Daerah Baru, Cara lama

Demonstrasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lembata, Flores.

Oleh FRANS OBON

Hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri terhadap daerah pemekaran baru di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota menyedihkan. Tidak banyak daerah pemekaran baru itu mengalami kemajuan berarti. Semua stagnan. Hasil evaluasi ini memang masih dapat diperdebatkan. Entahkah seluruhnya menjadi kesalahan pemerintahan daerah atau pemerintah pusat juga ikut memberikan kontribusi dalam masalah ini.

Daerah pemekaran baru itu masih diberi kesempatan untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Jika tidak ada kemajuan, maka daerah mekaran baru itu akan kembali digabungkan dengan kabupaten induk.

Evaluasi pemerintah pusat tersebut yang disertai ancaman bahwa daerah baru yang tidak sukses menyejahterakan rakyat akan digabungkan kembali ke kabupaten induk bukan ancaman baru. Ini ancaman dan gertakan lama. Di daerah ancaman ini sudah lama dibicarakan. Tapi rakyat di tingkat lokal tahu bahwa ancaman ini sekadar gertakan sambal. Sekadar untuk memacu semangat. Karena itu ancaman ini tidak akan berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Tidak akan dapat mengubah cara dan pola birokasi di tingkat lokal.

Sebabnya pula adalah rencana moratorium pemekaran daerah baru sudah lama diwacanakan, bahkan elite Jakarta sudah tahu bahwa pemekaran daerah baru itu sama sekali bukan jalan mudah untuk memajukan daerah.

Tapi politisi di Senayan bekerja sama dengan elite lokal bahu membahu berjuang memekarkan daerah baru itu untuk perhitungan kepentingan politik masing-masing. Masyarakat lokal dimobilisasi sedemikian rupa sehingga aspirasi pemekaran itu kelihatannya berasal dari keinginan murni rakyat.

Padahal sebagian besar aspirasi pemekaran daerah baru ini lebih dilandasi oleh semangat primordialisme suku dan agama. Sentimen suku dan agama itu tidak terungkap ke permukaan pada saat perjuangan pemekaran dareah baru itu karena masalah suku dan agama menjadi sesuatu yang sensitif dalam sosio-politik binaan Orde Baru. Aspirasi primordial itu dibungkus dengan aspirasi rakyat.

Sebenarnya kesempatan ini diam-diam digunakan oleh elite-elite lokal tradisional untuk membangun legitimasi baru bagi revitalisasi kekuasaan lama. Karena itu tidaklah mengherankan dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sentimen primordialisme ini akan tetap digunakan untuk mengembalikan kekuasaan elite lokal tradisional yang hilang selama hampir tiga dasawarsa di bawah politik bikinan Orde Baru. Kalau bukan sentimen agama, ya sentimen etnis.

Sementara itu kepada masyarakat dikampanyekan secara besar-besaran bahwa daerah pemekaran baru itu akan membuka begitu banyak lapangan kerja baru. Isu inilah yang paling kuat di daerah di tengah keterbatasan kreativitas masyarakat lokal dan pemerintah daerah setempat membuka lapangan kerja. Akan ada banyak angkatan kerja yang terserap di sektor pemerintah. Kalau bukan menjadi pegawai negeri, apalagi. Karena itu praktik ini pulalah yang terjadi ketika daerah mekaran baru itu terbentuk. Hampir sebagian besar tenaga kontrak di pemerintahan mempunyai tali temali dengan pejabat yang sedang berkuasa di berbagai dinas dan instansi pemerintah. Apalagi ketika ada kebijakan tenaga kontrak secara perlahan-lahan diangkat menjadi pegawai negeri. Orang lalu menilai bahwa pemekaran daerah itu ada guna gananya juga.

Sebagian anggota DPRD dari kabupaten baru di Flores, saat pertemuan di Mataloko, April lalu.

Demikian pula soal proyek pemerintah. Akan ada begitu banyak proyek baru di daerah mekaran baru itu nantinya. Jelas ini menguntungkan para kontraktor yang mengadu nasib untuk mengerjakan proyek pemerintah. Meski di sini dibangun hubungan simbiosis mutualisme kepentingan antara elite birokrasi dan kontraktor.

