Sisi Lain dari Pemekaran

Oleh FRANS OBON

RIBUAN orang berdemonstrasi di Kantor Bupati dan DPRD Ngada untuk memprotes apa yang mereka namakan Surat Edaran Gubernur NTT. Menurut para demonstran, Surat Edaran Gubernur NTT Frans Lebu Raya, bernomor BU. 522.1/109/BAPPEDA/2010 tertanggal 20 Desember 2010 telah menghalangi usaha masyarakat Ngada untuk meminta pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan untuk merevisi kembali luas hutan di Kabupaten Ngada (Flores Pos, edisi 6 Mei 2011).

Revisi batas hutan lindung dan cagar alam Watuata itu perlu dilakukan karena luas hutan lindung di Ngada jauh melampaui batas penetapan Menteri Kehutanan yakni 30 persen dari luas keseluruhan wilayah.

Para demonstran yang terdiri dari masyarakat di lingkaran hutan lindung dan cagar alam Watuata, tokoh agama,dan aktivis lingkungan hidup menuntut direvisi kembalinya keputusan Menteri Kehutanan.

Karena itu para demonstran mengajukan tuntutan. Pertama, mendesak Gubernur NTT meninjau kembali permohonan izin substansi dan mendesak Menteri Kehutanan agar mencabut surat keputusan Menteri Nomor 3.5./Menhut-7/2011 tentang persetujuan substansi kehutanan.

Kedua, meminta bupati dan DPRD Ngada menyikapi dan menyelesaikan konflik dalam kawasan cagar alam Watuata dan kawasan lain di Kabupaten Ngada dengan membentuk tim terpadu.

Ketiga, menuntut Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan seluruh jajarannya untuk tidak melakukan operasi pengamanan kawasan selama persoalan belum tuntas.

Keempat, meminta Pemda Ngada untuk memasukkan kawasan pertanian/perkebunan di kawasan hutan lindung sebagai kawasan budi daya dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada.

Kelima, meminta pemerintah Kabupaten Ngada untuk mendesak Menteri Kehutanan segera mengirim tim independen untuk melakukan evaluasi kawasan cagar alam Watuata, cagar alam Wolotadho Riung yang tidak lagi sesuai dengan kriteria dan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam, mendesak Gubernur NTT untuk segera memfasilitasi penyelesaian tapal batas Ngada dan Manggarai Timur.

Namun anggota DPRD NTT dari PDI Perjuangan Kornelis Soi membantah bahwa Surat Edaran Gubernur NTT yang diprotes itu tidak pernah ada, tapi yang ada adalah surat asistensi dari Gubernur NTT mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT. Kornelis Soi mengatakan, surat tersebut adalah persetujuan substansi kehutanan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan di Jakarta oleh Sekda NTT Fransiskus Salem. (Flores Pos edisi 7 Mei 2011, hlm 1,2). Surat tersebut lebih sebagai asistensi terhadap Ranperda RTRW Provinsi NTT.

Dalam kaitan dengan pembahasan RTRW Bappeda NTT, isi surat itu adalah tidak adanya usul perubahan kawasan hutan lindung. Ini disebabkan karena luas kawasan hutan lindung di Provinsi NTT tidak lebih dari 30 persen sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Luas hutan lindung 30 persen itu untuk seluruh kabupaten/kota di NTT, bukan untuk Ngada saja. Baru pada tahun 2011 nanti akan dilakukan kajian ulang secara menyeluruh kawasan hutan lindung di NTT.

“Jadi substansinya adalah kita menyetujui revisi kawasan hutan lindung, namun Ranperda RTRW harus tetap dibuat sehingga pada awal 2012 kita melakukan pengkajian dengan melibatkan Departemen Kehutanan. Karena itu perlu diperjuangkan bersama-sama agar kawasan hutan lindung direvisi kembali”.

Substansi persoalan dari demonstrasi ini adalah sengketa kawasan hutan antara masyarakat lokal dan pemerintah dan sengketa perbatasan antardua kabupaten tetangga yakni Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur. Dua persoalan ini sama-sama serius, sehingga perlu ditangani dengan hati-hati dan bijaksana.

