KPUD

Oleh FRANS OBON

Seperti pertandingan bolakaki di Indonesia umumnya, wasit sering memicu pertikaian, begitu pula dengan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (Daerah) sering pula memicu perdebatan dan menimbulkan kemarahan. Selalu ada rasa iri dan ketidakpuasan terhadap komisi penyelenggara pemilu. Ketidakpuasan bisa muncul di berbagai tahapan. Bisa saja kemarahan dipicu oleh hal-hal yang memang benar-benar terjadi seperti yang dituduhkan, tapi bisa pula karena ketidaksediaan untuk menerima kekalahan. Padahal kematangan demokrasi ditandai pula oleh kesediaan menerima kekalahan dan mengabdikan kemenangan untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama.

Komisi pemilihan umum (daerah) dengan menegasikan kehadiran aparat birokrasi pemerintahan di dalam keanggotaannya lahir untuk memperbaiki secara total penyelenggaraan pemilihan umum dalam tiga puluh tahun terakhir di bawah Orde Baru yang ditangani aparat birokrasi pemerintahan di bawah komando Departemen Dalam Negeri.

Birokrasi yang kala itu menjadi salah satu jalur (jalur B) di tubuh Golongan Karya (Golkar) dalam politik Indonesia dianggap tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Karena pemain dan wasit berada di satu tangan. Karena itu pemilu di bawah Orde Baru dianggap berjalan tidak netral dan fair. Tidak independen. Karena aparat birokrasi melalui tangan-tangannya secara sistematis dan teratur mengkampanyekan keberhasilan Golkar dalam pembangunan Orde Baru. Keberhasilan Orde Baru adalah keberhasilan Golkar. Meskipun Golkar mengelak bertanggung jawab terhadap kegagalan Orde Baru di ujung akhir kekuasaan Soeharto.

Dengan demikian tentu saja inti dari pergeseran penyelenggaraan dari aparat birokrasi negara ke lembaga independen di luar birokrasi adalah bertujuan agar komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara benar-benar adil, sehingga demokrasi perlahan-lahan bertumbuh dan mencapai kematangannya. Ini berarti pula ada tiga tuntutan utama dan mendasar bagi komisi pemilihan umum yakni independensi, akuntabililitas dan transparansi.

Tiga prinsip ini tentu saja untuk menjamin prinsip-prinsip dasar etika politik. Salah satu prinsip dasar etika politik adalah tujuan yang baik tidak boleh menggunakan cara yang buruk atau jahat untuk mendapatkannya. Menyalahi prinsip ini akan melahirkan keburukan moral politik dan secara sosial akan menimbulkan kekacauan dalam politik.

Prinsip ini mengharuskan kontestan tidak menggunakan cara-cara yang buruk dan jahat secara moral untuk mendapatkan tujuan yang baik. Tujuan yang baik harus diperoleh dengan cara yang baik pula. Sebab kalau tujuan baik diperoleh melalui cara atau sarana yang buruk, maka sudah jelas hal ini menyalahi prinsip moral. Ini artinya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang baik. Kalau kekuasaan itu diraih melalui cara-cara yang jahat secara moral, maka bisa saja kekuasaan itu legitim secara legal formal tapi cacat secara moral. Kekuasan yang diraih dengan cara yang tidak baik secara moral potensial juga disalahgunakan.

Karena itulah sebenarnya komisi pemilihan umum tidak saja bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dan kita semua mendapatkan hasilnya, melainkan komisi pemilihan umum harus dapat menjamin bahwa kekuasaan yang diperoleh kontenstan pemilu sungguh legitim secara legal formal dan legitim secara moral. Untuk bisa mendapatkan hasil yang legitim secara legal formal dan legitim secara moral, maka prasyaratan dasarnya adalah independensi dari badan penyelenggara pemilu.

Tuduhan bahwa komisi penyelenggara pemilu tidak independen muncul karena tidak cukupnya transparansi dalam keseluruhan proses dan akuntabilitas yang rendah. Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara seharusnya mengontrol secara ketat setiap tahapan dalam pemilihan umum, terutama mulai dari pendataan peserta pemilu. Justru banyak yang tidak ikut pemilihan umum bukan karena rakyat tidak mau menggunakan hak politiknya, tetapi karena tidak terdata sebagai peserta pemilihan umum.

