Kita Butuh Mobil Damkar

Oleh FRANS OBON

DELAPAN rumah toko di Jln Banteng, Kabupaten Ende, pada Rabu, 22 Februari 2012 terbakar. Sebab-sebab kebakaran masih diselidiki. Namun perkiraan sementara kerugian mencapai Rp3 miliar lebih. Delapan rumah toko ini tidak bisa diselamatkan oleh karena minimnya mobil pemadam kebakaran di Kota Ende. Sebagaimana biasanya, pada situasi seperti ini banyak pihak mengusulkan agar pemerintah membeli mobil pemadam kebakaran (Damkar) guna meminimalisasi meluasnya lalapan api ke bangunan-bangunan sekitarnya (Flores Pos edisi 23 Februari 2012).

Namun sebagaimana juga lazimnya, ingatan kita berlalu seiring dengan perjalanan waktu. Akibatnya memang kita dihadapkan pada situasi ketakberdayaan yang sama dan mendengar usulan serupa ketika kasus kebakaran kembali terjadi. Inilah contoh jelas bagaimana rencana pembangunan kita di Flores umumnya mengabaikan risiko bencana.

Kota-kota kita di Flores makin hari makin bertumbuh dan terus berkembang menjadi kota-kota besar. Yang kita maksudkan dengan kota besar itu adalah makin meluasnya kota-kota kita dan makin padat pula pemukiman penduduk. Karakter kota kita yang sedang bertumbuh ini pada awalnya terdiri dari beberapa kampung, yang kemudian oleh pertumbuhan penduduk bersambung-sambung dan meluas. Sebagai kampung, tentu saja masyarakatnya punya ekologi pikiran sendiri dan pemahaman tentang tata ruang yang tidak tertulis.

Namun perkembangan ini bukan tanpa kelemahan. Ketika kota-kota kita menjadi kota-kota modern, kita dihadapkan pada masalah tidak teraturnya pemukiman penduduk. Rumah-rumah warga berimpitan, padat, dan hampir tidak teratur. Lorong keluar masuk rumah-rumah menjadi sempit. Dengan demikian potensi untuk tidak tertolongnya masyarakat bila terjadi bencana kebakaran menjadi lebih besar.

Kalau kita memeriksa kembali rencana pembangunan kita di Flores dan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kita bisa mengatakan bahwa rencana pembangunan kita masih jauh dari rencana pembangunan yang berperspektif bencana. Akibatnya memang kita selalu gopoh gapah, runggu rangga bila terjadi bencana. Maka lengkap sudah situasi kita, di tingkat perencanaan tidak berperspektif kebencanaan, sementara tingkat resilience masyarakat terhadap bencana juga rapuh dan lemah.

Di manapun, pelayanan-pelayanan publik adalah parameter dan ukuran bagi kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Orang melihat pelayanan transportasi publik (udara, laut, dan darat), orang menilai pelayanan air bersih, listrik, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publiknya. Oleh karena itu di negara-negara maju, fasilitas dan pelayanan publik diprioritaskan, diperhatikan, ditata, dan dikelola dengan baik.

Kita tentu tidak hendak mengatakan bahwa kita membereskan semua ini dalam sehari. Tapi paling tidak, dalam rencana pembangunan kita, termuat usaha-usaha untuk menyelamatkan masyarakat kita dari berbagai macam bencana. Salah satu contoh dari rencana pembangunan yang berperspektif bencana itu adalah pengadaan mobil pemadam kebakaran. Ini tentu tahap awal, tahap darurat, tapi penting, dalam usaha menyelamatkan masyarakat dari ancaman kebakaran.

Bagaimana bisa kota-kota kita bertumbuh menjadi kota-kota besar, tapi di sisi lain kita belum punya sarana yang memadai untuk memadamkan kebakaran. Agar kita tidak meneriakkan hal yang sama dari waktu ke waktu saat kebakaran terjadi, kita mendesak pemerintah dan DPRD kita untuk membeli modil pemadaman kebakaran. Inilah cara terbaik kita menyelamatkan masyarakat dari bencana kebakaran.

Bentara, 24 Februari 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s