Politik sebagai Panggilan

Keterlibatan orang-orang Katolik dalam politik dilihat sebagai panggilan untuk dijawab dengan penuh tanggung jawab. Karena itu politik harus diabdikan pada tujuan asalinya demi kebaikan umum.

Oleh FRANS OBON

Jalan salib pada Jumat Agung di Paroki Onekore, Keuskupan Agung Ende.

BAGI Gereja Katolik, telah menjadi proposisi dan prinsip dasar bahwa keterlibatan umat Katolik dalam kehidupan politik adalah sebuah panggilan keniscayaan dari keimanan mereka. Orang-orang Katolik dipanggil agar mengambil bagian aktif di dalam politik untuk menentukan mengarahkan dan membarui kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara ke arah kebaikan bersama. Dengan demikian keterlibatan di dalam politik tersebut dipandang sebagai panggilan, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

YOGA Jilid II

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur, 14 Februari 2014

Oleh FRANS OBON

Ketika melantik Bupati Yoseph Tote dan Wakil Bupati Andreas Agas di Borong, 14 Februari 2014, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya dalam sambutannya memberikan empat pesan sekaligus tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur ini yakni (1) masalah tanah calon lokasi bandara Tanjung Bendera perlu segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan menghambat pembangunan; (2) membangun usaha perhotelan dalam kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam kaitan dengan pengembangan pariwisata; (3) pembangunan infrastruktur jalan sehingga memudahkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat; (4) pembangunan sarana air bersih (Flores Pos 15 Februari 2014).

Seleksi Kepala Sekolah Diperketat

Apel 17 Agustus di Manggarai.

Oleh FRANS OBON

Dunia pendidikan dasar di Manggarai dan Manggarai Timur sedang dirundung masalah amoral yang didalamnya melibatkan kepala sekolah dan guru. Sudah lama sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan di berbagai tingkatan dirundung masalah yang sama di mana di dalamnya, ada oknum-oknum guru yang adalah pembina dan pendidik utama generasi masa depan terjatuh dalam masalah yang sama.

Sekadar contoh, di Sekolah Dasar Katolik (SDK) Wudi, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, kepala sekolah dilaporkan oleh para murid dan orang tua murid ke polisi atas tuduhan melakukan pencabulan dan kepala sekolah sudah ditahan pihak kepolisian. Kasusnya terjadi di sekolah dan lingkungan sekolah (Flores Pos, 19 Februari 2014).

Masalah TKI di NTT

Oleh FRANS OBON

Persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang umumnya dalam dalam bahasa kita di Nusa Tenggara Timur (NTT) disebut perantau sudah lama menjadi problem krusial. Tetapi persoalan para perantau (migran) ini tidak pernah tuntas ditangani terutama oleh pemerintah kita, yang berdasarkan kewajiban konstitusionalnya harus bertindak untuk mencegah dan menindak praktik-praktik perekrutan tenaga kerja yang ilegal, yang pada akhirnya berdampak buruk pada perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami para perantau, atau yang saat ini populer disebut perbudakan modern (modern slavery).

Problem tenaga kerja kita di NTT saat ini tidak saja terkait dengan pekerja migran yang bekerja di luar negeri, tetapi juga terkait pekerja migran kita di dalam negeri. Beberapa waktu lalu, tenaga kerja kita dari NTT Wilfrida Soik menghadapi masalah hukum di Malaysia. Ini hanyalah salah satu contoh dari fenomena gunung es dari masalah tenaga kerja kita di luar negeri. Banyak pekerja kita tidak melengkapi diri mereka dengan dokumen dan disalurkan melalui cara-cara ilegal yang menyebabkan mereka terperangkap dalam sindikasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Hari Pers Nasional

Oleh FRANS OBON

Minggu, 9 Februari, bangsa Indonesia memperingati Hari Pers Nasional (HPN). Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5/1985, tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Tanggal 9 Februari dijadikan Hari Pers Nasional didasarkan pada fakta historis bahwa pada tanggal 9 Februari 1946, dibentuklah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang menjadi wadah organisasi para wartawan di Indonesia. Tema HPN tahun 2014 adalah “Pers Sehat, Rakyat Berdaulat”. Pada tahun 2013, tema HPN adalah “Pers Bermutu, Bangsa Maju”.

Sudah seringkali dikatakan bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi dan memang tidak terbantahkan tentang peranan pers dalam memajukan dan menyehatkan kehidupan masyarakat. Apa jadinya bila kehidupan bersama kita sebagai bangsa dan negara tanpa kehadiran pers. Apa jadinya bila satu daerah (komunitas) tidak memiliki pers. Atau lebih spesifik kita bisa katakan, apa jadinya bila Flores dan Lembata ataupun Nusa Tenggara Timur tidak memiliki pers.

Pers selalu terkait dengan masyarakat di mana dia berada. Oleh karena itu pers pada hakikatnya mencerminkan dinamika kehidupan masyarakatnya. Dinamika pers adalah dinamika masyarakat itu sendiri. Harian Flores Pos, misalnya, 80 persen content (isi) redaksionalnya memuat berita-berita lokal. Ini adalah sebuah pilihan sengaja dan penuh kesadaran bahwa berita-berita pada Harian Flores Pos mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat Flores dan Lembata khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Dengan demikian Flores Pos memotret bagian-bagian penting dari rekam jejak dinamika kehidupan masyarakat Flores dan Lembata, yang kemudian menjadi dokumentasi dinamika dan sejarah kehidupan masyarakat Flores dan Lembata itu sendiri.

Lupakan Dana Asmara

Oleh FRANS OBON

BEBERAPA waktu lalu, diberitakan bahwa lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam kena penalti karena terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dareah (APBD) 2014. Ancamanya adalah pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) akan ditunda. Lima kabupaten itu adalah Kabupaten Ende, Lembata, Alor, Sumba Barat Daya dan Timor Tengah Utara. Tahun 2013, Kabupaten Alor kena penalti karena terlambat menetapkan APBD 2013 (Flores Pos, 28 Januari 2014).

Dalam kasus Kabupaten Ende, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Fransiskus Salem, keterlambatan terjadi karena kabupaten ini baru saja melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), yang berlangsung dua putaran. Itulah alasannya mengapa penetapan APBD terlambat dilakukan (Flores Pos, 28 Januari 2014).

Pendidikan di Ende

Patung pelajar di Kota Ende.

Oleh FRANS OBON

Bupati Ende Don Bosco M Wangge memberikan beberapa catatan pada rapat koordinasi pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Ende di aula BBK Ende, Senin (3/2/2014). Sebagai mantan Kepala Dinas PPO Kabupaten Ende sebelum menjabat Bupati Ende (2009-2014) Bupati Don Wangge pasti mengenal problematika dunia pendidikan. Beberapa catatan yang diberikan Bupati Don Wangge adalah peringatan kepada kepala sekolah dan para pengawas sekolah agar tidak sering meninggalkan tugas, menguasai visi dan misi pendidikan kabupaten dan sekolah serta menjadikannya sebagai bagian dari dirinya. Bupati Don Wangge berharap rapat koordinasi itu menghasilkan keputusan yang dapat membantu penyusunan rencana strategis bidang pendidikan untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang akan dilantik 7 April 2014 (Flores Pos, 5 Februari 2014).