meraup keuntungan ekonomis di atas beban risiko yang begitu besar yang harus ditanggung masyarakat lokal ke depan.

Risiko yang ditinggalkan setelah tambang selesai masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan ekonomis yang diperoleh oleh masyarakat dan pemerintah.

Intinya adalah kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang merugikan kehidupan masyarakat lokal dan generasi masa depan mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Tujuan baik tidak boleh menggunakan cara yang buruk. Tujuan yang baik harus dicapai melalui cara yang baik.

Karena itu pemerintah lokal kita perlu memikirkan dengan matang-matang sebelum mengambil keputusan soal investasi. Investasi apapun. Kalau investasi itu tidak menguntungkan masyarakat lokal dan mempertaruhkan masa depan mereka, maka sebaiknya pemerintah menolaknya.

Sebab jabatan pemerintah lokal kita terbatas hanya satu atau dua periode. Setelah itu mereka pergi dari panggung politik. Kita tidak bisa lagi meminta pertanggungjawaban dari mereka atas risiko yang kita pikul sebagai akibat dari keputusan mereka. Selain kita hanya mengurut dada, mungkin pula mengumpat. Tapi kita tidak bisa lagi mengubah keadaan.

Kalau kita pikir dengan jernih: satu tambang saja sudah membuat kita repot bukan kepalang. Apalagi dengan puluhan izin atau kuasa pertambangan yang telah diberikan pemerintah. Semoga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi membuat kita mengerti dengan lebih baik.

Bentara, edisi 18 Oktober 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s