Seputar Tenaga Kontrak Daerah

Oleh FRANS OBON

Pulau Flores
Pulau Flores
ADA banyak pertanyaan di seputar perekrutan dan pengangkatan pegawai kontrak daerah di seluruh Flores dan barangkali juga di banyak tempat di Indonesia. Pegawai kontrak daerah ini diakronimkan dengan honda (tenaga honorer daerah). Dari proses perekrutan, pengangkatan, hingga nama-nama mereka masuk dalam data base pemerintah, semuanya berjajalan dalam kabut ketidaktransparanan yang menghalangi publik untuk mengetahuinya. Padahal ciri pemerintahan yang baik salah satunya ditandai oleh transparansi.

Kalau sejumlah pegawai kontrak daerah meminta kepada pemerintah Manggarai Barat untuk mempublikasikan nama-nama pegawai kontrak daerah yang masuk dalam data base pemeritah, maka hal itu adalah bagian dari bukti bahwa memang ada kecurigaan besar terjadi di sekitar perekrutan tenaga honorer ini (Flores Pos edisi 18 Februari 2012).

Tentu saja kecurigaan muncul karena ada perasaan tidak adil. Hal itu bisa dimengerti pula karena ketika masuk dalam data base pemerintah daerah, maka sedikit waktu lagi, pegawai kontrak daerah ini akan menjadi pegawai negeri sipil.

Namun tuntutan pegawai kontrak daerah tersebut tidak terpenuhi karena Sekretaris Daerah (Sekda) Manggarai Barat mengatakan, pemerintah tidak bisa mempublikasikan atau membuka nama-nama pegawai kontrak yang masuk dalam data base pemerintah karena tidak ada perintah demikian dari pemerintah pusat. Sebab sampai saat ini tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal itu. Proses verifikasi data pegawai kontrak sudah ditutup tahun 2010.

Verifikasi data dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), sedangkan pemerintah Manggarai Barat hanya sebagai medium demi kelangsungan proses tersebut.

Jawaban Sekda Manggarai Barat ini terkesan bahwa pemerintah daerah tidak punya peranan penting di dalam proses tersebut, selain sebagai medium. Hal ini jelas tidak benar. Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh dalam keseluruhan proses mulai dari perekrutan hingga masuknya pegawai kontrak itu dalam data base. Karena tidak masuk akal pemerintah daerah sekadar mengusulkan nama tanpa melengkapi semua persyaratan dan data-data yang dibutuhkan agar seorang pegawai kontrak masuk dalam data base, lalu kemudian diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Dengan kata lain pemerintah bertanggung jawab penuh. Bagaimana bisa pemerintah daerah mempekerjakan orang yang tidak memenuhi standar. Bagaimana bisa seseorang bisa menjadi pegawai daerah, dibiayai oleh uang negara (uang rakyat), tapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dituntut pemerintah.

Permintaan juga sederhana. Pegawai kontrak meminta siapa-siapa saja rekan mereka yang masuk dalam data base pemerintah yang diusulkan ke BKN untuk selanjutnya diverifikasi terutama terkait dengan ijazah dan SK pengangkatan mereka menjadi pegawai kontrak daerah.

Dalam pandangan kita, sebagaimana lazimnya, tidak adanya transparansi menunjukkan atau patut diduga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Yang tersembunyi itu bila diketahui publik sudah pasti menimbulkan gejolak atau protes. Sebaliknya kalau semua berjalan di atas aturan yang benar, maka tidak ada yang perlu disembunyikan.

Namun kita semua tahu bahwa pengangkatran tenaga kontrak daerah adalah kertas kosong yang bisa ditulis kapan saja sesuai dengan keperluan dari dinas-dinas. Kalau kita meneliti dan menghubung-hubungkan pegawai kontrak daerah dengan elite birokrasi di pemerintah, kita akan mendapatkan gambaran jelas bahwa pengangkatan pegawai kontrak daerah sangat kental dengan nepotisme dan kolusi, sekaligus dengan kepentingan politik (pemilukada).

Bentara, 21 Februari 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s