Hentikan Alih Fungsi Lahan

OLEH FRANS OBON

DALAM  beberapa hari terakhir ini, Harian Flores Pos menampilkan berita-berita utama (front page news) terkait masalah pertanian, pertambangan, dan alih fungsi lahan.

Perdebatan tambang kembali mengemuka di Kabupaten Ende terkait dengan pemberian izin pertambangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertambangan (Flores Pos edisi 18 November 2011, 19 November 2011, dan 21 November 2011).

Sementara di Kabupaten Manggarai, pada peringatan Hari Pangan Sedunia, mencuat masalah alih fungsi lahan pertanian terutama untuk izin pertambangan dan perubahan pola bertani masyarakat (Flores Pos edisi 21 November 2011).

Alih fungsi lahan jelas berdampak pada penyempitan lahan pertanian dan berdampak pada persediaan pangan masyarakat. Timbullah kekhawatiran, jika masalah ini tidak cepat disadari dan ditanggulangi, maka ketahanan pangan masyarakat akan menjadi rentan. Kelaparan terjadi. Kemiskinan mendera. Mutu generasi merosot karena busung lapar. Konflik meningkat, dan lain-lain.

Kita memang berhadapan dengan dua wajah yang berbeda dari pemerintah yang sama. Di satu sisi pemerintah kita mengkampanyekan perlunya masyarakat mengolah lahan produktifnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Karena peningkatan produksi pertanian akan dapat menjamin ketersediaan pangan masyarakat. Agar ketahanan pangan masyarakat kuat, pemerintah mengkampanyekan perlunya masyarakat makan makanan lokal. Kampanye makan makanan lokal tentu saja dalam esensinya adalah makan dari apa yang bisa ditanam dan tumbuh dari tanah kita sendiri. Tanaman apa yang cocok ditanam dan tumbuh di tanah kita, itulah yang kita makan.

Para petani juga didorong pemerintah untuk memanfaatkan tiap jengkal tanahnya untuk menanam tanaman holtikultura untuk menurunkan tingkat ketergantungan pada produk dari luar.

Namun di sisi lain, pemerintahan yang sama, atas nama kesejahteraan rakyat, juga memberikan izin pertambangan kepada para investor. Tiap pemerintah daerah di Flores memberikan puluhan izin pertambangan kepada investor. Tiap izin pertambangan, tentu memerlukan puluhan bahkan ratusan hektare lahan. Kalau tiap kabupaten memberi puluhan izin tambang, sudah bisa dibayangkan, seperti apa wajah Flores itu.

Sebagian mengatakan, pemerintah hanya memberikan izin setelah investor mendapatkan persetujuan kepada masyarakat. Kalau masyarakat lokal tolak, pemerintah juga menolak. Tapi siapa yang melakukan sosialisasi, bukankah aparat pemerintah? Bukankah pemerintah juga berkewajiban melindungi, mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat?
Alih fungsi lahan pertanian ini, tentu juga bukan hanya dalam hal tambang. Banyak pula alasan lain, alih fungsi lahan itu dilakukan untuk jalan raya, bangunan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Bukankah pemekaran desa dan kecamatan juga memerlukan lahan?

Pembangunan dengan karakter memburu tanah masyarakat sudah saatnya dihentikan. Kebijakan pemerintah kita semestinya harus pro kepada kepentingan para petani, yang dalam komposisi kependudukan kita masih tergolong besar.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali jelas akan memicu konflik. Jumlah penduduk yang makin banyak di satu sisi dan tanah yang makin sempit di pihak lain, tentu saja bikin tanah menjadi sumber konflik utama di Flores. Kita mendesak agar pemerintah tidak menjadi aktor utama dalam alih fungsi lahan. Karena dampaknya serius.

Bentara, edisi 24 November 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s