Ikan Teri di Dana Bansos

Beberapa aktivis anti-korupsi di Maumere, Kabupaten Sikka melakukan aksi mogok makan dan menuntut kasus dana Bansos ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Oleh FRANS OBON

KASUS dana bantuan sosial (Bansos) di Sikka bergulir panas membakar politik di Sikka. Banyak pejabat baik di legislatif maupun di eksekutif menggunakan dana Bansos untuk kegiatan amal mereka (sumbangan yang diberikan ke berbagai pihak) demi wajah politik yang makin dermawan. Tetapi getah dari kasus dana Bansos itu hanya melengket pada ikan teri alias hanya di level bawah tanpa menyentuh para pengguna di level atas. Padahal, dana Bansos paling tidak dikeluarkan atas keputusan dan kebijakan wewenang yang lebih di atas.

Dana Bansos yang bermasalah itu terjadi juga di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur, meskipun tidak sepanas di Sikka. Modusnya juga sama yakni dipakai oleh elite kekuasaan dan elite legislatif demi wajah politik yang dermawan. Namun kemajuan penyelidikannya oleh aparat penegak hukum tidak berarti apa-apa. Sudah ada data yang dikumpulkan, tapi jalannya penyelidikan kasus-kasus dana Bansos itu di kabupaten-kabupaten lain berjalan lambat.

Dana Bansos memang dalam praktiknya, meskipun besarnya anggaran yang tercantum dalam APBD biasanya di bawah lima miliar, dipakai untuk menciptakan citra positif kekuasaan di daerah baik eksekutif maupun legislatif. Kalau kita perhatikan dan kita baca di media, di berbagai kesempatan, bupati dan wakil bupati menggelontorkan sejumlah dana kepada masyarakat yang dikunjunginya. Dari kasus ini kita tahu bahwa dana-dana yang dipakai untuk “politik dermawan” itu sebagian besar berasal dari dana bantuan sosial, yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPRD. Karena ini adalah keputusan bersama di lembaga Dewan, maka bersama-sama pula dana bantuan sosial ini digunakan oleh eksekutif dan legislatif untuk menunjukkan bahwa politik berwajah dermawan.

Di mana-mana juga modus yang digunakan dalam pemanfaatan dana Bansos ini sama yakni praktik mark up (penggelembungan). Penikmat dana ini bukan hanya rakyat di desa-desa, tapi kolega dari kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian penggunaan dana Bansos ini adalah juga bagian dari political purchasing (politik membeli) di dalam konteks kehidupan berdemokrasi di tingkat lokal. Karena politik dikonstruksikan sedemikian rupa sebagai sosok dermawan, maka dana-dana yang bisa dipakai kapan saja dengan wajah bantuan sosial hanyalah dana Bansos.

Kita memang patut menduga bahwa lambannya penggunaan dana Bansos di Nusa Tenggara Timur juga lebih disebabkan oleh banyaknya elite yang mendapatkan kecipratan dana tersebut. “Dana sumbangan” dari pemerintah daerah kepada pihak-pihak tertentu itu adalah “wajah dari dana Bansos”. Karena itu amatlah sulit mendorong kasus ini ditangani lebih serius dan lebih cepat. Sebab begitu banyak pihak yang terlibat di dalamnya.

Tuntutan massa di Maumere (Flores Pos edisi 25 Oktober 2011) agar masalah dana Bansos ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi beralasan karena di lapangan, kasus ini hanya bisa menggaet ikan teri alias level pelaksana. Bisakah level bawah itu mengeluarkan dana Bansos tanpa ada “restu” dan “perintah” dari atasan. Jika ada “restu” dan “perintah” berarti ada penyalahgunaan wewenang. Sebab sulit rasanya dipercaya bila tidak ada “perintah” saat yang di bawah mengeluarkan dana ratusan juta untuk sumbangan sosial kepada masyarakat.

Tapi itulah wajah penegakan hukum kita. Yang di bawah selalu mati terinjak.

Bentara, Flores Pos 26 Oktober 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s