Masalah TKI di NTT

Oleh FRANS OBON

Persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang umumnya dalam dalam bahasa kita di Nusa Tenggara Timur (NTT) disebut perantau sudah lama menjadi problem krusial. Tetapi persoalan para perantau (migran) ini tidak pernah tuntas ditangani terutama oleh pemerintah kita, yang berdasarkan kewajiban konstitusionalnya harus bertindak untuk mencegah dan menindak praktik-praktik perekrutan tenaga kerja yang ilegal, yang pada akhirnya berdampak buruk pada perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami para perantau, atau yang saat ini populer disebut perbudakan modern (modern slavery).

Problem tenaga kerja kita di NTT saat ini tidak saja terkait dengan pekerja migran yang bekerja di luar negeri, tetapi juga terkait pekerja migran kita di dalam negeri. Beberapa waktu lalu, tenaga kerja kita dari NTT Wilfrida Soik menghadapi masalah hukum di Malaysia. Ini hanyalah salah satu contoh dari fenomena gunung es dari masalah tenaga kerja kita di luar negeri. Banyak pekerja kita tidak melengkapi diri mereka dengan dokumen dan disalurkan melalui cara-cara ilegal yang menyebabkan mereka terperangkap dalam sindikasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini tenaga kerja kita dari NTT juga mengalami nasib buruk di Medan, yang menurut pengakuan mereka diperlakukan secara buruk. Tiga tahun lamanya mereka tidak menerima gaji, dilarang keluar rumah, dan bekerja dalam kondisi kerja yang buruk. Dengan demikian problem kita menjadi lebih besar. Belum lagi masalah yang terkait dengan keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan dan ekses-ekses lainnya setelah mereka kembali ke daerah (Lihat Bentara, 28 Januari 2014).

Mengapa persoalan TKI ini tidak pernah tuntas. Pertama, tidak ada komitmen politik yang jelas dan tegas dari pemerintah daerah kita. Hampir semua kabupaten di NTT tidak memiliki data akurat mengenai jumlah tenaga kerja migran. Oleh karena itu pemerintah kita juga seakan berjalan dalam rimba masalah yang tidak ada ujungnya. Masalah TKI ini juga, misalnya, tidak pernah menjadi perdebatan politik dalam Pemilukada dan Pemilu Legislatif. Hal ini merefleksikan bahwa masalah TKI belum menjadi problem bagi elite politik dan pemerintah kita di NTT. Akibatnya juga pengiriman tenaga kerja dari daerah kita tidak terkontrol dengan baik.

Kedua, peranan Gereja-Gereja di NTT. Hingga saat ini Gereja-Gereja di NTT belum optimal menjadikan masalah pekerja migran ini sebagai bagian integral nan-serius dari karya pastoral Gereja. Komisi Migran belum optimal untuk mengambil bagian dari pemecahan masalah. Di NTT, masyarakat (umat) selalu menoleh ke Gereja jika kuk dan beban menekan hidup mereka. Gereja telah menjadi sandaran terakhir ketika umat menghadapi masalah. Namun Gereja sebagai umat Allah, sebagai persekutuan orang-orang beriman tidak bisa berperan lebih besar untuk mengatasi masalah yang sama.

Itulah alasannya mengapa nasib tenaga kerja migran kita yang umumnya berasal dari desa-desa tidak tertangani dengan baik. Pekerja migran ini adalah orang-orang desa, yang tidak memahami mengenai hak-hak mereka sebagai pekerja dan prosedur-prosedur yang mesti dilakukan. Mereka tidak tertolong. Mereka seperti dipermainkan oleh nasib, bertukar tangkap dan lepas. Seperti biasanya, nasib orang-orang lemah dan miskin tak berdaya selalu menjadi permainan tangkap-lepas orang yang kuat kuasa.

Bentara, 7 Maret 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s