Penanganan Rabies Masih Bersifat Darurat

gambar penyebaran rabiesOleh Frans Obon

Kesan yang paling umum yang kita peroleh dari cara pemerintah daerah menangani masalah rabies di Flores dan Lembata adalah bahwa masalah yang begini serius menyangkut kehidupan manusia yang sudah dimulai tahun 1997 masih ditangani secara darurat hingga saat ini. Dalam artian ketika kasus rabies muncul di satu daerah, maka pada saat itu baru dilakukan vaksinasi secara massal dan penertiban hewan penular rabies. Langkah seperti ini seringkali terlambat karena penanganan secara massal baru dilakukan setelah ada kasus korban dugaan gigitan anjing rabies meninggal dunia.

Beberapa kasus yang terjadi belakangan ini jelas memperlihatkan cara penanganan darurat tersebut. Seorang anak berusia sembilan tahun dari Watuneso, Kabupaten Ende meninggal di Maumere, di rumh sakit umum milik pemerintah daerah Kabupaten Sikka, 19 Juli 2016. Menurut Mario B Nara, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sikka di Maumere, lima bulan lalu korban digigit anjing tetapi tidak mendapatkan vaksin antirabies. Korban dibawa ke rumah sakit di Maumere pada 19 Juli 2016 sekitar Pukul 04.25 namun nyawanya tidak bisa tertolong dan korban meninggal Pukul 15.01. Sebelum dibawa ke Maumere, korban sempat diantar ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setelah selama tiga hari mengalami gejala demam, muntah dan batuk. Saat tiba di rumah sakit umum milik pemerintah di Maumere, korban memperlihatkan gejala gelisah, mengamuk, air liur berlebihan, lalu tak sadarkan diri dan meninggal dunia (Flores Pos, 11 Agustus 2016)

Kasus rabies muncul lagi berdasarkan informasi dari Camat Palue, Kabupaten Sikka Adeodatus Buang kepada media pada Jumat, 12 Agustus 2016. Dikatakan, pekan lalu, seorang warga berusia 81 tahun meninggal dunia dan kuat dugaan korban meninggal dunia karena terserang rabies. Karena tiga bulan sebelumnya, korban digigit anjing dan pada akhir Juli 2016 baru dibawa ke Puskesmas Uwa, Kabupaten Sikka. Dokter Indra yang menangani korban kepada media mengatakan, korban dibawa ke Puskesmas Uwa, Kabupaten Sikka dengan gejala takut terhadap orang, takut angin, takut cahaya, dan pupil matanya melebar. Menurut dokter Indra, gejala-gejala seperti ini memang mirip gejala terserang rabies. Namun dokter Indra belum memastikan apakah korban meninggal dunia karena rabies atau tidak karena pihak Puskesmas belum melakukan pemeriksaan laboratorium. Karena itu dokter Indra hanya bisa menduga bahwa korban meninggal akibat terduga rabies (Flores Pos, 13 Agustus 2016).

Menyusul kejadian di Palue ini, petugas melakukan vaksinasi hewan penular rabies terutama anjing sebanyak 1.300 ekor dari 1.600 ekor yang terdapat di Pulau Palue. Pemerintah berjanji, sisanya 300 ekor akan diberi vaksin. Menurut Camat Palue Adeodatus Buang da Cunha, vaksinasi massal dilakukan menyusul terjadinya kasus dugaan rabies . “Saya sendiri keluar masuk kampung dan mendorong warga untuk menyukseskan kegiatan vaksinasi terhadap hewan penular rabies,” kata Adeodatus (Flores Pos, 16 Agustus 2016).

Dokter Asep Purnama, Sekretaris Komite Rabies Flores dan Lembata, mengatakan, dalam 19 tahun terakhir, jumlah orang yang meninggal akibat rabies di Flores dan Lembata sebanyak 250 orang. Kasus rabies pertama di Flores dan Lembata terjadi di Kabupaten Flores Timur tahun 1997. Dalam kurun waktu 1997-2016, ada 250 orang meninggal karena rabies. “Perlu berapa nyawa lagi agar warga Flores dan Lembata atau Nusa Tenggara Timur terbebas dari rabies. Mari kita bangun komitmen bersama untuk mencegah dan mengatasi rabies,” kata dokter Asep Purnama.

Di Kabupaten Sikka, kata dokter Asep Purnama, pemerintah sudah membikin Peraturan Daerah tentang Rabies. Namun, Perda tentang Rabies ini seperti macan ompong karena tidak pernah ditindaklanjuti dengan regulasi lainnya. “Saya sedih melihatnya,” kata dokter Asep Purnama.

Salah satu kendala, menurut dokter Asep Purnama dalam menangani kasus rabies ini adalah tidak tersedianya vaksin anti rabies di beberapa kabupaten di Flores dan Lembata. Karena itu diperlukan terobosan-terobosan baru untuk mencegah dan mengatasi rabies di Flores dan Lembata. Menurut dia, diperlukan kerja sama lintas kabupaten untuk mencegah dan mengatasi rabies. Sebab pergerakan hewan penular rabies ini terjadi lintas kabupaten. Pemilik anjing juga harus bertanggung jawab agar anjing peliharaannya divaksin demi menjamin terbebasnya Flores dan Lembata dari rabies.

