Sekali Lagi, Dana Asmara

Oleh FRANS OBON

MASALAH dana aspirasi masyarakat (Asmara) bagi anggota DPRD Ende kembali menjadi perhatian kita. Beberapa waktu lalu, Ketua Solidaritas Nasional Masyarakat Anti Korupsi dan Anti Mafia Hukum NTT Vinsen Sangu mengkritik dana asmara DPRD senilai Rp21 miliar lebih ini, yang akan digunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik. Namun Wakil Ketua DPRD Ende, Anwar Liga mengatakan, dana Asmara DPRD Ende hanya Rp12 miliar lebih atau rata-rata Rp300 juta per anggota Dewan (Flores Pos edisi 22 Februari 2012).

Ibu-ibu pedagang sayur di pasar Mbongawani, Ende, terpaksa menjual sayur di pinggir jalan, meski jalan becek pada musim hujan.

Selain kritikan dari kalangan luar birokasi dan mantan anggota DPRD Ende terutama dari segi landasan hukum dan prosedur perencanaan anggaran pembangunan pemerintah melalui Musrenbang, tetapi juga ada penolakan dari Bupati Ende Don Bosco M Wangge.

Bupati melarang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memasukkan dana asmara ini dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) di masing-masing SKPD. Menurut Bupati, kalau ada kepala SKPD yang tetap nekat, maka itu berarti risiko tanggung sendiri (Flores Pos edisi 28 Februari 2012).

Bupati berpendapat, dana Asmara itu sudah ada di luar RKPD pemerintah. Sebab dasar RKPD adalah Musrenbang dan pertanggungjawabannya jelas. Oleh karena itu dana Asmara ini akan dimasukkan dalam dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Tetapi Ketua Fraksi Partai Demokrat Pua Saleh telah meminta DPRD menggunakan hak interpelasi dan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk meminta penjelasan bupati. Sebab seluruh proses pembahasan APBD 2012 sudah dibahas tim anggaran pemerintah dan tim anggaran DPRD, sehingga menjadi satu kesatuan dalam APBD yang ditetapkan bupati (Flores Pos edisi 29 Februari 2012).

Inti masalah ini ada dua: soal dasar hukum dana Asmara dimasukkan dalam RKA di setiap SKPD dan prosedur perencanaan pembangunan pemerintah sehingga menjadi “kewajiban” bagi SKPD memasukkannya dalam RKA.

Publik berpendapat bahwa dana Asmara DPRD Ende ini, yang tujuan mulianya mau menyejahterakan masyarakat, menyalahi aturan. Bupati juga berpendapat yang sama bahwa pemerintah dilarang memecah-mecahkan anggaran untuk menghindari proses tender. Hal ini sudah diatur dalam UU No. 25/2004. Kedua, satu-satunya pintu masuk dalam menjaring aspirasi dalam penyusunan anggaran pemerintah adalah Musrenbang. Oleh karena itu pemerintah tidak mengenal anggaran aspiratif yang menjadi landasan dibikinnya program melalui dana Asmara DPRD.

Kita memang khawatir – juga publik — bahwa dana Asmara ini di kemudian hari menimbulkan masalah hukum. Pertanggungjawabannya di depan hukum bisa diminta kepada seluruh anggota DPRD tapi juga hanya pada pimpinan DPRD sesuai dengan kewenangan. Kita harus belajar dari kabupaten lain mengenai persoalan seperti ini. Oleh karena itu sejak awal kita ingatkan DPRD bahwa sebaiknya meninjau kembali dana Asmara ini. Kalau sejak awal sudah terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPRD, maka potensi masalah sudah ada. Di kemudian hari, kasus ini bisa berubah menjadi bola liar, yang bisa disodok entah oleh siapa dan demi kepentingan apa.

Bentara, 29 Februari 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s