Personalisasi Urusan Publik


Demonstrasi penolakan tambang di Lembata

Oleh FRANS OBON

Telah menjadi kecenderungan umum, terutama di kalangan birokrasi, orang mempersonalisasi urusan publik. Barangkali cara pikir demikianlah yang melatarbelakangi pernyataan Ketua PKK Lembata Ny Margaretha Manuk, sebagaimana diberitakan media ini, Sabtu (8/10/2011).

Pater Marselinus Vande Raring SVD dari Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (Justice, Peace and Integration of Creation/JPIC) Provinsi SVD Ende melaporkan Ny Margaretha Manuk ke polisi atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Kita memang belum tahu apakah benar Ny Margaretha Manuk berucap demikian pada saat pelantikan Ketua PKK Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, 21 Desember 2010 lalu. Sebab ketika media hendak mengkonfirmasikan hal itu, dia sedang berada di luar daerah.

Menurut Pater Vande dalam laporannya, Ny Margaretha Manuk mengatakan, bahwa Pater Vande bawa orang datang demo. Kalau dia mati dia sendiri, tapi kalau kamu (masyarakat) mati, tinggalkan anak istri. Lihat itu gereja, jalan itu kamu pikir Pater Vande yang bangun, semua itu saya punya suami yang bangun.

Kita tidak terkejut dengan argumentasi semacam ini ketika ada kritikan terhadap proses pembangunan di Flores dan Lembata. Karena dengan amat mudah kita jumpai argumentasi yang sama di seluruh Flores dan Lembata. Para pejabat kita, yang memegang kuasa karena mandat rakyat sering mengatakan, si pengkritik itu telah buat apa untuk membangun daerah.

Masalahnya adalah para pejabat kita tidak melihat tugas dan tanggung jawab yang mereka emban dalam konteks hak dan kewajiban. Padahal pemerintah, oleh tugas dan tanggung jawab yang diterimanya, mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Kebijakannya tidak boleh mencederai hak-hak dasar dan hak asasi dari rakyat yang dilayaninya. Karena itu kalau mereka membangun jalan raya, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan, dan lain-lain, hal itu adalah kewajiban mereka. Bukan karena oleh kemurahan hatinya. Karena itu sebaliknya jika dia tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia tidak saja dinilai gagal, tapi rakyat perlu minta pertanggungjawaban darinya.

Pemerintah punya hak untuk mengelola anggaran negara dan mengalokasikannya untuk membiayai program yang dibikinnya guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak dasar rakyat. Namun anggaran yang dikelolanya itu adalah uang rakyat. Jadi, tidaklah benar bahwa oleh hak mengelola anggaran itu, dana rakyat itu dipandang sebagai milik pribadi (personalisasi) sehingga penggunaannya tergantung pada kemurahan seseorang. Dengan demikian hasil-hasil pembangunan bukanlah sebagai hasil kemurahan pribadi seseorang. Tapi harus dilihat dalam konteks tanggung jawab, yang wajib hukumnya dia laksanakan oleh karena mandat yang diterima.

Proses personalisasi utusan publik itu telah membuat pejabat pemerintah kita tidak bisa menerima kritikan sebagai bagian integral dari seluruh proses pembangunan. Kritikan publik malah dilihat sebagai serangan terhadap pribadi, bukan terhadap kebijakan. Karena itu personalisasi urusan publik adalah kesesatan dalam cara berpikir.

Bentara edisi 10 Januari 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s