Rakyat Selalu Dikorbankan

Oleh FRANS OBON

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya menegur lima kabupaten di NTT yang belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 hingga bulan Februari 2012. Lima kabupaten itu adalah Kabupaten Sikka, Alor, Rote Ndao, Timor Tengah Utara (TTU) dan Timor Tengah Selatan (TTS) (Flores Pos, edisi 18 Februari 2012)

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Frans Salem, Gubernur telah mengirim surat teguran 14 Februari 2012. Ini adalah surat teguran ketiga. Pemerintah Provinsi memberi batas akhir penetapan APBD di lima kabupaten itu tanggal 28 Februari 2012. Jika kelima kabupaten itu masih tidak tepat waktu menetapkan APBD, maka mereka akan menerima konsekuensinya. Namun konsekuensi apa yang akan diterima lima kabupaten tersebut masih belum jelas juga.

Apapun bentuk dan model sanksi yang diberikan pemerintah pusat terhadap keterlambatan itu bukanlah fokus dari perhatian kita. Sebaliknya yang ingin kita soroti adalah bahwa kerugian yang diderita oleh rakyat dan gambaran yang terang benderang mengenai saling menyandera kepentingan di tingkat elite politik kita baik elite birokrasi maupun elite politik dari partai-partai politik kita.

Kita bukan tidak peduli dengan sanksi tersebut. Tetapi kita lebih konsern pada dampak negatif pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, masalah ini kita bisa lihat dari dua hal tersebut.

Pertama, kerugian jelas diderita oleh rakyat. Kalau kita membandingkan komposisi anggaran atau postur dari APBD kita, anggaran untuk birokrasi umumnya 60 persen dan anggaran untuk kepentingan massa rakyat atau apa yang disebut belanja modal hanya 40 persen. Maka dampak yang paling langsung dari keterlambatan penetapan APBD itu adalah terlambatnya penyerapan anggaran di lapangan. Proyek terlambat dikerjakan. Padahal proyek pemerintah adalah lapangan kerja musiman yang bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat, terutama di pedesaan.

Kedua, saling menyandera kepentingan di antara elite birokrasi dan elite legislatif. Keterlambatan pembahasan APBD bisa datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah maupun dari legislatif. Konflik kepentingan telah membuat elite birokrasi dan elite legislatif saling menyandera di antara mereka. Pertarungan politik dan kepentingan biasanya menjadi sumber dari keterlambatan ini. Hubungan yang buruk antara birokrasi, misalnya, dengan legislatif, bisa menghambat pembahasan APBD.

Kedua-duanya, elite birokrasi dan elite legislatif, sama-sama memanfaatkan ketidakpedulian dan ketidaktahuan dari publik. Rakyat kita, yang minim pemahaman mengenai hak-hak politiknya, tidak bisa melakukan pengawasan. Inilah yang menyebabkan elite birokrasi dan elite legislatif terus bertarung di antara mereka. Karena mereka tahu rakyat tidak terlalu peduli.

Belum genap sampai enam bulan kemudian, birokrasi dan DPRD kembali akan membahas APBD Perubahan. Pembahasannya juga memakan waktu. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa banyak proyek dikerjakan di penghujung tahun. Akibatnya juga kualitas proyek rendah.

Banyaknya kegiatan menjelang akhir tahun, yang sekadar menghabiskan anggaran, adalah contoh paling nyata dari dampak keterlambatan pembahasan APBD. Bahkan lebih buruk dari itu, khawatir dana dikembalikan, banyak diciptakan proyek siluman. Ada proyek dalam laporan, tapi fisiknya tidak ada. Rakyat tidak bisa kontrol cara seperti ini. Karena laporan itu hanya ada di atas kertas, yang disimpan di laci meja tertentu.

Elite birokrasi dan elite politik kita seringkali bertindak keterlaluan.

Bentara, 20 Februari 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s