Mengontrol Informasi

ilustrasi
ilustrasi

Oleh Frans Obon

Melarang pegawai negeri sipil memberikan informasi dan keterangan pers kepada media sebagai langkah mengontrol lalu lintas informasi di kalangan birokrasi pada tingkat lokal adalah kenyataan yang hampir ditemukan di semua birokrasi lokal di Flores khususnya dan Nusa Tenggara Timur umumnya, bahkan mungkin pula di belahan lain dari Indonesia. Ada upaya dari pemimpin birokrasi lokal mengendalikan lalu lintas informasi kepada media dengan menerapkan kebijakan satu pintu pemberian informasi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah mengendalikan informasi kepada media, sekaligus meredam kebisingan di kalangan birokrasi pemerintahan lokal.

Dengan kebijakan informasi satu pintu ini pula diharapkan  informasi yang diberikan kepada masyarakat oleh dinas-dinas pemerintah hanya satu kata sehingga informasi dan data yang diberikan ke media lebih akurat. Karena itu larangan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi akses media dan pegawai negeri sipil terhadap informasi, namun tidak semua orang bisa memberikan informasi kepada pers. Kewenangan memberikan informasi kepada media hanya ada pada kepala dinas. Kalau kepala dinas berhalangan, barulah dia bisa mendelegasikan kewenangan ini kepada sekretaris dinas atau kepala bagian.

Informasi satu pintu

Di tengah kebebasan media pasca Orde Baru Soeharto, muncul kembali terminologi yang lazim digunakan pemerintah termasuk oleh birokrasi lokal yakni kebebasan media yang kebablasan. Untuk mengendalikan “kebebasan media yang kebablasan” ini, elite kekuasaan dan birokrasi mencoba mengendalikannya pada sumber informasi di birokrasi pemerintahan dengan menerapkan sistem informasi satu pintu. Informasi satu pintu tidak lain adalah hanya pimpinan di sebuah instansi pemerintah yang bisa memberikan keterangan pers, sedangkan di luar itu, orang yang bersangkutan harus mendapatkan izin darinya. Dengan itu informasi hanya keluar dari satu pintu yakni pintu pimpinan dinas atau instansi. Kewenangan pemberian keterangan pers ini pun berdasarkan jabatan struktural di bawah pimpinan dinas sedangkan pegawai negeri sipil yang tidak menduduki jabatan struktural tidak diberi kesempatan untuk memberikan informasi kepada media. Dengan demikian informasi satu pintu tidak lain adalah cara mengendalikan dan mengontrol informasi di dalam tubuh birokrasi.

Oleh karena itu sesungguhnya kita tidak mengerti alasan bahwa informasi satu pintu ini dimaksudkan untuk akurasi informasi dan data yang diberikan ke media. Orang-orang di birokrasi yang berani memberikan informasi kepada media sebagian besar adalah orang-orang yang memiliki akses pada data dan informasi birokrasi.  Mereka berani menjadi narasumber atau memberikan keterangan pers karena mengetahui bahkan mereka adalah pelaku di dalamnya. Narasumber yang memiliki kesadaran bermedia tidak mungkin memberikan informasi dan keterangan pers yang tidak berdasarkan data yang akurat. Karena dia tahu risikonya ketika dia memberikan informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu kebijakan informasi satu pintu yang banyak diterapkan oleh birokrasi lokal sama sekali tidak terkait dengan akurasi informasi, tetapi lebih merupakan bagian dari strategi komunikasi politik elite kekuasaan dan elite birokrasi untuk mengontrol informasi.

Jurnalisme Melalui

 Praktik yang lazim dari informasi satu pintu ini sebetulnya terefleksi juga di dalam pola penulisan berita dari media cetak lokal. Setidaknya pola penulisan berita media cetak lokal bisa menjelaskan bahwa kebijakan pemberitaan satu pintu sudah lama dipraktikkan. Jika narasumber berita bukanlah Bupati dan Wakil Bupati serta kepala dinas, tetapi pejabat di level bawahnya, maka pola penulisan berita biasanya: Kepala Dinas ABCD melalui Kepala Bagian ABCD mengatakan…… Di sini kepala bagian mewakili kepala dinas untuk memberikan keterangan pers kepada media tetapi karena hanya atasannya yang bisa memberikan keterangan pers, maka digunakan kata melalui. Saya sendiri tidak tahu dari mana pola ini muncul, tetapi sudah biasa digunakan di media. Rupanya karena telah diberi kewenangan untuk memberikan keterangan pers, maka bawahan seolah-olah meminjam “mulut” atasannya sehingga atasannya itu berbicara seolah-olah melalui “mulut” bawahannya. Karena itu keterangan yang diberikannya adalah keterangan dari atasannya.

