Proyek Suksesi

Oleh FRANS OBON

Politik uang dalam pemilihan gubernur dan bupati/walikota di daerah-daerah telah menjadi diskusi hangat elite Jakarta. Beberapa waktu lalu Jakarta Lawyers club membicarakan masalah politik uang dalam pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah. Editorial Media Indonesia edisi 6 Desember 2010 berjudul “Membabat Politik Uang” mengulas masalah yang sama. Tentu masih banyak forum yang membicarakan kerisauan mengenai politik pemilihan umum kepala daerah di Indonesia.

Diskusi-diskusi demikian memiliki asumsi yang sama bahwa praktik politik uang menjadi salah satu sumber korupsi di daerah-daerah. Dana-dana yang dipakai untuk suksesi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diganti kembali dengan cara mengkorupsi uang negara. Fakta empiris dari itu adalah seratus lebih kepala daerah berurusan dengan hukum karena terlibat kasus korupsi.

Editorial Media Indonesia menawarkan dua solusi agar kita keluar dari belitan politik uang yakni sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kedua, partai politik harus memiliki tanggung jawab moril terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicalonkannya.

Mengenai yang pertama yakni kembali ke sistem pemilihan oleh DPRD. Asumsi bahwa kalau pemilihan oleh DPRD, jumlah uang yang digelontorkan untuk membiayai suksesi menjadi lebih berkurang dibandingkan dengan pemilihan langsung. Kalaupun ada politik uang, maka dana yang digelontorkan tidak sebanyak yang dipakai dalam pemilihan tak langsung yang dilakukan DPRD. Usulan ini sudah pasti disenangi oleh partai politik. Karena anggota DPRD dari partai politik itu akan mendapatkan “kucuran dana” dari proyek suksesi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang mereka tidak pernah dapat dalam sistem pemilihan langsung.

Misalkan saja, satu anggota DPRD dibayar dua ratus lima puluh juta rupiah, dengan transaksi di Kupang, Surabaya, atau Jakarta, dengan 30 anggota DPRD, maka calon akan menggelontorkan dana sebesar 7,5 milyar. Angka ini mengandaikan calon sukses menarik seluruh anggota DPRD. Tapi dalam praktiknya, tidak semua anggota DPRD mendukung satu pasangan calon. Kita ambil kalkulasi dasar yakni 16 orang yang akan memilih pasangan calon untuk memenuhi setengah di tambah satu, maka dengan 250 juta per orang maka pasangan calon minimal akan mengeluarkan dana empat milyar. Ini angka standar. Tapi jumlah dana yang digelontorkan akan lebih besar jika pasangan calon sukses pula menarik banyak anggota DPRD memihak dirinya.

Angka uang yang diberikan kepada anggota DPRD bisa saja lebih besar dari angka 250 juta itu. Bisa saja di atas itu. Namanya bujuk rayu dengan uang bisa saja berlipat jumlahnya. Angka ini tentu saja belum termasuk dana bagi tim sukses pasangan calon. Karena di sekitar pasangan calon ada banyak pihak yang berkepentingan. Akan ada banyak orang yang terlibat di dalam aktivitas mempengaruhi pilihan anggota Dewan.

Politik adalah persaingan. Hukum ini pula yang berlaku dalam politik. Ketika kekuasaan dibeli dengan uang (power by purchasing), tawar menawar politik di pasaran uang akan berjalan kompetitif juga. Maka di sini siapa yang menawarkan lebih besar, maka pilihan akan condong ke penawaran yang lebih besar. Penawaran politik ini dengan asas one man one vote (satu orang satu suara) telah membuat anggota DPRD menjadi bola liar. Di sini partai ditaruh di belakang kepentingan pribadi anggota DPRD.

Kepentingan diri dan pribadi ini dibungkus dengan kain putih yang bersih atas nama otonomi dan suara hati anggota DPRD karena mereka dipilih oleh rakyat. Dengan suara hati yang dibungkus dengan kain putih kepentingan diri ini, anggota Dewan mengatakan, mereka memilih karena suara hati. Akibatnya partai berjalan lain, anggota DPRD berjalan lain. Visi dan misi partai hanyalah hiasan bibir partai dan politisi partai.