Deskripsi di atas, yang diambil dari pemberitaan media, memperlihatkan kepada kita bahwa masalah rabies di Flores dan Lembata masih ditangani secara darurat. Kesan itu begitu kuat karena vaksinasi massal dilakukan begitu terjadi kasus dugaan rabies di salah satu daerah. Pola semacam ini hampir kita temukan di semua daerah di Flores dan Lembata. Seharusnya penanganan rabies yang sudah melanda wilayah Flores dan Lembata dalam hampir dua dekade terakhir dilakukan secara sistematis baik dalam penanganannya maupun dalam penyediaan anggaran pemerintah.

Keterlibatan Gereja Katolik

Dalam mengatasi masalah rabies di Flores dan Lembata, pemerintah mencoba menyertakan partisipasi Gereja Katolik sebagai sebuah institusi keagamaan yang paling dominan di Flores dan Lembata. Pendekatan penanganan rabies melalui partisipasi Gereja Katolik memberikan harapan bahwa masyarakat yang dalam terminologi agama disebut umat memberikan ketaatannya bila mendengar suara Gereja Katolik dalam menangani masalah rabies. Sebab salah satu masalah yang dihadapi pemerintah adalah keengganan masyarakat membawa anjing peliharaannya untuk divaksinasi. Oleh karena itu diharapkan partisipasi Gereja Katolik dalam penanganan rabies bisa mengatasi kendala ini sebab umat sangat mendengar suara-suara para pemimpin agama terutama di tingkat masyarakat akar rumput. Dengan demikian pengaruh Gereja Katolik dalam hal ini diperlukan untuk menggugah kesadaran masyarakat agar memelihara anjing secara sehat. Namun keterlibatan Gereja Katolik dalam menangani masalah rabies juga sangat bergantung pada ketersediaan dana pemerintah. Sebab pembiayaan vaksinasi anjing rabies disediakan oleh pemerintah. Gereja Katolik, misalnya, mengajak masyarakat dan membangun kesadarannya untuk memelihara anjing dengan cara yang lebih sehat yakni divaksin, tetapi kendala yang sering dihadapi adalah ketersediaan dana pemerintah terbatas, tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi anjing yang cukup cepat. Maka spiral masalah penanganan rabies kembali terjadi. Kembali pada persoalan ketersediaan dana.

Partisipasi Gereja Katolik dalam penanganan rabies diperlukan untuk dua kepentingan dasar ini, yakni pertama menumbuhkan budaya memelihara kehidupan dan kedua, membangun semangat solidaritas untuk menjaga kehidupan itu secara bersama-sama. Dalam hal yang pertama, partisipasi Gereja Katolik dalam penanganan rabies di Flores dan Lembata harus dilihat dalam konteks memelihara kehidupan, membangun budaya mencintai kehidupan. Kita semua sudah pasti tidak menginginkan bahwa hidup kita hilang dan melayang karena gigitan anjing rabies. Betapapun anjing bagi masyarakat Flores dan Lembata memiliki kaitan dengan kehidupan sosial-budaya dan ekonomi masyarakat, namun hidup manusia jauh-jauh lebih penting di atas semuanya. Gereja Katolik terlibat di dalam penanganan rabies di sini memang dimaksudkan agar masyarakat selalu diingatkan bahwa memelihara kehidupan itu menjadi fondasi dasar bagi kehidupan bersama kita.

Dimensi yang kedua dari keterlibatan Gereja Katolik dalam penanganan rabies adalah mengajak masyarakat untuk membangun solidaritas, rasa sepenanggungan, sehati dan sepikir untuk menghargai hidup dan saling menjaga dan memelihara kehidupan di antara masyarakat. Kesadaran untuk bersikap solider dengan orang lain adalah hal terpenting dalam memberantas dan mencegah penyebaran kasus rabies di Flores dan Lembata. Masyarakat Flores dan Lembata harus menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk menjaga kehidupan yang lain. Masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa anjing peliharaannya yang tidak divaksin bukan saja dapat membahayakan kehidupannya sendiri tetapi juga membahayakan kehidupan orang lain. Oleh karena itu solidaritas sebagai prinsip moral dalam ajaran moral Gereja Katolik harus menjadi prinsip dasar bagi kehidupan umat dan masyarakat. Kita memiliki kewajiban moral untuk memelihara dan menjaga kehidupan orang lain.

