Pilihan Bupati dan Wakil Bupati

Oleh FRANS OBON

BUPATI  Manggarai Timur Yoseph Tote menegaskan bahwa pejabat yang tidak berprestasi dan hanya menciptakan masalah di seluruh kantor pemerintah harus diganti oleh pejabat yang lebih produktif. Manggarai Timur yang telah berusia empat tahun memerlukan pejabat yang berprestasi dan bekerja tanpa pamrih dan bukan pejabat yang hanya menjadi bagian dari masalah (Flores Pos edisi 5 Desember 2011).

Bupati mengaku bahwa dia juga sudah mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat tentang pejabat pemerintah di Manggarai Timur yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya dan mencederai proses pembangunan di kabupaten baru tersebut.

Keluhan tentang pejabat pemerintah yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya sudah lama kita dengar dari seluruh Flores. Dengan demikian, masalah yang sekarang disampaikan Bupati Yoseph Tote adalah masalah klasik di Flores, yang tidak pernah tuntas dan serius ditangani.

Bila kita menelusuri akar masalahnya, tentu saja bersumber di dalam aturan pemerintah dan pilihan yang dijatuhkan oleh bupati dan wakil bupati. Kita tidak bermaksud mengesampingkan aturan birokrasi mengenai penempatan para pejabat. Aturan itu perlu untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penempatan pejabat berdasarkan selera pribadi.

Namun peraturan penempatan pejabat di dalam birokrasi bukanlah masalah utama. Pertanyaannya adalah mengapa bupati dan wakil bupati memilih si A dan bukan si B untuk memimpin sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Padahal ada pejabat yang dari segi aturan memenuhi syarat, tapi tidak ditunjuk untuk menempati posisi tertentu.

Kalau dirunut ke belakang dan ditarik lebih jauh, untuk melihat motif dan alasan penempatan seorang pejabat, maka kita akan segera mendapat kesan kuat bahwa penempatan para pejabat pemerintahan, terutama pada masa pemilihan langsung sekarang ini, hampir sebagian besarnya punya motif politik.

Motif politik dalam menempatkan pejabat tanpa bertabrakan dengan aturan, tentu saja tidak ada yang salah. Kalau si A mendukung bupati dan wakil bupati dan memiliki kecakapan dan kemampuan manajerial yang bagus, mengapa tidak dia ditunjuk menempati posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan Yang tidak benar adalah si A tidak punya kemampuan, tapi ditunjuk menempati satu posisi tertentu, hanya karena motifnya adalah politik balas jasa. Ada pejabat yang tidak berprestasi bahkan menimbulkan masalah, tapi tidak diganti, hanya karena teman seperjuangan.

Ukuran berprestasi dan tidak berprestasi memang bisa relatif. Siapa yang menentukan dan mana parameternya. Parameternya harus dibentangkan dengan terang benderang di hadapan semua pejabat penting pemerintahan dan diberlakukan bagi semua orang. Namun dari berbagai pengalaman, parameternya jelas, tapi parameter tersebut tebang pilih dalam terapannya. Eksekusinya kembali kepada bupati dan wakil bupati.

Pilihan bupati dan wakil bupati juga tidak terlepas dari motif politik. Bisa saja pilihan jatuh kepada si A dan bukan kepada si B sebagai salah satu langkah konsolidasi kekuasaan berikutnya. Artinya bupati dan wakil bupati melakukan test “kesetiaan” apakah masih dalam gerbong yang sama atau di lain gerbong politik berikutnya.

Pilihan juga bisa ditentukan oleh ada dan tidak adanya rivalitas dalam kekuasaan birokrasi. Rivalitas itu erat kaitannya dengan pemilukada. Motif pilihannya adalah bagaimana memenangkan lomba pemilukada. Dengan demikian pergantian pejabat pemerintah tidak murni bagi kesejateraan rakyat, melainkan juga ditentukan oleh motif politik.

Bentara, 6 Desember 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s