Makan dari Yang Kami Tanam

Para siswa di Kabupaten Ende terlibat dalam acara kesenian menyambut pejabat.

Oleh FRANS OBON

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pekan petani-nelayan ke-13 di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Selasa, 3 Mei 2011. Pekan petani-nelayan ini dibuka Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay. Esthon mengajak masyarakat menyatukan langkah dan gerak memerangi kemiskinan dan kelaparan di NTT (Flores Pos, edisi 6 Mei 2011).

Cara memerangi kemiskinan dan kelaparan itu tidak lain adalah dengan memakan makanan lokal, yang merupakan hasil dari bumi Flores, Timor, Alor dan Sumba (Flobamora). Untuk menjamin ketersediaan pangan lokal itu, Esthon mengajak masyarakat menjaga lingkungan hidup. Dan dalam konteks Manggarai, menjaga lingkungan hidup menjadi jauh lebih penting mengingat irigasi persawahan tergantung pada ketersediaan air dan pelestarian lingkungan hidup (Flores Pos, edisi 5 Mei 2011).

Menurut Esthon, kelaparan jangan diidentikkan dengan ketiadaan beras. Karena masih ada banyak bahan pangan lokal yang bisa dimakan. Potensi pangan lokal beragam. Karena itu pemerintah provinsi mengkampanyekan makan makanan lokal pada hari Rabu-Kamis.
“Saya mengajak kita semua untuk memantapkan hari Rabu dan Kamis dalam setiap minggu untuk mengkonsumsi pangan lokal non beras. Pada saar rapat juga disajikan makanan lokal. Mari kita terus kampanyekan kepada masyarakat agar merasa bangga mengkonsumsi pangan lokal”.

Luas perairan NTT, kata Esthon, 200 kilometer persegi dan luas daratan 47.349,9 kilometer persegi dan luas lahan kering 4.572.351 hektare. Rata-rata luas lahan pertanian yang masing-masing dikelola rumah tangga 1,37 hektare. Luas lahan yang baru diusahakan 956.255 hektare.

Program Anggur Merah Gubernur Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur Esthon Foenay berada dalam spirit untuk membangun NTT berbasis pada masyarakat desa.

Kampanye membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kemampuan lokal sudah lama dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Di Flores, misalnya, Gereja Katolik sudah lama membangun ekonomi masyarakat dengan menggunakan potensi lokal. Gereja Katolik pada awalnya mengintroduksi cara bertani yang lebih modern dengan menanam komoditas kelapa, membangun pertanian, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi berdasarkan potensi masyarakat setempat.
Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah melalui gerakan menanam, baik komoditas perdagangan maupun pertanian. Gerakan tanam sekali lagi tanam mulai dari Gubernur El Tari hingga Gubernur Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur Esthon Foenay.

Pada masa Gubernur Herman Musakabe, NTT sukses menggunakan bahan tenun ikat daerah untuk menjadi bahan dasar pakaian. Bahkan tiap hari Kamis para pegawai negeri sipil di NTT diwajibkan pemerintah daerah untuk mengenakan busana daerah. Hal ini tentu saja mendongkrak harga dan penjualan tenun ikat, yang memang masih diproduksi secara tradisional. Meski diproduksi secara tradisional, tapi mutunya tetap dipertahankan.

Namun haruslah diakui bahwa kampanye dan gerakan-gerakan yang dibangun pemerintah belum sepenuhnya mampu mengentaskan kemiskinan dan menuntaskan penyakit busung lapar di NTT. Masalah gizi buruk dan busung lapar masih sering terjadi meski persentase sudah semakin menurun.

Gizi buruk dan busung lapar haruslah diakui terkait dengan masalah kemiskinan yang masih mendera rakyat NTT. Namun dalam konteks kampanye makan makanan lokal ini, gizi buruk dan busung lapar dinilai lebih disebabkan oleh karena cara berpikir masyarakat yang meninggalkan potensi makanan lokal dan menggantikannya dengan beras. Karena orientasi pada beras maka banyak makanan lokal tidak lagi diusahakan oleh para petani.

Jika merunut ke belakang ketergantung pada beras merupakan hasil dari kampanye kesuksesan swasembada beras dari Orde Baru. Kesuksesan swasembada beras Orde Baru telah mengubah mindset masyarakat lokal bahwa seolah-olah hanya konsumsi beraslah yang bisa disebut makan. Masyarakat lokal ikut larut dalam kampanye bahwa makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras.

Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kering kerontang penuh sabana juga terperangkap dalam mentalitas makan beras sebagai makanan pokok. Padahal, beras yang ada di Nusa Tenggara Timur sebagian besar bukanlah produksi lokal. Di beberapa daerah di NTT memang beras cukup banyak, namun tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Flobamora. Di beberapa daerah jagung, jewawut, dan ubi-ubian biasa dimakan. Namun sekarang jagung sudah sering tidak ditanam lagi oleh para petani dan menggantikannya dengan komoditas perdagangan. Karena komoditas itu dapat menghasilkan uang. Uang itu akan digunakan untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya. Sekarang pemerintah ingin mengembalikan ke posisi semula bahwa makan pangan lokal adalah bukan sebuah kecelakaan menu makan, melainkan makanan pokok yang sudah lama ditinggalkan.

Saya kira tidaklah cukup kita menyuruh orang makan makanan lokal. Bagaimana mungkin kita menyuruh orang makan makanan lokal, tapi bahan makanan lokal itu tidak lagi ditanam di kebun-kebun kita. Kita makan ubi dan jagung tapi mungkin pula tidak diambil dari dari kebun-kebun kita sendiri. Orang Indonesia, misalnya, bangga bahwa bangsa ini suka makan tempe dan tahu. Ini makanan khas Indonesia. Tapi kedelai sebagai bahan dasar pembuatan tempe dan tahu diimpor dari negara lain. Bagaimana kita mengkampanyekan makan tempe dan tahu padahal kedelai diimpor dari negara lain.

Gubernur Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur Esthon Foenay membuat program menanam jagung. Pada putaran kampanye terakhir di Flores, yang dilaksanakan di Ende, Frans Lebu Raya menyebut dirinya “putra jagung titi” yang merujuk pada kebiasaan makan jagung titi di Flores Timur pada masa dia kecil. Tidak ada yang keliru dengan kampanye menanam jagung di NTT.

Namun lihatlah kondisi pertanian kita di NTT. Lihatlah kebijakan bidang pertanian di kabupaten-kabupaten/kota di NTT. Lahan pertanian kita dipenuhi dengan konflik-konflik di kalangan para petani.Merebut ladang, sawah, dan air. Manggarai penuh dengan konflik kepemilikan lahan. Lalu, apa yang dibuat pemerintah? Pemerintah hanya bertindak sebatas memfasilitasi kedua kelompok, tapi fasilitasi ini hanya meredam sejenak masalah namun tetap saja menyimpan potensi konflik di masa depan.

Demikian juga kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Hampir seratusan lebih ijin kuasa pertambangan di NTT dikeluarkan pemerintah. Para bupati begitu gampang mengeluarkan ijin kuasa pertambangan kepada investor tambang. Oleh pemerintah hal ini dianggap sebagai jalan untuk menyejahterakan masyarakat. Tapi di sisi lain sangat merugikan para petani. Pertambangan akan menghancurkan lingkungan dan lahan pertanian warga. Padahal skala konflik pertanian ke depan akan makin meningkat.

Belakangan ini banyak diramalkan bahwa konflik mengenai lahan pertanian dan konflik mendapatkan akses terhadap air akan meningkat di masa depan. Politik tidak saja menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, tapi relasi antarnegara akan ditentukan oleh pertarungan dan perebutan sumber daya pertanian dan sumber daya air (bios-politik). Kolonialisasi tidak lagi soal penguasaan teritorial tapi penguasaan sumber daya ekonomi. Kapitalisasi global akan menimbulkan konflik. Konflik sumber daya minyak. Konflik merebutkan air yang melibatkan negara.

Secara mikro hal ini akan terjadi juga di kalangan para petani kita. Karena itu lahan pertanian dan lingkungan kita harus dijaga dan dimenej sedemikian oleh pemerintah. Politik pertanian dan lingkungan hidup haruslah mendapat perhatian serius dari pemerintah dan kalangan DPRD kita. Pemerintah kita tidak boleh menjadi pemadam kebakaran yang hanya bertindak pada saat terjadi konflik pertanian di kalangan masyarakat. Tapi haruslah berusaha mencari jalan keluar untuk menata pertanian dan lingkungan hidup kita.

Tampaknya sistem tradisional kita dalam hal pembagian dan kepemilikan lahan pertanian tidak memadai lagi. Sistem pembagian dan kepemilikan memang sudah jelas, tapi kita telah kehilangan mekanisme tradisional untuk mencegah konflik.

Kampanye makan makanan lokal tidak lain adalah makan dari apa yang kita tanam sendiri. Karena itu jika kita ingin mencukupi diri dan makanan kita di dapur dan di meja makan berasal dari apa yang kita tanam sendiri, maka kebijakan pertanian pemerintah harus berubah. Ke depan kebutuhan lahan pertanian akan meningkat DAN potensi konflik juga akan tinggi. Kampanye makan makanan lokal, dengan demikian, mesti diikuti oleh kebijakan pertanian yang lebih komprehensif. Karena inti dari kampanye ini adalah “kami makan dari apa yang kami tanam”. Di situlah otonomi yang sesungguhnya.

Asal Omong edisi 14 Mei 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s