Proyek-Proyek yang Mubazir

ilustrasi
ilustrasi

Oleh Frans Obon

Media kembali memberitakan mengenai proyek-proyek pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun tidak pernah dimanfaatkan atau mubazir. Contoh terakhir adalah tiga los pasar di Kota Larantuka, ibukota Kabupaten Flores Timur tidak difungsikan (Flores Pos, 1 September 2016). Pasar ikan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (TPI) Amagarapati yang dibangun 2013, pasar buah Sarotari yang dibangun 2014, dan los pasar Terminal Weri yang dibangun bupati dan wakil bupati pada periode sebelumnya, dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Bukan hanya tiga los pasar tersebut yang mubazir, tetapi masih ada los pasar lainnya yang dibangun 2013 dengan dana miliaran rupiah namun sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat yakni los Pasar Demon Pagong di antara Desa Watotikaile dan Desa Lewokluok, Kecamatan Demon Pagong. Gedung-gedung pasar tersebut tidak dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi. Kepada media masyarakat mengeluh bahwa seandainya dana miliaran rupiah itu digunakan untuk membangun jalan raya atau infrastruktur di pedesaan, maka akan jauh lebih bermanfaat.

Mathias Werong Enay, Wakil Ketua DPRD Flores Timur, meminta pemerintah dan dinas-dinas terkait melakukan penertiban para pedagang dan mengarahkan mereka untuk berdagang di los pasar yang telah dibangun pemerintah. Di samping itu pemerintah membuat peraturan daerah sebagai landasan hukum bagi penertiban para pedagang agar para pedagang menggunakan los-los pasar yang telah dibangun pemerintah dengan biaya miliaran rupiah. Ikan dijual di pasar ikan, buah dijual di pasar buah. “Sosialisasikan secara baik kepada para pedagang dan masyarakat. Pedagang diminta mengikuti arahan dari pemerintah. Ini demi keamanan dan kenyamanan bersama. Sayang sekali bangunan bernilai miliaran rupiah itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Enay.

Cerita lama

Cerita mengenai gedung-gedung pemerintah yang mubazir adalah cerita lama dalam pembangunan di Flores dan Lembata. Bukan hanya cerita masyarakat Kabupaten Flores Timur. Banyak sekali bangunan dan proyek pemerintah, setelah diresmikan, diserahterimakan dari kontraktor kepada pemerintah, tidak pernah dimanfaatkan lagi. Padahal gedung-gedung tersebut dibangun dengan dana pemerintah yang tidak sedikit. Lantas kita pun bertanya: mengapa dan apa alasan mendasarnya sehingga gedung-gedung pemerintah itu tidak dimanfaatkan dan dibiarkan sebagai aset yang mubazir?

Pertama, konsep pembangunan yang samar-samar. Adalah hal yang masuk akal sehat bila kita menilai bahwa alasan mendasar dari proyek mubazir ini adalah kaburnya konsep pembangunan di tingkat lokal. Sebuah perencanaan yang baik tentu saja didasarkan pada konsep pembangunan yang jelas, terukur dan visible. Perencanaan bukan saja soal teknis hitung menghitung anggaran, melainkan atas dasar apa dan konsep pembangunan seperti apa yang melandasi dibangunnya suatu proyek pemerintah. Ambillah contoh soal pasar di pedesaan. Pembangunan los pasar di sebuah daerah pedesaan dimaksudkan agar aktivitas ekonomi tumbuh di desa-desa. Tetapi sungguhkah los pasar itu menjadi kebutuhan masyarakat desa sebagai tempat bergeraknya aktivitas ekonomi desa? Los pasar yang mubazir yang telah dibangun di pedesaan itu merupakan salah satu contoh dari melesetnya perkiraan pemerintah mengenai kegairahan ekonomi pasar oleh pelaku ekonomi pedesaan. Dengan demikian, los pasar yang mubazir adalah fakta yang dengan sendirinya membantah asumsi-asumsi yang dibikin pemerintah.

Kedua, orientasi proyek. Sudah lama sekali kita mendengar kritikan melalui media bahwa dinas-dinas pemerintah memang pada dasarnya hanya berorientasi proyek. Setiap dinas dalam tubuh birokrasi membangun asumsinya sendiri-sendiri mengenai apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Yang lazim terjadi selama ini adalah pemerintah tidak pernah secara serius melakukan penelitian dan telaahan yang memadai dan independen mengenai apa persisnya yang dibutuhkan oleh rakyat. Sebaliknya setiap tahun anggaran, dinas-dinas membuat program-program yang dalam asumsinya dibutuhkan oleh rakyat. Proyek demi proyek dibuat oleh dinas-dinas pemerintah, tetapi tidak pernah dilakukan evaluasi mengenai dampak dari proyek pemerintah tersebut. Pertanggungjawaban mengenai proyek-proyek pemerintah hanya berhenti pada prosedur pembangunan proyek, dalam arti setelah seluruh prosedur hukum pengerjaan proyek selesai, maka tanggung jawab dinas juga sudah selesai. Tanggung jawab dinas selesai jika dalam pemeriksaan instansi berwenang tidak ditemukan kesalahan atau tidak menyalahi aturan dalam pembangunannnya. Setelah penyerahan gedung atau bangunan dari kontraktor, plus pemeliharaan selama enam bulam sudah beres, maka tanggung jawab dinas sebagai pemilik proyek selesai. Sama sekali tidak ada indikator yang bisa menilai apakah gedung atau bangunan tersebut memberi manfaat bagi kepentingan rakyat atau tidak. Tidak ada mekanisme evaluasi mengenai dampak positif dari suatu proyek. Oleh karena itu ketika suatu proyek dinilai tidak menyalahi aturan yang ada, maka tanggung jawab dinas sudah selesai. Pada tahun anggaran berikutnya, dinas bersangkutan mulai mengusulkan proyek yang baru, dan begitu seterusnya.

