Oleh Frans Obon
Kabupaten Manggarai Barat merupakan satu dari sekian banyak daerah otonom baru yang dibentuk setelah Reformasi Mei 1998 di Indonesia. Manggarai Barat dibentuk berdasarkan UU No. 8/2003 pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dan diteken Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno.
Semua daerah otonom baru di Indonesia sesudah Reformasi 1998 dibentuk dengan alasan yang hampir serupa. Misalnya kabupaten baru dibentuk untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, mendekatkan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Semua cita-cita dan tujuan mulia pemekaran tersebut masih sulit tercapai. Misalnya terbuka luasnya lapangan kerja baru. Pada masa itu lapangan pekerjaan baru yang dibayangkan adalah terserapnya tenaga kerja terdidik dari perguruan tinggi di sektor birokrasi pemerintah karena ada penambahan kantor-kantor pelayanan pemerintah.
Asumsi lainnya adalah pembelanjaan pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui pembangunan infrastuktur akan menyerap tenaga kerja. Namun, berapa besar tenaga kerja yang terserap masih belum terlalu jelas angkanya. Namun pasti bahwa proyek-proyek pemerintah dikerjakan oleh orang-orang lokal dan dengan itu dianggap menguntungkan masyarakat lokal.
Pendekatan pelayanan kepada masyarakat juga masih bisa diperdebatkan. Memang benar bahwa jika masih bergabung dengan kabupaten induk, jangkauan pelayanan masih terlalu luas sehingga menyulitkan bila harus pergi ke kota kabupaten. Pengandaian lainnya adalah perkembangan dan pertumbuhan ibu kota sebuah kabupaten dapat berkontribusi pada perbaikan pelayanan.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah juga tujuan mulia lainnya. Kemiskinan menurun dan perbaikan kesejahteraan terjadi. Ideal ini masih harus dipertanyakan lagi sebab stunting masih tinggi, penurunan daya beli terjadi, dan angka kemiskinan hanya berkurang sedikit. Hampir pasti tidak ada kemajuan berarti di kabupaten baru jika dibandingkan dengan kabupaten induknya. Malahan copy paste apa yang terjadi di kabupaten induk. Karena elite di kabupaten baru merupakan limpahan dari kabupaten induk.
Berlari dengan Cepat
Kabupaten Manggarai Barat sebenarnya merupakan satu daerah otonom baru yang memiliki kesempatan, peluang dan potensi untuk berlari dengan lebih cepat dari kabupaten lainnya saat ini di Flores. Salah satu sektor yang mempercepat raihan kemajuan itu adalah pariwisata. Bukan sekadar wacana, tetapi beberapa aksi nyata telah dilakukan pemerintah pusat untuk menarik perhatian dunia terhadap potensi pariwisata di Labuan Bajo. Bahkan berkat potensi wisata itu, Labuan Bajo dianggap sebagai daerah tujuan wisata premium saat ini. Investasi berskala besar mulai berdatangan ke Manggarai Barat.
Pertanyaan terbesarnya tentu saja adalah seberapa besar sektor pariwisata berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat?
Jawabannya tentu saja pertama-tama ada di tangan pemerintah yang mengatur dan membikin kebijakan politik dan pembangunan di daerah. Bagaimana pemerintah daerah menyiapkan masyarakat lokal untuk mengambil bagian dalam gebyar pariwisata premium Labuan Bajo tersebut. Tidaklah cukup dengan kata-kata, tetapi bagaimana kata-kata, konsep pembangunan dan pilihan kebijakan pembangunan itu mencerminkan komitmen yang kuat untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan bidang pariwisata tersebut.
Data pemerintah memperlihatkan bahwa potret kemiskinan di Manggarai Barat sekitar 17,19 persen dan angka stunting 19,06 persen pada tahun 2020 dan turun menjadi 15,07 persen tahun 2021. Angka ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan dan memerlukan prioritas kebijakan politik dan pembangunan yang lebih tajam.
Pemerintah sudah memetakan persoalannya bahwa tiga sektor lainnya harus digenjot untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan di bidang sektor pariwisata. Sektor-sektor itu adalah pertanian, peternakan dan kelautan.
Apa artinya ini? Sebagian besar masyarakat kita masih berkutat di sektor pertanian. Potensi lahan kita masih tinggi. Namun sektor pertanian makin hari makin terbebani oleh berbagai persoalan. Bahkan semakin banyak kaum muda terdidik kembali ke desa tapi enggan terjun ke sektor pertanian. Oleh karena itu pemerintah harus memastikan bahwa sektor pertanian dikembangkan sedemikian sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari sektor ini. Artinya bagaimana kebijakan pemerintah agar pertanian dapat menyuplai pengembangan industri pariwisata di Labuan Bajo.
Pariwisata memiliki logikanya sendiri. Pariwisata memiliki standar-standar tertentu dan dalam konteks pertanian, produk pertanian yang dihasilkan harus memenuhi standar kebutuhan konsumsi wisatawan. Ini tentu bukan pekerjaan mudah. Ini tergantung pada intervensi macam apa yang dibikin pemerintah agar produk pertanian kita memenuhi standar pariwisata.
Demikian halnya dengan peternakan. Pariwisata juga memiliki standarnya tersendiri. Karena itu pengembangan ternak kita harus pula dikerjakan untuk memenuhi permintaan tersebut. Demikian pula sektor kelautan diperlukan kebijakan yang terarah. Hanya dengan cara itu masyarakat Manggarai Barat tidak akan menjadi tamu di rumahnya sendiri.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rancangan program pembangunan yang dibikin pemerintah mampu mendorong pengembangan ekonomi kreatif sebagai peluang yang disediakan bagi generasi muda kita yang tamat dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air tetapi kembali ke daerahnya. Jumlah angkatan kerja kaum terdidik makin tahun makin meningkat. Maka pemerintah perlu membikin prioritas program yang memungkinkan mereka terlibat aktif di dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo.
Kita sepakat bahwa pengembangan pariwisata Labuan Bajo harus menginduk pada budaya lokal sebagai sebuah identitas. Tetapi wacana ini hanya sekadar wacana bila tidak ada kebijakan yang terarah dan terukur untuk menjamin kemungkinan tergerusnya budaya lokal sebagai dampak lain dari pariwisata. Pertemuan budaya dan difusi kebudayaan itu tidak terhindarkan tetapi bagaimana menjaga agar budaya lokal tidak tergerus budaya luar adalah juga menuntut adanya kebijakan politik yang berarti. Kebijakan politik yang mengikat dan menjamin adanya kepastian mengenai pariwisata yang berinduk pada budaya tersebut.
Di atas semuanya ini kita berharap Bupati dan Wakil Bupati dan DPRD Manggarai Barat harus menjadi yang terdepan untuk memastikan dan menjamin bahwa masyarakat lokal tidak akan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Para pemimpin kita baik di level pemerintahan maupun lembaga legislatif harus mampu menggerakkan Manggarai Barat agar menggelinding dengan lebih terarah mencapai tujuan utamanya, tujuan yang menjadi alasan mendasar mengapa kabupaten baru itu terbentuk: kesejahteraan rakyat.
Artikel ini sebelumnya merupakan tajuk Mingguan Florespos Net.
Flores Inside 