Membingungkan atau Mencerahkan

Oleh FRANS OBON

MASALAH dana Aspirasi Masyarakat (Asmara) DPRD Ende yang belakangan diperbincangkan publik makin menarik. Kendati telah dilakukan melalui proses panjang, mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat, pembahasan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten, dibahas lagi antara legislatif dan eksekutif di DPRD Ende, namun APBD 2012 ternyata masih menyimpan satu persoalan: dana Asmara anggota Dewan.

Para pekerja sedang mengerjakan drainase dalam Kota Ende.

Untuk menyegarkan kembali ingatan kita soal dana Asmara ini, baiklah kita runutkan kembali. Masalah ini diangkat ke media oleh Ketua Solidaritas Nasional Masyarakat Anti Korupsi dan Anti Mafia Hukum NTT Vinsen Sangu. Besarnya dana Asmara ini, menurut Sangu, Rp21 miliar lebih, yang akan digunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik. Tetapi Wakil Ketua DPRD Ende, Anwar Liga menyebutnya hanya Rp12 miliar lebih atau rata-rata Rp300 juta per anggota Dewan (Flores Pos edisi 22 Februari 2012).

Dana Asmara ini dinilai menyalahi prosedur baku perencanaan pembangunan di pemerintahan. Bahkan dianggap dana Asmara adalah APBD di dalam APBD. Karena dana Asmara ini akan dimasukkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bupati Ende Don Bosco M Wangge telah pula melarang kepala dinas untuk tidak memasukkan dana Asmara ini dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) di masing-masing SKPD. Tapi kalau ada SKPD yang masih nekat, risiko tanggung sendiri (Flores Pos edisi 28 Februari 2012). Menurut Bupati, dana Asmara itu sudah ada di luar RKPD pemerintah.

Menanggapi pernyataan Bupati, Ketua-Ketua Fraksi dan Pimpinan DPRD Ende menggelar rapat, kecuali Fraksi Gabungan dan Fraksi Hanura. DPRD akan mengirim surat kepada pemerintah untuk menyerahkan semua dokumen APBD 2012 beserta seluruh penjabarannya ke DPRD. Menurut Ketua Dewan Marsel YW Petu, ini bukan dana Asmara, tapi Asmara dan menjadi satu kesatuan dengan APBD 2012, yang ditetapkan 10 Februari 2012.

Tabir dana Asmara ini makin terbuka. Pemerintah bersama DPRD berhasil melakukan efisiensi dan rasionalisasi sehingga bisa menghembat Rp36 miliar. Dana ini dialokasikan Rp21 miliar lebih untuk DPRD dan Rp14 miliar lebih untuk pemerintah. Oleh karena itu Ketua Fraksi Partai Demokrat, Pua Saleh, mengatakan, mengapa hanya dana yang diperoleh Dewan yang dipersoalkan sedangkan dana yang didapat pemerintah tidak dipersoalkan (Flores Pos edisi 29 Februari 2012).

Rujukan utama kita dalam masalah ini adalah soal legalitas atau dasar hukum. Banyak pihak menilai, dana Asmara ini tidak punya dasar hukum sehingga disebut hasil kreativitas lokal Kabupaten Ende. Dari segi jumlah dana, ada perbedaan. Wakil Ketua Dewan Liga Anwar mengatakan hanya Rp 12 miliar lebih, tapi pernyataan Ketua Fraksi Demokrat mengafirmasi pernyataan Vinsen Sangu. Publik memperoleh satu lagi fakta baru bahwa Rp14 miliar lebih dialokasikan bagi pemerintah.

Apakah masalah ini kemudian membuat rakyat bingung atau justru mencerahkan rakyat. Kita dengan tegas mengatakan, polemik ini mencerahkan rakyat bukan membingungkan. Rakyat makin tahu apa yang terjadi di gedung Dewan.

Bentara, 2 Maret 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s