Jangan Tergoda oleh Tambang

Oleh FRANS OBON

SALAH satu rekomendasi seminar sehari di Kupang, Jumat (13/1/2012) tentang hasil investigasi oleh Jaringan Tokoh Agama Peduli Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Jatab-Ekosob) dan Aliansi Masyarakat Peduli (Ahmadi) NTT adalah meminta pemerintah-pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur untuk mencabut semua Izin usaha pertambangan (IUP) mangan yang sedang dalam proses dan menghentikan segala bentuk aktivitas pertambangan yang destruktif terhadap kehidupan masyarakat dan alam karena kegiatan tambang di NTT sarat dengan pelanggaran HAM (Flores Pos edisi 14 Januari 2012).

Bukan saja di Timor Barat dalam kaitan dengan pertambangan mangan, tetapi juga di Flores dan Lembata. Perdebatan panjang, malah melelahkan, telah terjadi di pulau ini soal perlu atau tidaknya masyarakat Flores dan Lembata menerima tambang. Sudah hampir lima tahun perdebatan ini terjadi, yang dimulai dari Lembata hingga ujung barat Flores.

Jika kita meneliti intisari dari pendapat pemerintah, yang ikut mendukung pertambangan, alasan utama adalah mau meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah ingin memanfaatkan semua potensi daerah yang dimiliknya dan berangan-angan akan menggunakannya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah berada di garda paling depan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menerima pertambangan. Dalam sosialisasi, umumnya disampaikan hal-hal yang enak-enak. Mulai dari uang sirih pinang hingga janji tersedianya lapangan kerja.
Untuk menutupi kemungkinan pertanyaan mengenai risiko bagi masyarakat lokal, pemerintah melegitimasinya dengan rekomendasi analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dibuat pemerintah dan umumnya kita semua sudah tahu bahwa hasil amdal selalu baik dan mendukung pertambangan.

Pemerintah juga punya argumentasi lain. Pemerintah, dalam menjawab demonstrasi yang menentang tambang, mengatakan, izin tambang itu ada atau tidak, semuanya tergantung pada masyarakat. Kalau masyarakat setuju, maka pemerintah memberikan izin kuasa pertambangan (lihat Flores Pos edisi 14 Januari 2012).

Kita memang saat ini sedang menghadapi suatu kondisi perburuan sumber daya alam oleh negara-negara industri, baik yang sudah mapan maupun yang sedang bangkit. Negara dan korporat (perusahaan-perusahaan besar dunia) bekerja sama untuk memburu sumber daya alam di dunia ketiga. Dengan permintaan yang demikian tinggi, yang diprakondisikan oleh kemiskinan di negara-negara berkembang, pemerintah di negara-negara berkembang tergoda menggadaikan sumber daya alamnya untuk dieksploitasi.

Sederhananya karena kita miskin lalu kita bermimpi menjadi makmur, maka kita berusaha utntuk membuka kran investasi, termasuk investasi tambang yang berisiko tinggi bagi masyarakat lokal. Tapi pengalaman di negara yang kaya sumber daya alamnya, kemiskinan juga menikam dengan cara yang kejam.

Karena itu masalahnya bukan soal pendapatan, tapi soal pengelolaan keuangan pemerintah. Sederhananya begini. Banyak dana mengalir ke NTT, tapi NTT begini-begini saja. NTT malah dinilai pronvinsi terkorup. Oleh karena itu persoalan kita bukan soal pemerintah kita tidak punya cukup uang, tapi uang yang digelontorkan ke daerah kita sering tidak digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kita kemudian tergoda oleh janji tambang, tapi menutup mata terhadap pengelolaan keuangan yang buruk. Oleh karena itu jangan tergoda oleh tambang.

Bentara, edisi 16 Januari 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s