Contoh lain dari pola berita melalui ini: Pemerintah Kabupaten ABCD melalui Dinas ABCD memfasilitasi pembentukan perhimpunan hotel dan restoran di Kabupaten ABCD. Mengapa tidak langsung saja Dinas ABCD memfasilitasi pembentukan perhimpunan hotel dan restoran di Kabupaten ABCD. Karena Dinas ABCD itu memang merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pembentukan perhimpunan hotel dan restoran.

Jurnalisme dengan pola penulisan melalui ini hampir berlaku baik di kalangan birokrasi lokal maupun institusi-institusi negara lainnya. Mengapa tidak langsung saja menyebut nama dan jabatan narasumber, misalnya Kepala Bagian ABCD mengatakan…., tetapi mengapa mesti kepala dinas melalui kepala bagian. Kalau kita bertanya mengapa demikian, kita akan mendapatkan jawabannya bahwa hanya Bupati dan Wakil Bupati, kepala dinas atau atasannya saja yang berhak dan bisa memberikan keterangan pers. Oleh karena itu dia bukan berbicara atas namanya sendiri, tetapi atas nama atasannya.

Jika terjadi kekeliruan di dalam memberikan informasi dan data kepada pers, siapa yang bertanggung jawab atas pernyataan pers tersebut? Apakah Bupati dan Wakil Bupati, kepala dinas atau atasannya? Apakah atribusinya akan ditulis nama bupati dan wakil bupati, kepala dinas atau atasannya, atau nama narasumber yang memberikan informasi. Umumnya dalam pola berita seperti ini, kata Bupati dan Wakil Bupati, kepala dinas atau atasannya melalui kepala bagian atau sekretaris dinas disebutkan hanya satu kali tetapi atribusi selanjutnya adalah nama narasumber yang memberikan informasi dan data kepada pers.

Praktik seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi karena narasumber yang memberikan keterangan pers sudah mendapatkan izin dari atasannya atau instansi di mana dia bekerja. Setidaknya narasumber melalui ini sudah mendapatkan izin dari atasannya untuk bisa memberikan keterangan pers mewakili kepentingan organisasi. Kalau memang dia tidak mendapatkan izin dari atasannya untuk memberikan keterangan pers mewakili kepentingan organisasinya, maka dia tidak akan berani memberikan keterangan kepada pers. Dengan demikian prosedur untuk mendapatkan izin berbicara atas nama instansi haruslah dipandang sebagai prosedur internal birokrasi. Artinya sebelum narasumber memberikan informasi dan keterangan pers, dia telah mendapatkan kewenangan untuk itu dan memang dia mendapatkan kewenangan itu untuk memberikan keterangan pers. Maka keterangan pers yang diberikannya sah mewakili kepentingan organisasinya sehingga tidak perlu lagi ada keterangan seolah-olah atasannya yang sedang memberikan keterangan pers dengan cara meminjam mulut bawahannya.

Berbeda halnya kalau seseorang menulis opini di media cetak. Biasanya pada akhir artikel opini, penulis menyebutkan instansi di mana dia bekerja dan menjelaskan bahwa opini dari yang bersangkutan bukan mewakili perspektif lembaga di mana dia bekerja, melainkan opini pribadi si penulis. Lain halnya bila opini yang dimuat di media cetak itu adalah opini yang merupakan tanggapan sebuah lembaga tertentu atas opini yang telah dimuat sebelumnya di media cetak yang menyinggung kepentingan lembaga bersangkutan, maka penulis opini akan mengatakan bahwa opini tersebut adalah tanggapan lembaganya atas opini yang telah dimuat media cetak sebelumnya. Dengan ini kepada kita diperlihatkan bahwa penulis telah mendapatkan kewenangan dari lembaganya untuk menanggapi opini tersebut dan biasanya penulis menyebutkan posisi atau jabatannya di lembaga tersebut.

Agenda di Balik Pintu

Persoalan seperti ini menimbulkan pertanyaan dalam akal sehat kita bahwa apa sesungguhnya yang terjadi di balik informasi satu pintu yang diterapkan birokrasi lokal kita? Mungkin lebih tepat kita namakan agenda di balik pintu untuk menyebutkan hidden agenda (agenda tersembunyi) di balik kebijakan informasi satu pintu yang diterapkan oleh pemerintah lokal pasca Orde Baru Soeharto. Di balik kebijakan satu pintu itu sesungguhnya adalah refleksi dari pengendalian konflik dan pertarungan kepentingan dan politik kekuasaan di birokrasi.

Menurut saya, ada dua alasan mendasar yang boleh dianggap sebagai agenda tersembunyi di balik kebijakan informasi satu pintu ini.

Pertama, merawat politik pencitraan. Kebebasan dan kemudahan mendirikan media massa pada Orde Reformasi berdampak pada pengaruh media massa khususnya media cetak menjadi begitu besar dan kuat, terutama  lebih lagi pada era di mana media sosial menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Ketika undang-undang pemilu memberlakukan pemilihan langsung maka politisi berusaha membangun politik pencitraan dan berusaha merawatnya dengan baik. Politik pencitraan seringkali harus dirawat karena pencitraan bisa dirusakkan oleh pemberitaan media.

