Peduli dengan Keselamatan Umum

OLEH FRANS OBON

MASALAH  tambang kembali menjadi keprihatinan masyarakat di Kabupaten Ende. Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ende berdialog dengan DPRD Ende agar lembaga legislatif menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertambangan (Flores Pos edisi 18 November 2011).  Sebelumnya Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKR) Cabang Ende melakukan unjuk rasa ke DPRD Ende untuk mendesak pemerintah mencabut kembali izin pertambangan yang telah dikeluarkan pemerintah (Flores Pos edisi 11 November 2011).

Perdebatan mengenai tambang telah memakan energi masyarakat Flores mulai dari Labuan Bajo hingga Lembata. Sudah pula kita dengar dan membaca dari media (cetak ) dan mendengar dari media  elektronik pengalaman pengelolaan pertambangan di tempat lain, yang sudah berjalan sekian tahun, menjadi sumber konflik dalam masyarakat akibat merebut keuntungan.

Kita juga sudah sering membaca di media pengalaman di tempat lain yang menunjukkan bahwa tambang yang kita impikan menjadi salah satu sumber kesejahteraan masyarakat justru tidak memberikan kontribusi bagi kepentingan masyarakat umum. Namun kerusakan yang ditumbulkan lebih besar dan janji-janji pemulihan lingkungan tinggal huruf mati di atas Memorandum of Understanding (MoU).

Dalam hal tanggung jawab? Dari pengalaman di tempat lain, kita juga tahu bahwa pejabat pemerintah yang dulu  menandatangani MoU dengan pihak investor sudah diganti. Pejabat bersangkutan sudah menikmati masa pensiun yang indah dan mungkin pula membawa pergi keuntungan dari konsensi tambang. Dia tidak lagi bisa dimintai pertanggungjawabannya.  Ini artinya yang harus menanggung konsekuensi dari keputusannya adalah masyarakat umum.

Oleh karena itu tidak seharusnya kita percaya begitu saja dengan janji-janji manis kesejahteraan rakyat yang dislogankan oleh pemerintah yang barangkali disokong para pemilik modal. Kriteria kita dalam mencerna masalah ini adalah kriteria etis yakni keselamatan umum dan keadilan antargenerasi.

Tentu ada banyak kriteria etis yang bisa diajukan. Tapi dalam perdebatan ini, kriteria etis pertama adalah kepentingan keselamatan umum. Ini artinya kita tidak saja memperhitungkan kepentingan ekonomis semata bagi warga di sekitar lokasi tambang dan peningkatan pendapatan pemerintah, melainkan masalah ini harus dilihat dalam konteks keselamatan umum. Dampak negatif dari pertambangan tentu saja tidak hanya dirasakan oleh warga di sekitar lokasi tambang, tapi seluruh masyarakat.

Atas nama kepentingan bersama dan keselamatan semua orang, juga kita bisa terlibat untuk membela kepentingan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Kita tidak bisa menonton dan berpangku tangan kalau ada warga yang menderita akibat keputusan pemerintah. Tentu saja bukan dalam hal tambang sikap solidaritas itu ditunjukkan, tapi juga dalam konteks yang lebih luas.

Kriteria etis kedua adalah masalah keadilan antargenerasi. Kita punya tanggung jawab etis untuk tidak mewariskan konflik, tanah yang rusak, ekosistem yang hancur, dan lain-lain kepada generasi berikutnya. Kita bertanggung jawab untuk kebaikan umum bagi generasi berikutnya.

Tentu tidak seluruh masyarakat bisa melihat hal-hal demikian. Kita tidak boleh menggunakan atau mungkin pula  “memperalat”  keluguan masyarakat kita  dalam mencerna secara cerdas masalah pertambangan. Pemerintah harus menyadari betul tentang risiko dan konsekuensi dari keputusannya bagi keselamatan umum.

Bentara,  Harian Flores Pos, 19 November 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s