Tu’a Adat Tolak Tambang

DSC00273Masyarakat adat di Kampung Nara, Kecamatan Cibal, Manggarai.

Oleh FRANS OBON

PARA tu’a adat dari Pasat, Nggalak dan Ruis di wilayah utara Kabupaten Manggarai menghadiri lokakarya di Sengari, Kecamatan Reo yang diprakarsai Komisi Keadilan dan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) Provinsi SVD Ruteng. Lokakarya berlangsung dua termin yakni tanggal 22-24 Januari 2014 untuk masyarakat adat dari Ruis, sedangkan 24-26 Januai 2014 untuk masyarakat adat dari Pasat-Nggalak. Lokakarya menghadirkan sejumlah pembicara yang mengenal tentang kebudayaan dan adat istiadat Manggarai. Panitia juga memperlihatkan film kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksplorasi pertambangan (Flores Pos, 29 Januari 2014).

Para peserta kembali disegarkan ingatannya mengenai konsep kehidupan masyarakat Manggarai. Kampung sebagai pusat kehidupan memiliki kaitan erat dengan tanah (lingko), air, hutan, dan seluruh tata ruang hidup. Konsep-konsep semacam ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama para pemangku adat (tua golo, tua teno, dan fungsionaris adat lainnya) memahami konteks dari perjuangan menolak pertambangan di Manggarai, bahwa pertambangan pada hakikatnya adalah persoalan masyarakat adat sendiri. Seluruh dampak buruk pertambangan akan dirasakan oleh masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itut tepatlah kalau ada peserta lokakarya yang mengatakan bahwa mereka bukan sedang membahas masalah orang lain, tetapi membahas diri mereka sendiri, membahas masalah mereka, dan masa depan generasi mereka. Para tu’a adat ini pada akhir lokakarya sepakat untuk menolak pertambangan di daerah mereka.
Lanjutkan membaca “Tu’a Adat Tolak Tambang”

Iklan

Sinterklas dalam Bencana

manggarai Oleh FRANS OBON

TIGA bulan pertama dalam tahun baru adalah bulan-bulan kita menghadapi bencana. Hampir setiap tahun, kita menghadapi problem yang sama dan kita menanganinya dengan cara yang sama. Para korban mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman dan kita memberikan bantuan bahan makanan. Ada banyak yang datang ke lokasi bencana, bukan saja pemerintah yang memang berkewajiban untuk mengurus rakyatnya, tetapi juga badan-badan swasta lainnya. Dan ketika kita memasuki tahun politik, tahun di mana akan digelar Pemilu, banyak partai politik dan aktor-aktor politik datang sebagai sinterklas baru untuk membantu para korban.

Pemerintah, yang oleh kewajibannya membantu para korban, juga seringkali menyembunyikan tujuan politik (kekuasaan) itu kepada massa rakyat. Pemerintah memperlihatkan kemurahannya kepada rakyat melalui pemberian bantuan. Umumnya dalam persepsi masyarakat, termasuk persepsi para pemegang tampuk kekuasaan, kendati biaya bantuan itu berasal dari uang rakyat (uang negara), tetaplah bantuan dipersepsi sebagai kemurahan hati pemerintah. Bertautnya berbagai kepentingan di dalam lumpur bencana alam itu menyebabkan terjadinya “saling senggol” dalam wacana penanganan bencana dan saling kritik.
Lanjutkan membaca “Sinterklas dalam Bencana”

Pemilukada Ende Berakhir

Pasangan Marsel-Djafar
Pasangan Marsel-Djafar

Oleh FRANS OBON

PEMILIHAN Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Ende telah berakhir dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan Paket Marselinus Y W Petu dan Djafar Ahmad (Marsel-Djafar). Kita mengucapkan selamat kepada Paket Marsel-Djafar dan memberikan apresiasi kepada calon bupati dari Paket Darmawan, Don Bosco M Wangge yang menyatakan menerima hasil keputusan MK (Flores Pos, 21 Januari 2014).

