Lupakan Dana Asmara

Oleh FRANS OBON

BEBERAPA waktu lalu, diberitakan bahwa lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam kena penalti karena terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dareah (APBD) 2014. Ancamanya adalah pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) akan ditunda. Lima kabupaten itu adalah Kabupaten Ende, Lembata, Alor, Sumba Barat Daya dan Timor Tengah Utara. Tahun 2013, Kabupaten Alor kena penalti karena terlambat menetapkan APBD 2013 (Flores Pos, 28 Januari 2014).

Dalam kasus Kabupaten Ende, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Fransiskus Salem, keterlambatan terjadi karena kabupaten ini baru saja melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), yang berlangsung dua putaran. Itulah alasannya mengapa penetapan APBD terlambat dilakukan (Flores Pos, 28 Januari 2014).

Namun kita mendapatkan alasan lain (Pos Kupang, 6 Februari 2014). Bupati Ende Don Bosco M Wangge mengatakan, keterlambatan pembahasan APBD 2014 itu disebabkan oleh sikap segelintir anggota DPRD Ende yang memaksakan agar dana aspirasi masyarakat (asmara) dimasukkan dalam APBD 2014. Padahal sesuai dengan regulasi, dana asmara DPRD ini tidak dibenarkan untuk dimasukkan dalam APBD. Bupati sudah minta Bagian Anggaran Pemerintah membuat dua Rencana Kerja Anggaran (RKA) yakni RKA yang ada dana asmara dan RKA yang tidak ada dana asmara. Namun dipastikan, Bupati tidak akan menandatangani RKA yang didalamnya ada dana asmara karena Bupati tidak ingin terjerat masalah hukum manakala nanti ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota DPRD Ende Heri Gani meminta pemerintah tidak saling menyalahkan. Meski diakui anggota DPRD Ende memiliki andil dalam keterlambatan pembahasan APBD 2014, namun andil pemerintah juga tidak kecil. Menurut dia, pemerintah memiliki RKA dan kalau memang melenceng, dicoret saja.

Masalah dana asmara DPRD Ende ini sempat diperdebatkan, beberapa waktu lalu. Perlu atau tidak DPRD memiliki dana asmara yang dicangkokan dalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebab dana asmara ini tidak secara langsung dikelola oleh anggota Dewan, melainkan dimasukkan dalam program SKPD sesuai dengan programnya dengan “bungkusan” rapi tertulis dana asmara Dewan, meskipun hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana peran dan intervensi anggota Dewan dalam pengelolaan dana ini, siapa yang akan bertanggung jawab atas pengelolaannya dan bila kemudian menimbulkan masalah hukum dalam pelaksanaan proyek, siapa yang harus bertanggung jawab dan tanggung jawab anggota Dewan seperti apa, dan sekian banyak pertanyaan lainnya.

Dalam menyikapi masalah ini, tidaklah cukup kita melandaskan diri pada regulasi. Kita mengakui bahwa regulasi adalah dasar bagi pemerintah daerah dan Dewan untuk membahas, mengalokasikan, dan mempertajamkan program kerja dan lain-lain, tetapi kita juga mesti melihat efektivitas dan efisiensi dalam hal ini. Mengapa tidak langsung saja menjadi program kerja SKPD tanpa embel-embel dana asmara?

Dalam konteks dana asmara, jika memang tidak memiliki dasar hukum (regulasi), maka sebaiknya anggota Dewan tidak memaksakan diri untuk memasukkan dana asmara ini ke dalam APBD. Lupakan saja dana asmara ini. Kita hendaknya belajar dari masalah dana purnabakti anggota DPRD, masalah dana asuransi Dewan, dan lain-lain, yang pernah menyandera secara hukum pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yang pada umumnya dituduhkan menyalahgunakan wewenang.

Dana asmara ini memang bukan diperuntukkan bagi anggota Dewan, melainkan membikin proyek tertentu di daerah pemilihan masing-masing. Penggunaannya tetap saja untuk kepentingan rakyat, tetapi bungkusannya saja atas nama “dana asmara Dewan”. Kita mengerti bahwa anggota Dewan kita ingin melakukan “saving politik” untuk memenangkan hati rakyat sehingga kita menyebut dana asmara ini sebagai “angpao politik” anggota Dewan kepada konstituennya.

Namun jika sejak awal dana asmara ini debatable (diperdebatkan), dari pengalaman yang ada, maka dana asmara ini kemudian akan menjadi sasaran bidikan. Biarkan anggota Dewan menjadi “sapu yang bersih” dalam mengontral kinerja pemerintah kita. Anggota Dewan bersama pemerintah berkewajiban memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat.

Bentara, 8 Februari 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s