Kepemimpinan dan Manajemen PDAM

peta kota labuan bajo

 

Oleh Frans Obon

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manggarai Barat mempersoalkan seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wae Mbeliling. Kalangan Dewan dengan penuh kekhawatiran menilai bahwa seleksi Direktur PDAM Wae Mbeliling yang dikesankan berlangsung tertutup berpengaruh pada tidak terselesaikannya persoalan air minum bersih yang mendera Kota Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat yang memang sudah akut masalahnya (Flores Pos 26 Agustus 2016).

Anggota Dewan Fidelis Syukur mengatakan, Dewan belum mengetahui proses rekrutmen Direktur PDAM Wae Mbeliling. Proses seleksi sudah berlangsung lama tetapi Dewan tidak tahu berapa jumlah pelamar, berapa calon yang gugur seleksi dan lain-lain. Bahkan dengan nada getir dia mengatakan, “Kita telah merdeka 71 tahun, tetapi soal air minum bersih kita belum merdeka karena sampai sekarang masyarakat di ibukota Mabar ini masih menderita kesulitan air minum bersih”.

Kalau pemerintah melakukan seleksi secara tertutup, kata anggota Dewan Paulina Jenia, sebaiknya tidak perlu seleksi karena hal itu hanya formalitas belaka. Maka sebaiknya pemerintah cukup menunjuk satu orang yang menurut kaca mata pemerintah baik.

Abdul Ganir, Wakil Ketua DPRD Mabar, berpendapat bahwa seleksi terbuka pimpinan PDAM Wae Mbeliling diperlukan agar publik tahu kualitas calon, termasuk komitmennya tentang kelancaran air minum bersih bagi masyarakat Mabar, sehingga rakyat bisa menagih janji-janjinya. Menurut dia, masyarakat bisa menagih janji pimpinan PDAM bila air tidak lancar. Namun dengan proses rekrutmen yang terkesan tertutup ini, nanti hasilnya tidak memuaskan publik karena proses awalnya dilakukan di ruang gelap.

Namun semua tudingan anggota Dewan dibantah Yohanes Jelahu, Kepala Bagian Humas pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Menurut dia, proses seleksi pimpinan PDAM telah diumumkan melalui media massa, sehingga proses seleksinya berlangsung terbuka.

Masalah Kepemimpinan

Kritikan, aspirasi dan saran kalangan Dewan mengenai proses seleksi pimpinan PDAM Wae Mbeliling haruslah dipandang dalam konteks aspirasi dan keinginan sebagian besar masyarakat Manggarai Barat terutama Kota Labuan Bajo agar proses seleksi pimpinan PDAM Wae Mbeliling menghasilkan pimpinan yang berkualitas, berintegritas, memiliki kemampuan dan komitmen serta profesional sehingga masalah air bersih di Kota Labuan Bajo, sebagai parameter dan kota pariwisata terselesaikan dengan baik. Lahir dari keinginan untuk menuntaskan masalah air minum bersih di Kota Labuan Bajo yang memang selama ini belum tertangani dan tertata dengan baik. Oleh karena itu dalam persoalan ini, ada tiga poin yang menurut saya haruslah menjadi titik tolak dalam menilai dan merespon kritikan, aspirasi dan masukan dari kalangan Dewan.

Pertama, seberapa gawat masalah air di Labuan Bajo bukan saja dalam konteks pengembangan Labuan Bajo sebagai kota pariwisata maupun Kabupaten Manggarai Barat sebagai kabupaten pariwisata, tetapi jauh-jauh lebih penting haruslah dilihat dalam konteks pemenuhan hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan air minum bersih. Fokus pada masalah air bersih yang tidak pernah tuntas diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik karena makin bertambahnya penduduk Kota Labuan Bajo dan menurunnya debit air maupun ketidakberesan dalam mengelola dan menangani air bersih, akan dapat mengabaikan masalah apakah kewenangan seleksi pimpinan PDAM Wae Mbeliling ini merupakan kewenangan konstitusional pemerintah yang harus dijalankannya dan tidak adanya ruang bagi intervensi anggota Dewan dalam seleksinya. Artinya seleksi PDAM secara konstitusional merupakan kewenangan sepenuhnya pemerintah dan tidak ada ruang bagi Dewan untuk melakukan intervensi dalam menentukan pimpinan PDAM Wae Mbeliling, sehingga tidak ada kewajiban hukum apapun agar seleksi pimpinan PDAM Wae Mbeliling disampaikan kepada anggota Dewan. Dengan kata lain, jika domainnya adalah pemerintah daerah, maka tidak ada keharusan bagi panitia seleksi atau pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberitahukannya kepada Dewan.

