Mahalnya Pilkada

Oleh FRANS OBON

Sebuah stasiun televisi swasta, pekan lalu, mendiskusikan soal mahalnya biaya pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Indonesia. Banyak politisi hadir. Para pengurus partai dan para pengacara. Ada pejabat birokrat. Diskusi Jakarta Lawyers Club itu mengasumsikan bahwa ongkos pemilukada yang besar menjadi salah satu sumber korupsi di daerah-daerah. Kandidat yang menang akan mengisi kembali pundi-pundinya yang sudah terkuras. Dan tentu saja mengisi lebih banyak lagi pundi-pundi keuangannya untuk mengejar lagi kekuasaan. Sebaliknya dalam asumsi yang sama terkandung fakta bahwa yang kalah akan menanggung risiko – mungkin lebih buruk menjadi apes secara ekonomis.

Pemilukada menjadi arena seni memainkan kemungkinan. Lagi beruntung, kita dapat. Lagi buntung, kita apes. Politik bisa membuat orang kaya tapi juga membuat orang miskin. Segala kemungkinan bisa terjadi.

Sejak reformasi politik di Indonesia setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru, rakyat diperkenalkan dengan dua sistem pemilihan kepala daerah. Pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kedua pemilihan langsung oleh rakyat. Dua sistem ini dalam praktiknya tetap membuka peluang adanya praktik “penyuapan politik”. Arena politik penyuapan tidak banyak bergeser.

Dalam sistem di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, penggunaan uang dalam politik tidak kalah sengitnya. DPRD dengan jumlah 30 hingga 45 orang, memiliki posisi yang kuat dalam bargaining politik terutama dalam relasi legislatif-eksekutif. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada masa akhir DPRD adalah arena di mana DPRD punya daya tawar yang kuat.

Politik lima tahunan adalah politik keberuntungan. Kalau lagi beruntung, anggota DPRD akan terpilih kembali pada periode berikutnya. Tapi kalau tidak, dia akan kehilangan kesempatan. Dengan demikian lima tahun adalah momentum yang harus dimanfaatkan dengan sangat baik, terutama secara finansial. Itulah alasannya mengapa calon incumbent dalam sistem pemilihan yang dilakukan oleh DPRD sebagian besar memenangkan pemilihan. Karena calon akan dengan mudah memelihara kesetiaan ini. Tidak ada cara lain agar tali kesetiaan ini terplihara selain dipelihara secara finansial.

Partai politik juga sama. Dari daerah hingga pusat, partai politik ingin mendapatkan keuntungannya sendiri. Tiap orang di tiap jenjang kepartaian ingin mendapatkan keuntungan dari proses pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Jarak antara daerah dan Jakarta yang jauh menyediakan arena atau ruang bagi adanya perantara politik.

Perantara politik ini ke daerah-daerah mengaku memiliki akses ke pusat-pusat kekuasaan partai. Kombinasi antara ketidaktahuan dan hasrat yang tinggi untuk menjadi kandidat pemilukada menyebabkan para calon bisa dikibuli oleh perantara politik ini, yang tidak lain adalah orang-orang dari daerah di Jakarta.

Peranan partai yang begitu besar dalam proses pemilukada melahirkan konsekuensi logis yakni “perburuan pintu partai”. Perburuan pintu partai bukan tanpa harga. Anda bisa bayangkan, makin banyak pintu, makin berat pula perburuan Anda. Arena perburuan pintu partai ini juga dijadikan medium untuk saling memotong antara para kandidat. Anda tidak perlu heran kalau menjelang pencalonan, terutama pada saat injured time sebelum ke Komisi Pemilihan Umum , perburuan pintu partai menjadi lebih ketat. Seperti seekor unta masuk dalam lubang jarum. Adalah sebuah vigili besar menjelang pendaftaran ke KPU.

