Langkah Pertama Bupati Nagekeo

Wisatawa sail Komodo 2013 mencicipi nasi bambu di kampung adat di Boawae
Wisatawa sail Komodo 2013 mencicipi nasi bambu di kampung adat di Boawae

Oleh FRANS OBON

PEMERINTAH Kabupaten Nagekeo sedang memfasilitasi sengketa tanah ulayat antara masyarakat Toto, Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae dan masyarakat adat Labo, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa dalam sebuah Forum “Babho” atau sebuah forum musyawarah bersama. Forum “Babho” ini digelar di ruang lobi Bupati dan Wakil Bupati di lantai 2 Kantor Bupati Nagekeo pada Selasa 21 Januari 2014. Pertemuan ini dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan pihak pemerintah serta aparat keamanan, serta unsur-unsur terkait lainnya (Flores Pos, 22 Jauari 2014).

Dalam Forum “Babho” ini, kedua belah pihak yang bersengketa menyampaikan riwayat tanah, kesaksian dan cerita sejarah serta berbagai dokumen lainnya sejauh tersedia menurut versi masing-masing. Kedua belah pihak saling memberikan tanggapan, penilaian, verifikasi, pengujian data-data dan fakta sejarah yang disampaikan. Sudah barang tentu ada kesamaan dan ada perbedaan. Perbedaan inilah yang perlu diverifikasi lebih lanjut agar diperoleh suatu kebenaran sejarah. Verifikasi bisa dilakukan dengan cara membandingkan dengan berbagai versi lainnya dari orang-orang yang mungkin tahu mengenai masalah adat di kawasan tersebut. Karena kedua masyarakat adat itu bukanlah kesatuan adat yang tertutup terhadap kesatuan adat di sekitarnya.

Dengan demikian, dari proses yang terjadi dalam Forum “Babho” ini, pemerintah Kabupaten Nagekeo akan mendapatkan narasi dan risalah mengenai riwayat tanah yang disengketakan, yang kemudian dijadikan dokumen penting pemerintah. Dokumen ini akan menjadi penting dan bersejarah bagi kedua masyarakan adat dan keturunan mereka.

Dengan dasar inilah, kita memberi apresiasi terhadap kedua masyarakat adat ini yang bersedia difasilitasi pemerintah untuk duduk bersama dalam sebuah forum yang mencerminkan adanya kearifan lokal untuk menyelesaikan masalah. Kesediaan untuk duduk bersama dan saling mendengarkan versi masing-masing pihak adalah awal yang baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang elegan dan demokratis. Karena sesungguhnya, ada begitu banyak mekanisme demokratis lainnya yang kita sebut sebagai kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Dengan pertemuan ini, kita berharap, tidak ada lagi darah yang tertumpah sia-sia dan memperpanjang daftar korban konflik tanah pertanian di Flores dan Lembata.

Apresiasi juga kita berikan kepada pemerintah dan DPRD Nagekeo, yang mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara demokratis. Beberapa waktu lalu, ketika masyarakat yang bersengketa mendatangi pemerintah dan DPRD Nagekeo, baik pemerintah maupun DPRD sama-sama mendorong dan mengajak kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan budaya (babho). Kesediaan kedua belah pihak untuk dibawa ke dalam Forum “Babho” menunjukkan trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPRD Nagekeo (Flores Pos, 10 Januari 2014).

Peseerta Sail Komodo singgahi kampung adat di Boawae.
Peseerta Sail Komodo singgahi kampung adat di Boawae.

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPRD Nagekeo adalah titik terpenting dalam langkah pertama kepemimpinan Bupati Elias Djo dan Wakil Bupati Paulinus Yohanes Nuwa Veto. Potensi konflik lahan pertanian di Nagekeo terutama Mbay terbilang tinggi sejalan dengan makin tingginya nilai ekonomis tanah. Terpilihnya Elias Djo dan Paulinus Yohanes Nuwa Veto menjadi Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo dalam Pemilukada 2013, salah satunya lahir dari kepercayaan masyarakat Nagekeo bahwa keduanya bisa menyelesaikan konflik lahan pertanian di Nagekeo, terutama Mbay.

Keputusan akhir memang ada di tangan kedua belah pihak yang bersengketa dan pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya. Tetapi bukan berarti pemerintah tidak bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan rasional dan kalkulasi titik kuat dan titik lemah bila sengketa ini terlepas dan terlempar keluar dari Forum “Babho”.*

Bentara Flores Pos, 23 Januari 2013
________________________
FRANS OBON, PENULIS BUKU AGAMA FLORES, POLITIK FLORES, ENDE: PENERBIT NUSA INDAH, 2012, PP 480

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s