Tapi jauh di bawah permukaan, elite birokrasi pemburu kursi kekuasaan diam-diam pula memagar kepentingan mereka. Pegawai negeri sipil yang berasal dari daerah pemekaran memburu kesempatan untuk mendapatkan posisi di daerah mekaran baru. Karena itu ketika kabupaten baru terbentuk, merekalah yang diprioritaskan untuk dimutasikan atau minta pindah ke daerah baru itu.

Keuntungan yang sama tidak saja bagi pegawai negeri sipil dari daerah mekaran, tapi juga rekan-rekan mereka di kabupaten induk memagar pula kepentingan mereka untuk memburu kepentingan yang sama. Jika sebelumnya kompetisi cukup ketat untuk memburu kursi kekuasaan pada kantor-kantor dan dinas-dinas pemerintah, maka setelah pemekaran persaingan sedikit longgar.

Pada sisi lain elite lokal birokrasi dan elite lokal terdisional menjadikan keterlibatan mereka dalam perjuangan pembentukan kabupaten/kota yang baru itu sebagai basis legitimasi bagi pencalonan mereka merebut kursi bupati dan wakil bupati. Ada kesempatan baru untuk menciptakan pahlawan pemekaran. Padahal aktivitas pemekaran itu dibiayai oleh uang negara melalui APBD kabupaten induk baik untuk penelitian oleh perguruan tinggi maupun rombongan yang berangkat ke Jakarta, termasuk menjadi “penerima tamu yang baik” ketika elite Senayan dan Jakarta melakukan kunjungan lapangan.

Tapi apakah ada perbedaan operasi pemerintahan di daerah mekaran baru itu dengan kabupaten induknya? Sama sekali tidak. Karena yang bekerja di daerah baru itu adalah imporan dari kabupaten induk dan para “laskar lapar” dari daerah lain yang mau mendapatkan kue enak di daerah mekaran baru itu. Kelompok dengan budaya birokrasi yang sama dengan kabupaten induk. Karena itu keluhan yang sama muncul di kabupaten induk dan kabupaten mekaran baru.

Kalau daerah mekaran baru itu mau maju dan tidak berjalan di tempat seperti sekarang, reformasi budaya kerja birokrasi adalah jalan masuk. Saya berpendapat reformasi budaya kerja birokrasi itu hanya berjalan kalau kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas baik secara rasional maupun moralitas. Pemimpin yang memiliki karakter kuat dalam kepemimpinan. Pemimpin di daerah baru itu bukanlah leader yang biasa-biasa saja. Karena daerah mekaran baru itu memerlukan energi yang lebih banyak untuk membangun. Pemimpin di daerah baru itu harus punya nafas panjang untuk berlari dalam perubahan waktu yang begitu cepat. Dia harus memiliki energi yang lebih untuk memotivasi dan mendorong rakyatnya untuk maju. Dia harus sering turun ke tengah masyarakat untuk mendengar aspirasi mereka dan merumuskannya menjadi kebijakan yang tepat. Banyaknya proyek bukanlah ukuran, tapi apakah proyek-proyek itu membawa manfaat bagi rakyat atau hanya sekadar menghabiskan anggaran dan keuntungan finansial yang berputar-putar di kalangan elite birokasi dan para pemilik modal. Karena kepentingan keduanya saling tumpang tindih.

Karena itu pintu masuk untuk menggenjot pembangunan di daerah mekaran baru ini adalah pemilihan bupati dan wakil bupati di daerah mekaran baru itu (pemilukada). Rakyat harus memandang penting bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan saja sekadar proses suksesi kepemimpinan di daerah, tapi memilih pemimpin yang berkualitas, yang cakap untuk memimpin dan memiliki integritas kepribadian yang berkarakter.

Saya kira memang kelemahan mengapa daerah mekaran baru itu berjalan di tempat karena pemilukada tidak digunakan sebagai medium demokrasi untuk memilih pemimpin yang cerdas, cakap dan berintegritas tinggi. Malah pemilukada telah menjadi kesempatan berlangsungnya politik transaksional antara elite partai, para calon, dan dagang sapi di kalangan masyarakat masyarakat. Karena itu bukanlah hal yang mengherankan kalau kita hanya mendapatkan pemimpin yang serba tanggung di daerah mekaran baru itu. Selama lima tahun kekuasaan bupati dan wakil bupati akan menjadi kesempatan traksasional yang besar. Politik menjadi kesempatan siapa mendapatkan apa. Seterusnya akan begitu.

Asal Omong, edisi 30 April 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s