Soal pertama, sengketa masyarakat lokal dan pemerintah mengenai kawasan hutan lindung. Persoalan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung dan terutama juga masyarakat di sekitar cagar alam Watuata adalah persoalan lama. Saya kira hampir semua kawasan hutan lindung di Flores mulai dari Manggarai Barat hingga Flores Timur, terdapat konflik antara masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan lindung dan pemerintah. Semua persoalan dipicu oleh kebutuhan akan lahan garapan pertanian oleh masyarakat sekitar kawasan.

Pemerintah lokal di bawah sistem Orde Baru bersikap mendua. Di satu sisi, pemerintah lokal menetapkan kawasan hutan lindung tapi minim keterlibatan masyarakat setempat. Pada umumnya masyarakat yang terlibat di dalam penetapan kawasan hutan lindung adalah elite-elite lokal yang bersekutu dengan penguasa dengan motif yang berbeda-beda. Masyarakat menyadari kelemahan dari penetapan kawasan hutan lindung itu setelah mereka membutuhkan lahan garapan pertanian yang terus menerus meningkat setiap tahun. Proses ini sejalan seiring dengan advokasi dan pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat melalui proses konsientisasi.

Namun di sisi lain pemerintah membiarkan masalah berlarut-larut dan membiarkan masyarakat sekitar lokasi hutan lindung masuk ke dalam kawasan hutan. Mencabut kembali masyarakat dari kawasan hutan lindung tidaklah mudah. Perlawanan tidak saja melalui langkah hukum dalam arti mendorong perubahan atau revisi penetapan kawasan hutan lindung tetapi terutama perlawanan fisik. Kasus Manggarai merupakan contoh yang nyata dan jelas bagaimana masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan lindung melakukan perlawanan terhadap apa yang disebut pemerintah penertibah hutan lindung.

Kesan pembiaran kembali terjadi karena perubahan politik lokal di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Pemerintah lokal tidak ingin menyentuh masalah kawasan hutan lindung karena potensi konfliknya yang tinggi. Sebagai gantinya pemerintah lokal mengalihkan perhatian mereka pada masalah ekonomi dan infrastruktur. Karena pemenuhan kebutuhan dasar inilah yang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat lokal.

Dalam kasus Kabupaten Ngada, masalah Watuata dan kawasan hutan lindung menjadi makin serius ketika kawasan hutan lindung jauh lebih luas dan melebihi ketentuan Menteri Kehutanan. Hal ini diakibatkan oleh pemekaran Kabupaten Ngada menjadi Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Inilah sisi lain dari pemekaran Ngada yang mungkin tidak pernah diperhitungkan. Karena memang pembagian wilayah di kabupaten baru di Flores mengikuti jejak kabupaten induknya yang berpatok pada sejarah etnis di masa lalu.

Soal kedua, konflik perbatasan Ngada-Manggarai Timur. Masalah ini muncul bersamaan dengan pemekaran Manggarai Timur dari kabupaten induknya Manggarai dan pemekaran Ngada. Konflik ini mencari kembali akar di masa lalu menurut versi masing-masing pihak. Penyelesaian masalah perbatasan memang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Tapi Gubernur NTT Frans Lebu Raya mesti menyikapi pula dengan hati-hati dan bijaksana. Sebab taruhan untuk masalah ini terlalu besar. Bukan hanya politik. Apakah penyelesaian akan mudah diterima kedua belah pihak? Saya kira tidak mudah. Mengubah kembali batas wilayah bukanlah perkara mudah. Di mana-mana masalah perbatasan selalu rumit. Politik pemerintahan bisa berjalan dengan kepala dingin, tapi di lapangan bisa berbicara lain: pertaruhan antara hidup dan mati, harga diri dan kebanggaan yang juga sama-sama berakar pada sejarah masa lampau. Di Manggarai orang bilang: neka tei tange being. Di Ngada mungkin juga sama, dan hanya beda bahasa.

Asal Omong, edisi 21 Mei 2011

Satu pemikiran pada “Sisi Lain dari Pemekaran

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s