Maut di Pelra

Oleh FRANS OBON

Dalam dua bulan terakhir, kecelakaan laut paling besar terjadi di Flores. Agustus 2010 lalu, Hasnita Indah 3 terseret gelombang di selat Boleng, Kabupaten Flores Timur, mengakibatkan belasan orang meninggal dunia. Diperkirakan selain cuaca buruk dan gelombang laut, penyebab kecelakaan kapal yang mengangkut penumpang tujuan Lewoleba, Kabupaten Lembata itu adalah sarat muatan. Ini artinya muatan termasuk jumlah penumpang yang diangkut jauh lebih banyak daripada kemampuan kapal (Flores Pos edisi 10-11 Agustus 2010).

Dua bulan kemudian, 22 Oktober 2010, pada hari Jumat kapal dari Palue menuju Maumere karam, mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Kita belum tahu penyebab kecelakaan, tapi dugaan sementara penyebabnya sama, selain cuaca buruk, tapi juga diperkirakan muatan kapal melebihi daya angkutnya. Bisa saja karena jumlah penumpang yang diangkut lebih banyak, melebihi kemampuan kapal (Flores Pos, edisi 23 Oktober 2010 dan edisi 25 Oktober 2010).

Dua kecelakaan kapal ini adalah yang terburuk dalam sepuluh tahun terakhir dalah sejarah pelayaran rakyat (Pelra) di Flores. Yang paling akhir, sebelum kecelakaan dua kapal ini, adalah terbaliknya kapal Reo Indah yang berlayar dari Kedindi Reo, Manggarai menuju Ujung Pandang (Makassar) tahun 1980-an. Sebagian besar penumpang meninggal.

Mengapa kecelakaan laut yang menewaskan banyak orang begini sepertinya tidak memberikan kita pelajaran berharga?

Pertama, kita cenderung mempersalahkan rakyat. Dalam logika demikian, kita mempersalahkan pemiliknya karena dinilai tidak memperhatikan keselamatan penumpang. Pemilik atau paling kurang nakhoda tidak memperhitungkan cuaca buruk, keadaan laut dan daya angkut serta usia kapal. Pemerintah cuci tangan dan tidak pernah merasa tergerak untuk berpikir lebih serius mengatasinya.
Kedua, pemerintah tidak tegas dan tidak punya perhatian untuk mengatur kapal-kapal pelayaran milik rakyat setempat. Dengan dalih bahwa pelayaran rakyat adalah milik swasta, maka pemerintah dan instansi terkait seakan tidak cukup perhatiannya soal keselamatan penumpang.

Ini beda halnya dengan kapal-kapal penumpang miliki pemerintah yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan kita. Ada kontrol yang ketat. Ada penjagaan. Ada tiket. Ada penjagaan di pintu-pintu masuk. Pendek kata pemerintah dan instansi terkait mengawasi kapal-kapal tersebut.

Namu beda halnya di pelabuhan-pelabuhan di mana kapal-kapal pelayaran milik rakyat (Pelra) mengangkut dan menurunkan penumpang. Kita tidak pernah melihat ada petugas pemerintah yang mengawasi kapal-kapal tersebut saat mengakut dan menurunkan penumpang.

Seharusnya petugas ada di situ. Dialah yang tahu usia kapal dan daya angkutnya. Dialah yang memiliki data dan memiliki kewenangan untuk melarang nakhoda kapal mengangkut penumpang melebihi kapasitas kapal.

Kita percaya kalau ada petugas di sana pada saat kapal berangkat, kecelakaan-kecelakaan seperti ini tidak akan pernah terjadi. Minimal nakhoda kapal tidak berani mengangkut penumpang melebihi kemampuan kapal.

Pemerintah kita dan petugas terkait lainnya mesti bersikap tegas dan turun tangan mengatur pelayaran rakyat ini di pelabuhan-pelabuhan. Kalau tidak ada pengawasan, sama saja pemerintah kita mengirimkan peti mati pada pelayaran rakyat kita. Ini sama artinya kejadian seperti ini tidak akan pernah berakhir.

Bentara, edisi 25 Oktober 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s