Melupakan Asas Manfaat


Kampung ponto di Manggarai

Oleh FRANS OBON

Banyak aset daerah di Manggarai Barat terancam mubasir. Pemerintah diminta segera mengelola aset-aset ini sebab jika tidak dimanfaatkan, akan menjadi mubazir. Media ini (Flores Pos 13 Januari 2011) menyebutkan aset yang terancam mubazir itu antara lain satu unit kapal laut, rumah toko, rumah sakit umum, satu unit rumat potong dan satu traktor.

Sementara itu di Kabupaten Manggarai, bekas kabupaten induk Manggarai Barat, pemerintah daerah merencanakan untuk membangun gedung DPRD yang megah, sebanding dengan kantor bupati sekarang ini. Gedung DPRD Manggarai dianggap tidak memadai lagi sehingga dibangun gedung baru (Flores Pos 13 Januari 2011).

Selain itu di Manggarai (Flores Pos 12 Januari 2011), pemerintah daerah melakukan pemutihan sekitar 89 kendaraan milik pemerintah karena dianggap sudah tidak layak pakai. Malah sebaliknya pemerintah harus menggelontorkan dana cukup besar untuk pemeliharaan.

Apa yang kita definisikan sebagai mubazir tidak lain adalah tidak digunakannya atau dimanfaatkannya aset-aset tersebut dengan beragam alasan. Padahal, aset-aset itu semisal gedung sudah memakan ongkos ratusan juta rupiah, bahkan mungkin miliaran. Tapi setelah dibangun dan diserahterimakan dari kontraktor ke pemilik proyek yakni pemerintah, aset tersebut tidak digunakan.

Apa sesungguhnya yang terjadi. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kita tidak memiliki konsep yang jelas mengenai pemanfaatan aset-aset tersebut. Ini sama artinya rasionalitas perencanaan dari proyek-proyek pemerintah begitu rendah. Sehingga setelah proyek selesai dibangun, pemerintah kita tidak tahu lagi mau diapakan aset-aset tersebut. Dengan demikian publik mendapat kesan bahwa aset-aset itu diadakan oleh pemerintah lebih dalam konteks proyek semata, tapi tidak punya asas manfaat bagi rakyat. Padahal asas manfaat inilah yang harus menjadi jiwa dari setiap proyek bikinan pemerintah. Atau bisa juga publik mendapat kesan bahwa pemerintah kita hanya sekadar menghabiskan uang dengan modus proyek sambil berharap mungkin ada keuntungan finansial dari proyek-proyek tersebut.

Dengan demikian pula kita patut mempertanyakan, mengapa DPRD menyetujui proyek-proyek tersebut melalui alokasi anggaran dalam APBD padahal sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat. Inilah yang membuat publik menyimpulkan bahwa dalam pembahasan anggaran, ada patgulipat kepentingan antara birokrasi dan Dewan.

Kedua, fenomena mubasirnya aset-aset daerah itu menunjukkan bahwa birokrasi kita lebih berorientasi proyek dalam menggunakan uang negara tapi mengabaikan asas manfaat. Ini sama saja berarti birokrasi kita mementingkan proyek tapi proyek tersebut minim manfaatnya bagi rakyat. Tiap tahun pemerintah bikin proyek meski belum tentu menjawab dengan tepat kebutuhan masyarakat.
Karena itu sudah menjadi kecenderungan umum bagi kita di Flores dan Lembata, kita membangun dari tahun ke tahun dengan dana yang sudah dikeluarkan triliunan tapi keadaan masyarakat kita begini-begini saja. Akarnya adalah karena proyek yang kita bikin minim manfaatnya bagi rakyat.

Sementara itu pula aset-aset bergerak seperti mobil, dengan acuan undang-undang negara, diputihkan atau dijual pertama-tama kepada si pengguna yang tidak lain adalah aparat pemerintah dan kolega mereka di Dewan. Setelah itu pemerintah bikin proposal baru lagi untuk mendatangkan yang baru dengan persetujuan Dewan.

Sebenarnya kalau masih bisa dimanfaatkan, untuk apa bikin yang baru.

Bentara, 14 Januari 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s