Anggaran Pilkada 9 Kabupaten di NTT Rp144,5 Miliar

Oleh FRANS OBON

Gubernur NTT Frans Lebu Raya
Gubernur NTT Frans Lebu Raya

KUPANG – Di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2015 akan ada 9 kabupaten menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015.

Sembilan kabupaten itu adalah 3 berada di Pulau Flores: Manggarai Barat, Manggarai, dan Ngada; ada 3 di daratan Timor: Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka; dua di Pulau Sumba: Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sabu Raijua.

Sebagaimana diberitakan Harian Flores Pos, 23 April 2015, dalam rapat kerja dengan DPRD NTT di Ruang Kelimutu, 21 April 2015, Gubernur NTT Frans Lebu Raya menyebutkan bahwa anggaran Pilkada di sembilan kabupaten itu sebesar Rp144,5 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kabupaten penyelenggara. Anggaran ini digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu, dan pengamanan Pilkada.

Gubernur Lebu Raya merincikan: anggaran Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat Rp14,6 miliar, Manggarai Rp14,1 miliar lebih, Ngada Rp12,5 miliar, Sumba Timur Rp21,7 miliar lebih, Sumba Barat Rp10 miliar, Timor Tengah Utara Rp22,6 miliar lebih, Belu Rp19 miliar lebih, Malaka Rp22,3 miliar lebih, dan Sabu Raijua Rp7,6 miliar. Anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum Rp126,5 miliar lebih, Badan Pengawas Pemilu Rp14 miliar lebih, dan biaya pengamanan Rp3,9 miliar lebih.

Menurut Gubernur, masih ada kabupaten belum mengalokasikan anggaran untuk Bawaslu dan pengamanan karena masih ada diskusi antara pemerintah daerah, KPUD, dan Bawaslu.

Koordinasi

Gubernur Lebu Raya menegaskan bahwa untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan Pilkada di sembilan kabupaten itu, pemerintah provinsi meminta para bupati meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pelbagai unsur pemerintahan yang ada di daerah masing- masing dan membangun kerja sama dalam rangka menjamin situasi keamanan dan ketertiban masyarakat

Para bupati diminta berkoordinasi dengan KPU dan Panwaslu dan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) NTT dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Data Pemilih

Sementara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pilkada, Gubernur Lebu Raya mengatakan, sesuai dengan hasil rapat antara KPU dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil pada 17 Maret 2015, penyerahan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dari Mendagri kepada Ketua KPU RI pada 17 April 2015. KPU RI akan meneruskannya ke KPU provinsi dan kabupaten.

Sedangkan penyerahan DP4 dari Mendagri kepada Ketua KPU dijadwalkan pada 3 Juni 2015. KPU akan mengolah DP4 untuk selanjutnya diteruskan ke KPU provinsi dan kabupaten untuk dimutakhirkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s