Praktik ini makin ekskalatif tergantung pada: apakah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilakukan menjelang akhir masa jabatan anggota DPRD atau pada masa awal periode kekuasaan Dewan. Jika pada masa akhir periode kekuasaan anggota Dewan, maka makan melintang ini akan makin besar pula. Karena last minutes adalah the last chances. Praktik ini sangat kuat ketika nomor urut calon anggota DPRD masih menentukan kursi di lembaga legislatif. Hubungan yang buruk anggota DPRD dan pengurus partai makin memperbesar kemungkinan makan melintang ini karena ada kemungkinan anggota Dewan bersangkutan tidak lagi di nomor urut yang muda atau mungkin tidak akan dicalonkan lagi.

Ini baru makan di menit-menit terakhir. Belum terhitung makan dari menit-menit awal. Karena makan dari menit-menit awal itu menjadi pilihan dan cara untuk memelihara kesetiaan. Makin banyak “kemudahan” yang diperoleh anggota Dewan selama lima tahun, makin besar pula kesetiaan itu terjaga. Kemudahan-kemudahan itu dilakukan tanpa melanggar hukum. Semua diatur dengan rapi. Kesetiaan dan utang budi adalah “komunikasi politik” yang efektif untuk “membeli kekuasaan” tanpa terendus hukum.

Dengan kata lain, jika pemilihan pada masa awal kekuasaan DPRD, maka anggota Dewan akan menjadikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih “brankas” untuk kepentingan ekonomi dan politiknya.

Karena itu gejolak politik dan keributan-keributan politik yang diciptakan anggota DPRD mencerminkan kuat atau longgarnya kesetiaan tersebut. Keributan-keributan yang termuat di koran mencerminkan relasi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Di Flores, anggota DPRD sering mengatakan “nanti saya ribut di koran”. Artinya kalau engkau mau masalah ini diketahui oleh semua orang, maka “saya akan panggil wartawan”. Kalau tidak? Anda sudah mengerti. Media seringkali tidak kritis dan seringkali jatuh di dalam permainan seperti ini. Karena itu realitas politik di media adalah realitas permainan kepentingan politik “atas nama rakyat”.

Kedua, partai punya tanggung jawab moril. Seharusnya partai politik punya tanggung jawab moral. Hal ini mengandaikan partai politik juga adalah sapu yang bersih. Lalu bentuk tanggung jawab morilnya?

Parpol adalah bagian dari masalah. Kalau anggota DPRD menerima uang suksesi itu, apakah partai mau makan siang gratis? Mengapa penentuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ditentukan Jakarta? Apakah calon yang ditentukan Jakarta itu lebih berkualitas daripada calon yang diajukan pengurus partai di daerah? Atas dasar apa partai menentukan si calon A?

Rantai suksesi yang panjang di partai telah menguras brankas dana politik dan pikiran para calon. Anda bisa bayangkan, calon harus bisa memenangkan hati mulai dari pengurus ranting di pedesaan, pengurus cabang (kabupaten), pengurus daerah provinsi) dan pengurus pusat di Jakarta (DPP). Apakah semua orang di tiap “titik” mau makan siang gratis? Tidak ada tempat untuk makan siang gratis dalam politik. Apakah calon dengan mudah bertemu dengan penentu kebijakan di partai? Oh tidak. Sering perantara (broker) politik bermain dan ikut menikmati dana-dana suksesi itu.

Jika semua titik pun Anda lalui dengan mulus, apakah pengurus partai itu akan bekerja efektif untuk memenangkan pasangan calon? Pasangan calon hanya membutuhkan pintu masuk bagi suksesi, tapi tidak menggandalkan partai bagi kemenangannya. Karena hampir pasti partai tidak berperan efektif memenangkan pasangan calon.

Menjadi pengurus partai bukanlah kekal. Paling banter sepuluh tahun. Karena itu politik tidak saja seni mengelola berbagai ketidakmungkinan melainkan juga seni menggunakan kesempatan. Partai seringkali menjadi rumah yang penuh konflik menjelang suksesi kepala daerah dan kepala daerah. Akarnya sudah pasti soal siapa mendapatkan apa.

Jadi, entah langsung atau tak langsung, suksesi kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap saja sebagai sebuah proyek politik, yang menggiurkan. Yang menikmati sirkulasi dana-dana politik itu bukanlah rakyat, melainkan elite politik. Yang kita alami sekarang adalah produk dari elite partai dan DPR dan sahabat-sahabat sekepentingan mereka di birokrasi.*

Asal Omong, edisi 11 Desember 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s