Dana Asmara, Angpao Politik

Oleh FRANS OBON

PEMERINTAH Kabupaten Ende menyediakan dana aspirasi masyarakat (asmara) untuk anggota DPRD Ende. Ada perbedaan mengenai jumlah dana. Ketua Solidaritas Nasional Masyarakat Anti Korupsi dan Anti Mafia Hukum NTT Vinsen Sangu menyebutkan bahwa dana asmara itu sebesar Rp21 miliar lebih, yang akan digunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Ende, Anwar Liga menyebutnya hanya Rp12 miliar lebih atau rata-rata Rp300 juta per anggota Dewan (Flores Pos edisi 22 Februari 2012).

Soal alasan pengalokasian dana. Disebutkan dana asmara adalah salah satu modus operandi bagi anggota DPRD untuk melakukan korupsi atau boleh dibilang korupsi yang dilegalkan. Dana asmara ini tidak diatur dalam undang-undang, sehingga pengalokasian dana asmara dilihat sebagai hasil kreativitas DPRD Ende atau disebut ciptaan lokal Ende.

Mengapa hasil kreativitas DPRD Ende? Karena pemerintah memiliki prosedur baku dalam menyusun anggaran. Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten merupakan pintu masuk dalam penyusunan anggaran pemerintah. Kendati dana asmara ini diplotkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi tetap saja menyalahi aturan. Sebab siapa mengawasi siapa bila DPRD juga punya anggaran di SKPD-SKPD.

Namun Wakil Ketua DPRD Ende, Liga Anwar menepis tudingan itu. Ada dua porsi anggaran yakni anggaran partisipatif dan anggaran aspirasi. Anggaran partisipasi dialokasikan melalui Musrenbang, sedangkan dana asmara ini dikategorikan anggaran aspiratif. Ketika Dewan turun ke masyarakat, ada permintaan masyarakat yang perlu dijawab secara cepat. Sebab kalau melalui APBD panjang dan rumit prosesnya.

Kalau kita mencari motif di balik dana asmara ini, dana ini sebenarnya merupakan angpao politik DPRD kepada konstituennya. Sebuah “hadiah politik” yang diberikan dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik di luar proyek pemerintah. DPRD merasa tidak cukup untuk meyakinkan konstituen mereka mengenai peran budgeting mereka dalam memangkas, merevisi, dan memberi fokus pada proyek yang diusulkan pemerintah.

Angpao politik ini merupakan legitimasi mengenai apa gunanya mereka menjadi anggota Dewan untuk konstituen mereka. Karena kampanyenya hanya demikian: proyek ini dibangun dengan dana asmara anggota DPRD ini. Pesannya sudah jelas.

Hal ini akan dapat mengimbangi rekan mereka di birokrasi. Masyarakat kita sering mempersepsikan proyek pemerintah sebagai “kebaikan hati pemerintah” untuk mengubah nasib rakyat. Meski biaya proyek itu adalah uang rakyat, tapi rakyat kita akan tetap melihat bahwa pemerintah berbaik hati dengan menurunkan proyek ke desa-desa mereka. Kita bisa mengerti mengapa pilihan politik dalam pemilukada sering jatuh pada politisi dari birokrasi. Sebab mereka punya persepsi, kita sudah nikmati proyek pemerintah, yang lain belum tentu. Meski yang lain itu akan tetap melakukan hal serupa, kecuali kalau APBD sudah tidak ada lagi.

Bukan hanya DPRD Ende sebetulnya. DPRD di daerah lain di Flores juga melakukan hal serupa meski dengan nama berbeda. Esensi dari masalah ini sebenarnya adalah praktik dari political power purchasing (kekuasaan politik yang dibeli), yang sudah begitu lazim dalam politik di Indonesia. Dana asmara adalah dana tabungan suara untuk pemilu berikut. Itulah politik. Tidak sepenuhnya kesalahan DPRD, tapi juga kesalahan masyarakat kita. Karena rakyat kita yang menjadi konstituen anggota Dewan sering bertanya: kami dapat apa. Pilihan politik mereka juga ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan ini.

Bentara, 23 Februari 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s