Di sini ada dua kemungkinan terjadi. Pertama, elite kekuasaan dan birokrasi pertama-tama mencoba mengendalikan media massa melalui tangan media sendiri. Dengan ini diharapkan media melakukan kontrol internal (self-censorship) terhadap pemberitaan. Jika cara ini tidak efektif, maka cara kedua adalah elite kekuasaan dan birokrasi melakukan pengendalian internal agar tidak merusak citra politik itu dari dalam. Cara ini bisa dipakai terutama menghadapi media yang kritis dan independen. Pengendalian ke dalam ini akan membuat media mengalami kesulitan untuk mendapatkan data-data dan informasi. Pengendalian internal ini memang seringkali seperti api dalam sekam. Di atas permukaan terlihat ada keademan dalam tubuh birokrasi tetapi jauh di bawah permukaan tersimpan konflik kepentingan.

Kedua, pertarungan kepentingan dalam birokrasi. Tidak ada yang memiliki kepentingan yang begitu besar dalam konteks politik lokal selain pegawai negeri sipil itu sendiri. Oleh karena itu imbauan agar pegawai negeri sipil netral dalam pemilihan kepala daerah sama sekali tidak efektif karena memang pegawai negeri sipil memiliki kepentingan yang jauh lebih besar terutama dalam perebutan sumber daya yang ada dalam birokrasi.

Setiap kali pemilihan bupati dan wakil bupati digelar di daerah, pegawai negeri sipil tidak akan pernah netral. Siapa yang berkeringat, dia berhak menikmati hasilnya. Penempatan posisi-posisi penting di dalam birokrasi sama sekali tidak terlepas dari perebutan kekuasaan politik. Hampir semua orang yang akan menduduki posisi-posisi penting di dalam birokrasi setelah pemilihan kepala daerah adalah orang-orang yang memang satu gerbong dengan bupati dan wakil bupati terpilih. Kelompok-kelompok yang tidak ada dalam gerbong kekuasaan yang ada berpotensi untuk menjadi pesaing dalam pemilihan kepala daerah berikutnya. Kelompok yang satu gerbong dengan bupati dan wakil bupati pun belum tentu berada pada gerbong yang sama lima tahun lagi. Hal ini tergantung pada cara bupati dan wakil bupati memelihara kesetiaan dari orang-orang  yang berada di sekitarnya. Mungkin hal ini dapat mempertegas pendapat bahwa tidak ada yang abadi dalam politik, yang abadi hanyalah kepentingan itu sendiri.

Oleh karena itu informasi satu pintu ini umumnya adalah bagian dari strategi komunikasi politik elite kekuasaan dan rekan-rekannya untuk mencegah lebih awal delegitimasi dari klaim-klaim kesuksesan pembangunan yang akan dikampanyekan oleh elite kekuasaan lima tahun ke depan. Karena itu informasi-informasi dan data-data pencapaian pembangunan pemerintah mesti dikendalikan dengan baik. Hal ini bisa dimengerti karena memang konflik kepentingan birokrasi yang ada di media adalah hasil muntahan dari dalam birokrasi itu sendiri. Dengan kata lain jika konflik dalam birokrasi itu tidak terselesaikan dengan baik secara internal, maka konflik itu akan dilempar ke masyarakat  melalui media. Dengan demikian konflik birokrasi yang ada di media adalah bola yang dilempar ke luar lapangan birokrasi yang ditangkap dengan beragam cara oleh media. Oleh karena itu konflik birokrasi yang ada di media lebih merupakan bola lemparan dari konflik kepentingan di dalam birokrasi itu sendiri. Dengan demikian pula mengontrol informasi di dalam birokrasi adalah jalan efektif untuk mengendalikan berbagai kepentingan kekuasaan di dalam birokrasi itu sendiri. Tetapi sampai kapan pengendalian informasi ini berjalan efektif, kita tidak bisa menjaminnya. Kuatnya pertarungan kepentingan kekuasaan di dalam birokrasi membuat lalu lintas informasi sulit pula dikendalikan. Sama halnya tiap kali kita mengimbau agar pegawai negeri sipil bersikap netral dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, tiap kali pula tidak pernah berhasil. Tiap kali informasi berusaha dikendalikan oleh elite kekuasaan dan elite birokrasi, tiap kali bola informasi itu terpantul ke luar dinding birokrasi. Maka jauh lebih baik kita tidak perlu kendalikan informasi itu, karena biarlah publik yang menilai mana informasi yang berguna dan mana yang palsu. Makin kita sembunyikan, makin kita tidak bisa mengendalikannya. Karena faktanya informasi satu pintu itu tidak pernah berhasil mengendalikan informasi, terutama pada masa di mana media sosial menjadi bagian dari keseharian masyarakat dan di mana media menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan dan pengawasan penggunaan kekuasaan.

 

Ruteng, 18 Desember 2016

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s