Tu’a Adat Tolak Tambang

DSC00273Masyarakat adat di Kampung Nara, Kecamatan Cibal, Manggarai.

Oleh FRANS OBON

PARA tu’a adat dari Pasat, Nggalak dan Ruis di wilayah utara Kabupaten Manggarai menghadiri lokakarya di Sengari, Kecamatan Reo yang diprakarsai Komisi Keadilan dan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) Provinsi SVD Ruteng. Lokakarya berlangsung dua termin yakni tanggal 22-24 Januari 2014 untuk masyarakat adat dari Ruis, sedangkan 24-26 Januai 2014 untuk masyarakat adat dari Pasat-Nggalak. Lokakarya menghadirkan sejumlah pembicara yang mengenal tentang kebudayaan dan adat istiadat Manggarai. Panitia juga memperlihatkan film kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksplorasi pertambangan (Flores Pos, 29 Januari 2014).

Para peserta kembali disegarkan ingatannya mengenai konsep kehidupan masyarakat Manggarai. Kampung sebagai pusat kehidupan memiliki kaitan erat dengan tanah (lingko), air, hutan, dan seluruh tata ruang hidup. Konsep-konsep semacam ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama para pemangku adat (tua golo, tua teno, dan fungsionaris adat lainnya) memahami konteks dari perjuangan menolak pertambangan di Manggarai, bahwa pertambangan pada hakikatnya adalah persoalan masyarakat adat sendiri. Seluruh dampak buruk pertambangan akan dirasakan oleh masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itut tepatlah kalau ada peserta lokakarya yang mengatakan bahwa mereka bukan sedang membahas masalah orang lain, tetapi membahas diri mereka sendiri, membahas masalah mereka, dan masa depan generasi mereka. Para tu’a adat ini pada akhir lokakarya sepakat untuk menolak pertambangan di daerah mereka.

Jika kita memetakan kembali masalah tambang di Manggarai, kita akan mendapatkan dua peta masalah. Pertama, terkait dengan posisi pemerintah. Pertambangan sudah lama beroperasi di Manggarai. Di dalam sejarahnya, pemerintah memiliki peran tidak kecil, terutama pada masa Orde Baru. Memang benar bahwa pemerintah memberikan izin setelah masyarakat menyerahkan tanah. Tetapi semua orang tahu bahwa pada masa Orde Baru, kemauan pemerintah seringkali “menjadi keputusan”. Maka jadilah pemerintah bertindak sebagai tangan tersembunyi yang meloloskan kepentingan bisnis investor tambang. Cara-cara yang dipakai memang legal karena itu sulit digugat secara hukum.

Dalam sepuluh tahun belakangan ini, dengan referensi pada pengalaman di tempat lain, gerakan tolak tambang menguat di Flores dan Lembata. Dalam konteks otonomi daerah, terutama ketika rakyat memilih secara langsung pemimpin daerah posisi rakyat menjadi kuat. Karena pemerintah ingin menghindarkan dirinya dari sasaran kritik yang dapat mengganggu kepentingan kekuasaannya maka pemerintah kita seringkali berargumentasi: kalau rakyat setuju saya juga setuju. Kalau rakyat tolak, saya juga tolak. Dengan itu pemerintah menarik diri ke belakang dan mempersilakan investor berhadapan langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah. Tetapi permainan cantik ini sebetulnya tidak dapat menyembunyikan peran pemerintah di dalam pemberian izin kuasa pertambangan di daerah kita.

DSC00272 Masyarakat adat di Kampung Nara, Kecamatan Cibal, Manggarai

Kedua, rapuhnya masyarakat adat. Sudah lama masyarakat adat kita kehilangan kekuatannya. Karena itu dalam konteks pemahaman modern, masyarakat adat kita memang tidak bisa menjadi masyarakat sipil yang kuat, yang bisa mempertahankan diri dan identitasnya. Tu’a golo dan tu’a teno dalam kehidupan masyarakat Manggarai bukanlah pemilik tanah melainkan pengatur pembagian tanah. Kekuasaannya ditopang oleh suku-suku di dalam kampung. Ketika lahan-lahan sudah dibagi dan menjadi milik tetap, maka hak sepenuhnya ada pada pemilik lahan. Inilah celah yang digunakan para investor untuk melakukan pendekatan individu per individu untuk mendapatkan lahan masyarakat. Jadi, tu’a golo dan tu’a teno kehilangan kendali kecuali pada hal-hal seremoni adat.
Oleh karena itu dalam menangani masalah tambang di Manggarai, lonto leok di dalam kampung itu jauh lebih penting dan lebih kuat. Memang diharapkan tu’a teno dan tu’a golo mengorganisasikan seluruh suku (wau) dalam kampung dan mengambil langkah bersama agar tanah-tanah lingko tidak mudah diserahkan untuk kepentingan investasi pertambangan.

Bentara, 6 Februari 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s