Mekanisme pencalonan di partai sendiri juga menjadi tidak jelas. Hampir semua partai politik di Indonesia tidak memiliki kriteria jelas dan tidak transparan dalam menentukan calon. Mengapa partai A memilih calon A dan bukan calon B. Mengapa menjelang injured time, tiba-tiba pengurus diganti dan mekanisme partai menjadi kacau. Mengapa pengurus daerah mencalonkan calon A tapi pengurus pusat di Jakarta mencalonkan calon B. Mengapa tiba-tiba satu partai tidak punya calon dalam pemilukada padahal perolehan kursi cukup banyak.

Di dalam sistem pemilihan langsung oleh rakyat, hal yang sama juga terjadi. Arena “politik penyuapan” bergeser dari DPRD ke partai dan rakyat. Hampir tiga perempat biaya pemilukada tersedot dalam urusan partai. Mudah saja Anda mengetahui hal ini. Dari konflik penentuan calon yang menyeruak di media massa, kita tahu berapa ongkos perburuan pintu partai itu. Ke rakyat? Dari laporan keuangan calon selama kampanye, kita tahu hanya sedikit dana yang digunakan. Dana kampanye ke kampung-kampung dan kota-kota dan mobilisasi massa. Prosesnnya juga trickle down, menetes dari atas ke bawah. Dari calon ke tim sukses. Dari tim sukses rakyat. Dan Anda tahu proses trickle down ini menguntungkan siapa.

Dari mana uang-uang ini? Sangatlah sulit dilacak, kendati ada undang-undang yang mengatur dana-dana kampanye. Masalah yang sama bukan saja menjadi milik Indonesia. Di negara-negara maju juga sama. Tapi bedanya di negara maju, kontrol media yang kuat dan hukum yang tegas akan mengerem penyimpangan dalam pengumpulan dana kampanye. Inilah salah satu titik lemah di dalam praktik politik Indonesia. Dari mana dana-dana politik itu diperoleh, tidak terendus dengan baik. Sumber-sumber dana partai tidak menjadi konsumsi publik.

Kalau kita percaya pada adagium bahwa tidak ada makan siang yang gratis, maka dana-dana politik ini akan dibayar kembali melalui investasi di daerah atau proyek-proyek milik pemerintah. Dalam konteks daerah, pilihan terhadap investasi tertentu barangkali mencerminkan hal-hal tertentu pula. Mengapa si A memilih investasi B, bukan C. Apakah ada hubungan dengan dana-dana politik? Kita semua tidak tahu. Politik berjalan dalam kerahasiaan penuh.

Demikian pula dengan proyek pemerintah. Ada banyak orang terlibat di dalam proyek pemerintah. Bukan saja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di sini campur baur. Anggota legislatif juga bisa terlibat dalam perburuan keuntungan finansial dari proyek pemerintah. Semua orang yang punya kepentingan dan kewenangan di dalam proyek pemerintah memburu keuntungan. Jadi, sumber finansial birokrasi adalah arena di mana tiap orang bisa bermain sesuai dengan kepentingannya.

Dengan demikian rakyat bukanlah penyedot terbanyak dari ongkos pemilukada, melainkan partai. Berapa besarnya bisa relatif. Tapi posisi partai yang kuat dan dominan, ditambah tidak transparannya pengumpulan dana politik baik partai maupun para calon, ikut menyumbangkan besarnya ongkos pemilukada.

Apakah pemilukada salah satu penyumbang terbesar dalam korupsi di daerah-daerah? Sama sekali tidak. Artinya korupsi in se dilakukan hanya untuk menutupi biaya pemilukada sedikit berlebihan. Kekuasaan di mana saja juga digunakan oleh seseorang untuk mengamankan diri dan keluarganya secara finansial. Tidak ada pejabat yang miskin setelah berkuasa. Dia hanya pura-pura miskin untuk tujuan pencitraan politik. Untuk menghindarkan diri dari sorotan publik – mungkin juga hukum.

Dalam karakternya, kekuasaan tetaplah penggoda. Seseorang tetap mengejar kekuasaan bukan saja untuk menghindari sydrome of power tapi juga keamanan secara finansial. Siklus itu terus berulang. Seseorang membutuhkan dana untuk membiayai kepentingan politiknya. Terus menerus. Terus menerus. Politik memang berlumpur dengan uang. Tiap kali begitu.

Asal Omong, edisi 20 November 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s