Lihat artikel lainnya: Air Bersih

Dengan demikian, protes dan kritikan anggota Dewan mengenai seleksi pimpinan PDAM Wae Mbeliling yang dilakukan dalam ruang tertutup harus pula dipandang mewakili keingintahuan masyarakat luas atau publik mengenai orang yang akan mengatur dan mengelola masalah yang menyentuh hajat hidup orang banyak dan bagaimana dia bisa memegang dan mengendalikan persoalan yang ada.

Persoalan krusial yang menjadi perhatian dan fokus dari pemerintah daerah adalah memetakan persoalan air minum bersih yang memang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Masyarakat luas atau publik ingin mendapatkan pengelolaan dan penanganan air bersih yang bagus dan baik. Hak masyarakat untuk mendapatkan air minum bersih terpenuhi. Itulah fokus dari keluhan masyarakat selama ini. Umumnya sesuatu yang baik berawal dari perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik berawal dari penguasaan masalah secara benar dan komprehensif. Oleh karena itu diperlukan analisis persoalan yang tepat, benar dan jauh-jauh dari perhitungan politik dan keuntungan finansial yang diperoleh secara pragmatis sesaat. Oleh karena itu diperlukan orang yang memang paham masalahnya, merencanakannya dengan tepat dan komit melaksanakannya.

Kedua, transparansi. Aspek transparansi ini diperlukan agar semua keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Transparansi itu diperlukan agar pemimpin yang terpilih untuk memimpin PDAM Wae Mbeliling diuji secara publik dan akhirnya mendapatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu menjadi modal sosial yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Opini publik yang beragam yang mencirikan beragamnya keinginan, harapan dan kepentingan di dalam masyarakat, dapat menjadi tanur api yang membersihkan semua motivasi, komitmen dan memperdalam rasa tanggung jawab untuk mengatasi masalah air minum di Labuan Bajo. Meskipun kita akui bahwa tidak mungkinlah seorang pemimpin memenuhi semua keinginan masyarakat karena memang kepentingannya juga beragam.

Ketiga, kemampuan manajerial. PDAM sebagai perusahaan daerah tidak bisa diperlakukan seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam tubuh birokrasi pemerintahan. Cara kerja dan operasionalisasinya berbeda sama sekali. Semangat berprestasi, semangat melayani, dan kerja keras sebagaimana biasa terjadi dalam sebuah tradisi perusahaan harus tumbuh di dalam manajemen PDAM. Harus ada semangat corporate dalam pengelolaan dan penanganannya. Semangat ini akan terlihat di dalam cara melayani kebutuhan masyarakat. Selama ini perusahaan daerah air minum kita di seluruh Flores dan Lembata memiliki tabiat dan kebiasaan yang sama bahwa pengelolaannya tidak memperlihatkan semangat dan jiwa korporasi modern yang efisien dan efektif. Manajemen PDAM kita berjalan lamban sebagaimana umumnya birokrasi pemerintahan. Itulah sebabnya kerangka berpikir kita dalam menentukan pilihan pemimpin PDAM haruslah dalam konteks mengelola perusahaan. Oleh karena itu panitia seleksi dan Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemutus akhir pengangkatan pimpinan PDAM harus juga berpikir dalam konteks pengelolaan perusahaan seperti ini.

Oleh karena itu pemimpin PDAM Wae Mbeliling yang terpilih, misalnya haruslah seorang yang mampu bertindak sebagai chief executive officer/CEO, yang memiliki kemampuan berkomunikasi, berani mengambil keputusan, seorang manajer dan eksekutor yang baik. Dia berani menolak untuk dipaksa bergerak di luar aturan, berani mengatakan tidak terhadap semua keinginan yang akan menarik PDAM ke dalam berbagai kepentingan kelompok, politik, dan kepentingan-kepentingan tersembunyi lainnya.

Menurut saya, pemetaan masalah yang tepat akan dapat membantu pemerintah dan publik untuk menentukan dan memilih siapa yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk mendapatkan orang yang terbaik itu dibutuhkan transparansi. Sudah saatnya pemilihan pimpinan PDAM di seluruh Flores dan Lembata jauh dari berbagai perhitungan kepentingan politik dan finansial, tetapi fokus utamanya adalah melayani masyarakat dengan baik. Transparansi dalam seleksi akan dapat menggugurkan semua asumsi, anggapan dan kasak kusuk bahwa pemilihan pimpinan PDAM kita di Flores dan Lembata masih terikat dengan berbagai kepentingan politik. Mungkin karena itu pula kita hampir menemukan masalah dan keluhan yang sama bahwa manajemen PDAM kita belum sepenuhnya melayani masyarakat dengan baik.

Ruteng, 27 Agustus 2016

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s