Hak Rakyat Terabaikan

Oleh FRANS OBON

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Flores Timur masih panjang jalannya. Mungkin pula berliku, penuh onak dan duri.
Memang saat ini telah dilakukan pergantian antarwaktu anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Flores Timur tapi belum bisa dilantik karena masih harus menunggu dana dari pemerintah pusat. Akibat lanjutannya adalah anggota pengganti antarwaktu ini tidak bisa mengikuti bimbingan teknis (bimtek) mengenai penyelenggaraan pemilukada.

Berlarut-larutnya penyelesaian masalah dalam tubuh KPUD telah pula menimbulkan problem di tingkat data peserta pemilukada (Flores Pos edisi 18 Oktober 2010). Jadwal pemilukada yang telah terlampaui dari jadwal sebenarnya telah menimbulkan perubahan data pemilih. Jika tidak dilakukan pendataan ulang, maka besar kemungkinan ada begitu banyak orang yang punya hak pilih tapi tidak diakomodir dalam daftar pemilih. Maka jelas hal ini sangat merugikan hak-hak politik rakyat.

Carut marutnya data pemilih dalam pemilu Indonesia telah menjadi problem serius yang tidak pernah tuntas ditangani dari pemilu ke pemilu. Dalam situasi yang normal, Komisi Pemilihan Umum Daerah beralasan bahwa data yang mereka terima diperoleh dari pemerintah. Karena itu jangan salahkan KPUD, tapi salahkan si pemberi data.

Carut marut data pemilih itu ditimpakan kepada rakyat. Siapa suruh tidak proaktif untuk mendaftarkan diri. Kalau merasa tidak terdaftar, aktiflah bertanya dan datang untuk mendaftar. Jangan menunggu.
Di negeri ini terlalu banyak hal ditimpakan pada rakyat. Banyak ketikdabecusan di kalangan elite politik, di elite birokrasi ditimpakan pada rakyat. Rakyat selalu dipojokkan atas ketidakmampuan elite dalam mengurus kepentingan rakyat. Tapi pada sisi lain, kita selalu menyatakan bahwa kita bertindak atas nama rakyat.

Ketidakberesan di tingkat badan penyelenggara pemilukada di Flores Timur juga berada dalam spektrum yang sama. Kekisruhan itu telah menimbulkan dua kekhawatiran baru.

Pertama, bisa saja orang yang sudah terdaftar dalam data pemilih sudah tidak ada lagi di Flores Timur. Mereka sudah pergi ke daerah lain. Karena mereka tidak bisa menunggu pemilukada. Kedua, ada penambahan pemilih baru yang tidak terakomodir jika masih menggunakan data lama.

Dampaknya sama yakni hak-hak rakyat untuk memilih pemimpinnya terabaikan. Tapi yang pertama, dikhawatirkan akan ada penyelahgunaan data-data pemilih ini oleh kekuatan lain, yang berpotensi melahirkan tidak fairnya pelaksanaan pemilukada di Flores Timur. Sedangkan yang kedua, orang-orang yang sudah berhak memilih untuk menentukan pemimpinnya tidak bisa diakomodir.
Karena itu pemutakhiran data mutlak dilakukan oleh KPUD bekerja sama dengan pihak terkait lainnya. Hal ini memang akan menambah dan mengubah tahapan pemilukada. Tapi jika hal ini terlewatkan, hak-hak rakyat jelas akan terabaikan.

Dampaknya jelas. Sekalipun nanti kita mendapatkan pemimpin baru dari Pemilukada Flotim, namun jika hal-hal mendasar seperti data pemilih ini tidak beres dilakukan, kita khawatir akan lahir apatisme dalam masyarakat. Maka jelas ini bukan pendidikan politik yang baik. Padahal, demokrasi yang baik adalah tersalurnya hak-hak politik rakyat.

Bentara, edisi 19 Oktober 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s