Utamakan Rakyat

Upacara adat mbau di Kampung Ponto, Kecamatan Cibal, Manggarai
Upacara adat mbau di Kampung Ponto, Kecamatan Cibal, Manggarai

Oleh FRANS OBON

HARUSLAH diakui bahwa telah ada berbagai usaha dari pemerintah daerah di Flores dan Lembata untuk mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan birokrasi. Kendati usaha mereformasi birokrasi itu masih berjalan tertatih-tatih dan masih merupakan slogan pemerintah daerah selama 15 tahun reformasi, tetapi dalam beberapa aspek telah ada usaha ke arah mengutamakan kepentingan masyarakat.

Usaha menciptakan pemerintahan yang bersih, terutama terkait penggunaan keuangan negara, telah dilakukan. Salah satu contoh dari usaha itu adalah perbaikan laporan keuangan pemerintah sebagaimana terlihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tiap tahun pemerintah daerah di Flores dan Lembata berjuang agar laporan keuangan pemerintah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kendati masih ada pemerintah daerah yang laporan keuangannya masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bahkan ada yang disclaimer.

Usaha lain yang patut kita sebutkan adalah perampingan jumlah dinas, yang dilakukan beberapa kabupaten. Perampingan jumlah dinas-dinas ini dilakukan dalam konteks penghematan anggaran negara. Setiap dinas menghabiskan dana miliaran rupiah setiap tahun baik dalam konteks anggaran belanja tak langsung maupun belanja langsung. Dengan perampingan jumlah dinas diharapkan ada penghematan anggaran dan anggaran tersebut dialihkan untuk digunakan bagi kepentingan belanja modal, yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Tu'a adat di Kampung Ponto, Kecamatan Cibal, Manggarai
Tu’a adat di Kampung Ponto, Kecamatan Cibal, Manggarai
Contoh terakhir adalah usaha memperkecil belanja untuk aparatur daripada belanja modal. Di Kabupaten Manggarai, selisih antara belanja modal dan belanja aparatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 sebesar Rp45 miliar lebih (Flores Pos, 19 Desember 2013). Belanja modal atau belanja publik sebesar Rp397 miliar dan belanja aparatur sebesar Rp356 miliar. Baik pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai sama-sama bangga bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah kabupaten itu, belanja publik lebih besar daripada belanja aparatur. Kendati persentasinya masih terbilang kecil, hal ini dilihat sebagai kemajuan, paling kurang dalam orientasi kebijakan dan komitmen pemerintah untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan birokrasi pemerintah.

Barangkali di dalam konteks mengutamakan masyarakat daripada birokrasi itulah, Bupati Nagekeo Elias Djo meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlanjur membayar dana kesejahteraan pegawai kepada para pegawai pada tahun 2013 diminta dikembalikan (Flores Pos, 11 Januari 2014). Keputusan membayar dana kesejahteraan itu belum dituangkan dalam peraturan bupati. Tetapi alasan yang mendasar adalah pemerintah ingin mengutamakan rakyat daripada memperbesar pendapatan para pegawai negeri sipil di tengah kehidupan masyarakat yang masih sebagian besar didera kemiskinan.

Semangat reformasi yang digemakan 15 tahun lalu pada inti sebenarnya adalah ingin melakukan koreksi terhadap pemerintahan yang terlalu sentralistik. Sentralisasi kekuasaan yang terpusat di Jakarta menyebabkan pemerintah daerah kurang leluasa untuk mengatur keuangan pemerintah agar digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Tetapi justru sebaliknya ketika kekuasaan lebih besar diserahkan kepada daerah, kita justru membalikkannya lagi.

Kita tidak mengutamakan rakyat, tetapi mengutamakan birokrasi. Padahal, jika belanja modal itu lebih besar, maka hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada gilirannya, pendapatan asli daerah akan menjadi lebih besar melalui pajak dan retribusi-retribusi. Kita berharap tahun 2014 ini menjadi momen turning point bagi pemerintah kita agar pengelolaan anggaran negara lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan birokrasi. Sejalan dengan itu, haruslah ada pula usaha untuk semakin memperbaiki keputusan kita (DPRD dan pemerintah) agar mengalokasikan anggaran bagi rakyat lebih besar daripada untuk diri mereka sendiri. Kunci utama dari semangat ini adalah mengutamakan rakyat.

Bentara, 13 Januari 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s