Peran Pemerintah

Keterlibatan pihak Gereja Katolik dan kelompok-kelompok sosial lainnya dalam masyarakat haruslah dipandang sebagai partisipasi masyarakat dalam tanggung jawab bersama untuk menjaga dan memelihara kehidupan manusia. Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bersama kita memiliki peran yang sangat besar dan barangkali berperan utama dalam menangani masalah rabies. Pemerintahlah yang bisa melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah ini. Hal ini perlu diingatkan setiap kali agar pemerintah kita tidak memandang bahwa partisipasi masyarakat dalam mengatasi suatu masalah rabies meniadakan tanggung jawab utama mereka dalam menangani masalah ini. Kita menghargai prinsip subsidiaritas dalam kehidupan masyarakat, tetapi kewenangan yang dimiliki oleh berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat sangat terbatas. Oleh karena itu masyarakat masih membutuhkan peran pemerintah. Prinsip seperti ini mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis yang memperlihatkan sifat tersistematisnya dalam penanganan rabies. Langkah strategis itu pertama-tama adalah diperlukannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanganan Rabies, yang bisa memberikan payung hukum untuk semua langkah penanganan masalah rabies. Adanya Peraturan Daerah tentang Penanganan Rabies tidak berarti masalah sudah beres, tetapi diperlukan peraturan lainnya yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pelaksanaan Perda tentang Pemberantasan Rabies. Perda dan peraturan lainnya ini yang akan mengharuskan masyarakat agar anjing peliharaannya harus divaksin dan pemerintah akan memberikan sanksi bagi orang yang melanggarnya. Langkah ini sudah pasti akan menekan alokasi anggaran untuk membeli vaksin anti rabies dalam kasus gigitan. Jika semua anjing sudah divaksin, maka kasus rabies sudah bisa ditekan.

Langkah kedua adalah pendataan hewan penularan rabies yang lebih akurat. Pemerintah memiliki perangkat pemerintahan hingga ke tingkat kampung. Aparat desa dan kelurahan diharuskan melakukan pendataan populasi anjing di kampung-kampung baik yang sudah divaksin maupun yang belum. Data-data mengenai populasi anjing yang akurat akan dapat memudahkan fokus penanganan rabies termasuk alokasi anggaran. Dari data-data yang ada dan pertumbuhan populasi anjing setiap tahunnya, pemerintah bisa memprediksikan berapa persentase kenaikan populasi anjing dan hal ini akan membantu penentuan pengalokasian anggaran pemerintah. Sangatlah tidak realistis bahwa pemerintah mengurangi alokasi anggaran vaksinasi anjing dan hewan penular rabies lainnya sementara populasi anjing meningkat. Sangat tidak realistis juga jika pemerintah mengambil kebijakan melakukan eliminasi total anjing untuk menghilangkan rabies dari masyarakat Flores dan Lembata.

Langkah ketiga adalah alokasi anggaran yang konsisten oleh pemerintah. Pengurangan alokasi anggaran untuk penanganan rabies akan efektif jika disertai dengan penegakan Perda tentang Penanganan Rabies dan peraturan lainnya, serta pendataan yang akurat. Perda dan peraturan lainnya yang dilaksanakan secara konsekuen akan sangat efektif untuk mengatur pemeliharaan hewan penularan rabies yang sehat dan pengawasan lalulintas hewan. Pendataan yang akurat mengenai populasi hewan penular rabies akan sangat membantu pemerintah untuk mengetahui pertumbuhan populasi hewan penular rabies dan berapa persentase penambahan populasi yang berasal dari lalulintas hewan penular rabies. Data-data ini akan dapat membantu pemerintah untuk mengetahui berapa hewan penular rabies sudah divaksin dan berapa yang belum sehingga penanganan akan lebih terfokus. Jika pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya ditegakkan dengan benar dan pendataan dilakukan akurat, maka dari situ barulah perlahan-lahan dilakukan pengurangan alokasi anggaran. Tanpa adanya peraturan yang baik dan pendataan yang benar, pengurangan alokasi anggaran pemerintah dalam menangani masalah rabies sama sekali tidak efektif.

Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat tidaklah cukup bagi pemerintah dalam menangani masalah rabies di Flores dan Lembata. Keterlibatan Gereja Katolik dan agama-agama lainnya di Flores dan Lembata dalam persoalan rabies memang diperlukan untuk membangkitkan kesadaran mengenai pentingnya kehidupan manusia dan sikap solidaritas kita bersama untuk menjaga kehidupan. Namun pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bersama tetap berperan penting. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat tidak boleh hanya untuk membagi tanggung jawab kegagalan dalam penanganan rabies ataupun membungkam kritikan mengenai keteledoran pemerintah menangani rabies. Sebab tanggung jawab utama tetap ada pada pemerintah. Karena di pemerintahan, terdapat akumulasi anggaran dan kewenangan untuk mengatur kehidupan bersama. Komitmen politik dan analisis kebijakan yang tajam akan dapat mengurangi kesan bahwa penanganan rabies di Flores dan Lembata masih bersifat tanggap darurat. Kita memerlukan langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menghapus air mata kita yang menetes setiap kali ketika melihat nyawa korban gigitan anjing rabies melayang sia-sia.
 
Ruteng, 18 Agustus 2016

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s