Ketidakpuasan terhadap kinerja komisi pemilihan umum timbul dari sini, karena oleh kontestan tertentu dilihat sebagai bentuk penggembosan dukungan. Akan dengan mudah tuduhan bahwa tidak terdaftarnya rakyat sebagai peserta pemilu di wilayah tertentu dianggap sebagai upaya menggembos dukungan terhadap kontenstan tertentu. Semua lumpur dosa dari proses pendataan peserta pemilu dilemparkan ke wajah komisi pemilihan umum sebagai badan yang paling bertanggung jawab dalam pemilihan umum. Rakyat tidak peduli dengan proses dan siapa yang berperan dalam ketidakberesan tersebut. Namun rakyat minta pertanggungjawaban komisi pemilihan umum. Karena itu kontrol yang ketat dan verifikasi data peserta pemilu harus sudah dilakukan sejak awal sebagai langkah awal menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Inilah titik rawan pertama, yang harus dituntaskan komisi pemilihan umum.

Titik rawan kedua yang bisa memicu protes adalah dalam hal rekapitulasi suara. Jika kita menelaah dan memetakan protes-protes yang diajukan ke komisi pemilihan umum justru sebagian besar keributan terjadi soal perolehan suara. Tiap partai politik dan kontestan mempunyai saksi-saki di setiap tempat pemungutan suara. Saksi-saksi dan publik ikut mengawasi dan mengontrol penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Para saksi mencatat. Lalu, semua saksi dan masyarakat pulang ke rumahnya dengan membawa perasaan-perasaan tertentu. Yang tinggal adalah petugas.

Di tangan komisi pemilihan umum, apakah kekuasaan yang diperoleh legitim secara legal formal dan legitim secara moral atau hanya legitim secara legal formal tapi cacat secara moral.

Titik rawan sudah mulai terjadi pada rekapitulasi suara. Para petugas mulai memasukkan data perolehan suara ke formulir yang telah disediakan dan formulir pencatatan suara yang dilihat oleh banyak orang tadi di tempat pemungutan suara digulung dan diamankan. Petugas adalah juga manusia. Hati dan pikirannya juga bisa lemah. Godaan timbul dari hati dan pikiran yang kotor. Data ini dibawa ke kelurahan atau desa. Di sana ada saksi dari partai politik dan kontestan. Tapi mereka tidak punya akses untuk merekapitulasi suara. Mereka hanya melihat hasil dari rekapitulasi. Rekapitulasi di tingkat kelurahan/desa dibawa ke kecamatan. Suara-suara dibawa ke kecamatan. Di sana direkapitulasi lagi. Titik rawan bisa juga terjadi di sini. Dari sana rekapitulasi suara dibawa ke komisi pemilihan umum.

Tiap titik yang disinggahi selalu ada kemungkinan penumpang gelap muncul. Karena itu pula ada kemungkinan untuk pengurangan dan penambahan atau penggelembungan dan pengurangan. Dengan kata lain potensi selalu ada. Protes biasanya tidak terjadi di lokasi tempat pemungungatan suara karena semua transparan, tetapi pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dan terakhir di tingkat kabupaten. Memang harus diakui pula, ada protes karena memang benar terjadi. Namun ada juga protes yang dibuat-buat karena adanya ketidaksediaan untuk menerima kekalahan.

Komisi penyelenggara pemilu inilah yang dapat mencegah praktik buruk politik yakni menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan yang hendak dicapai

Ketika politik mulai masuk dalam proses kuantifikasi dengan fenomena munculnya quick count (penghitungan cepat) dengan akurasi yang cukup bagus maka manipulasi dicegah. Kita dapat dengan cepat mengetahui hasil akhirnya. Sebagaimana biasanya penghitungan quick count hampir tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil dari komisi pemilihan umum.

Komisi pemilihan umum sebagai wasit diharuskan oleh undang-undang dan oleh tuntutan moral politik untuk independen, akuntabel, dan transparan. Di tangan komisi pemilihan umum, apakah kekuasaan yang diperoleh legitim secara legal formal dan legitim secara moral atau hanya legitim secara legal formal tapi cacat secara moral. Komisi pemilihan umum yang menjaga prinsip tujuan baik harus dicapai melalui sarana yang baik pula. Komisi penyelenggara pemilu inilah yang dapat mencegah praktik buruk politik yakni menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan yang hendak dicapai.

Asal Omong, edisi 6 November 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s