Moratorium Tambang

Oleh FRANS OBON

Di hadapan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Nusa Tenggara Timur Abraham Paul Liyanto dan Emanuel Babu Eha, Bupati Ngada Marianus Sae mengatakan, meski Kabupaten Ngada memiliki potensi pertambangan, namun pemerintah daerah lebih fokus pada potensi pertanian, peternakan, dan perkebunan. Sejalan dengan prioritas kebijakan itu, Bupati telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membiayai program yang diberi nama Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Perak) (Flores Pos, 12 Januari 2011).

Mengenai tambang sendiri, Bupati mengatakan, pemerintah daerah menolaknya. Pemerintah Kabupaten Ngada tidak mau menjadikan tambang lokomotif pembangunan atau prioritas untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah tidak mau memaksakan pertambangan kepada masyarakat. Jika rakyat setuju, pemerintah setuju. Jika rakyat tolak, pemerintah tidak akan memaksa.

“Kami akan memanfaatkan potensi yang ada di atas tanah yang belum dikelola secara baik. Potensi-potensi tersebut untuk mensejahterakan rakyat juga besar dan tidak hanya dengan tambang,” kata Bupati.
Sementara itu Paul Liyanto membandingkan harga mangan di Indonesia yang begitu rendah dengan harga mangan di pasar internasional. Dari situ dia simpulkan bahwa tidak ada untung bagi rakyat dengan usaha tambang.

Selama dua tahun terakhir masalah tambang memang telah menyita perhatian dan menyedot energi masyarakat Flores dan Lembata. Masyarakat pedesaan, yang akan terkena dampak langsung dari pertambangan melakukan protes kepada pemerintah dan kalangan DPRD, wakil yang adalah hasil dari pemilihan mereka. Masyarakat didampingi oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian (Justice, Peace and Integration of Creatian/JPIC) Gereja Katolik.

Langkah dan prioritas kebijakan pembangunan pemerintah lokal sebagaimana disampaikan Bupati Marianus Sae itu adalah inti dari keinginan masyarakat yang disampaikan melalui protes-protes dan penentangan terhadap pertambangan di Flores dan Lembata. Mengapa kita memilih tambang yang punya daya rusak lebih besar terhadap lingkungan dan lahan pertanian rakyat daripada memilih pertanian, peternakan, dan perkebunan. Sebab mayoritas rakyat kita adalah petani. Bahkan setiap tahun jumlah angkatan kerja kita yang berada di desa makin bertambah tiap tahun. Apalagi kalau kita mengecek izin Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan pemerintah, maka ribuan hektare tanah masyarakat Flores dan Lembata akan dikonversikan untuk usaha pertambangan.

Masyarakat kita dalam ketidaktahuan mereka tidak mengerti banyak soal gempuran modal-modal asing yang mau berinvestasi di Flores dan Lembata. Di tengah kebisuan masyarakat adat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, para dosen dan apalagi para politisi, Gereja Katolik berani mengambil risiko mendampingi para petani yang cemas dengan pertambangan. Flores dan Lembata beruntung karena masih memiliki Gereja Katolik. Karena itu sebelum semuanya terjadi, maka sebaiknya kita melakukan moratorium terhadap tambang. Dan selamanya mengatakan tidak terhadap tambang di Flores dan Lembata.

Bentara, edisi 13 Januari 2011

Satu pemikiran pada “Moratorium Tambang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s