Ketiga, proyek-proyek pemerintah sering tidak merefleksikan visi bupati dan wakil bupati. Kesan paling kuat bagi kita adalah proyek-proyek pemerintah bertaburan di mana-mana di semua sektor kehidupan dengan dana miliaran rupiah setiap tahun. Tetapi sama sekali kita tidak mendapatkan kesan kuat bahwa semua proyek dan program pemerintah itu mencerminkan visi bupati dan wakil bupati. Visi bupati dan wakil bupati, baik yang disampaikan pada saat kampanye maupun sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seringkali tidak konkret dalam kenyataannya. Semua rumusan visi bersifat formal tetapi jarang sekali dapat diterapkan secara konkret dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD hanya berkisar pada realisasi anggaran sudah seratus persen atau tidak. Laporannya sangat teknis. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa miliaran dana dikucurkan dalam proyek-proyek pemerintah tetapi kondisi masyarakat tetap tidak berubah secara signifikan.

Hilangnya Daya Kritis

Mengapa semua ini bisa terjadi? Salah satu jawaban yang paling mungkin adalah hilangnya daya kritis di dalam masyarakat. Lembaga yang secara konstitusional diberi wewenang untuk melakukan kontrol yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Selama satu periode atau lima tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati seharusnya memberi ruang dan kesempatan bagi Dewan untuk melakukan evaluasi, menjalankan fungsi kontrol terhadap cara pemerintah membikin program dan proyek pembangunan. Namun suara kritis itu menghilang dari ranah publik, menghilang dari ruangan Dewan. Sebaliknya anggota Dewan larut dalam cara kerja dan pola pikir eksekutif mengenai program dan proyek pemerintah.

Sikap Dewan seperti ini juga tidak mengherankan publik. Sebab sudah lama sekali kritikan dialamatkan kepada Dewan mengenai keterlibatan mereka dalam proyek-proyek pemerintah. Sudah menjadi dugaan umum di daerah-daerah saat ini bahwa Dewan terlibat secara sembunyi dan rapi dalam proyek-proyek pemerintah. Dengan demikian proyek-proyek pemerintah menjadi titik temu kepentingan antara legislatif dan eksekutif. Lalu, siapa mengawasi siapa, siapa kontrol siapa. Yang ada hanya tahu sama tahu. Suara kritis akhirnya sama seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Diam adalah ekspresi paling “aman” untuk menjaga kepentingan bersama.

Perguruan tinggi di daerah-daerah, yang dianggap sebagai menara intelektual, selama Orde Reformasi, sama sekali tidak memainkan peran penting. Dalam konteks Flores dan Lembata, cara yang paling gampang untuk mengecek dan memeriksa daya kritis dari menara intelektual perguruan tinggi adalah membaca opini di suratkabar. Kita tidak pernah menemukan opini yang secara serius memeriksa dengan teliti dan tajam mengenai asumsi-asumsi pemerintah dalam membangun sebuah daerah. Kita tidak pernah menemukan opini surat kabar yang membahas dan memeriksa dengan teliti visi, misi dan program calon-calon kepala daerah untuk menakar apakah memang masuk akal, dapat diterapkan, atau sekadar “bunyi besar”. Mengapa tidak ada pemeriksaan yang teliti seperti ini? Bisa saja perumusan visi, misi, dan program para calon itu melibatkan orang-orang dari perguruan tinggi sebagai alasan menghilangnya suara kritis dari kalangan perguruan tinggi.

Selama satu periode pemerintahan bupati dan wakil bupati, daya kritis dari lembaga pendidikan tinggi menghilang entah ke mana. Di kampus-kampus tidak ada diskusi serius mengenai program pemerintah. Dunia kampus sibuk dengan dirinya sendiri dan pemerintah berjalan dengan dunianya sendiri. Ketidakpedulian dan kepasifan dunia kampus melengkapi dengan sempurna kepasifan dan ketidakpedulian masyarakat luas mengenai kebijakan, program dan proyek pemerintah. Semuanya terperangkap dalam sebuah jebakan budaya bisu (silent culture) yang memang sudah lama dikeluhkan dan menjadi salah satu budaya dominan dari situasi masyarakat kita. Kepasifan dan ketidakpedulian dunia pendidikan tinggi melengkapi dengan sempurna mati surinya masyarakat sipil di daerah-daerah. Proyek-proyek mubazir menceritakan betapa besar dampaknya jika daya kritis menghilang dari ruang publik.

Ruteng, 4 September 2016

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s