Kalau kita melihat kembali semangat Reformasi dan hakikat asali dari pemilihan langsung oleh rakyat, maka tujuannya hanyalah satu yakni memperkuat demokrasi di tingkat lokal di mana masyarakat lokal memiliki akses langsung untuk menentukan dan memilih pemimpin mereka. Sebab inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat di mana rakyat memiliki kebebasan penuh untuk menentukan siapa yang pantas dan berhak memerintah dan memimpin mereka.
Lanjutkan membaca “Pemilukada Ende Berakhir”

Lumpur Panas Mataloko

Oleh FRANS OBON

MASYARAKAT Daratei, Mataloko yang berada di sekitar proyek Perusahaan Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB) dengan bendera Forum Masyarakat Peduli Dampak Buruk Panas Bumi mendatangi DPRD dan pemerintah Kabupaten Ngada untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan tentang dampak proyek panas bumi Mataloko. Ketua Forum Maria Kristina Bupu mengatakan, masyarakat datang ke DPRD dan pemerintah Kabupaten Ngada untuk menyampaikan beberapa aspirasi (Flores Pos, 18 Januari 2014).

Inti dari tuntutan dan aspirasi masyarakat Mataloko adalah meminta pemerintah menggantikan seng rumah yang sudah rusak, memberikan pengobatan karena masyarakat menderita penyakit pernafasan dan penyakit kulit, dan sawah dan ladang mereka tidak bisa dikerjakan lagi. Namun, tuntutan lain yang jauh lebih penting adalah mereka minta solusi baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pemilik proyek, serta gugatan terhadap hasil analisis mengenai dampak lingkungan yang menyebutkan bahwa proyek ini ramah lingkungan. Itulah sebabnya mereka minta dilakukan kaji ulang terhadap amdal proyek panas bumi ini.
Lanjutkan membaca “Lumpur Panas Mataloko”

Klaim-Mengklaim

Oleh FRANS OBON

TAHUN 2014 dibaptis oleh sejumlah kalangan sebagai tahun politik. Penamaan itu merujuk pada dua peristiwa penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilu Presiden. Dengan demikian dalam dua bulan terakhir sebelum Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, aktivitas politik para calon anggota legislatif meningkat. Safari politik dari kampung ke kampung makin gencar dan serentak pula aktivitas politik makin memperlihatkan citra politik sebagai “sebuah berkah” musiman.

Di tengah hiruk pikuk politik itu, kita mendapatkan fenomena baru di dalam praktik politik kita yakni klaim-mengklaim program yang diturunkan ke masyarakat perdesaan. Hal ini dilakukan baik oleh calon anggota legislatif daerah maupun calon legislatif di Senayan. Salah satu contoh yang dapat kita sebutkan adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Disebutkan bahwa ada calon anggota legislatif tertentu mengklaim bahwa program tersebut adalah hasil dari perjuangannya dan perjuangan partai tertentu (Flores Pos, 3 Februari 2014 dan Flores Pos, 17 Januari 2014).
Lanjutkan membaca “Klaim-Mengklaim”

Pakta Integritas

Palntikan ansar

Oleh FRANS OBON

BUPATI Sikka Yoseph Ansar Rera mendapat kesempatan kedua untuk memimpin Kabupaten Sikka, sebuah kabupaten yang seringkali mencitrakan dirinya sebagai barometer demokrasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) kendati klaim ini masih debatable (dapat diperdebatkan). Namun sebagaimana kabupaten lainnya di NTT, fakta menunjukkan bahwa kemajuan demokrasi itu tidak berjalan kompatibel dengan kemajuan ekonomi. Kabupaten Sikka masih harus berjuang melawan kemiskinan ekonomi dan belakangan masih harus berjuang pula mengurangi kasus-kasus korupsi.

Bupati Yoseph Ansar Rera pernah menjabat Wakil Bupati Sikka mendampingi Bupati Alex Longginus (2004-2009). Kemudian keduanya berpisah. Lalu, pada Pemilukada 2013, keduanya bertarung hingga putaran kedua. Bupati Ansar Rera bersama Wakil Bupati Paulus Nong Susar memenangkan pertarungan ini dengan meraih 74.988 suara dari total suara sah 145.414 dan Alex Longginus dan Fransiskus Diogo Idong meraih 67.839 suara atau selisih 7.149 suara.
Lanjutkan membaca “Pakta Integritas”

Mutu Kesehatan Lingkungan

Pedagang di pasar Borong, Manggarai Timur
Pedagang di pasar Borong, Manggarai Timur

Oleh FRANS OBON

PADA musim-musim tertentu, selalu datang penyakit tertentu. Namun, kita tidak pernah mempersoalkan, memperbincangkan, mendiskusikan dengan serius, dan membuat gerakan bersama untuk mengatasinya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan, kita kembali pada masalah yang sama dan mengatasinya dengan cara yang sama. Karena begitu sering terjadi, maka secara tidak sadar kita menerimanya sebagai sesuatu yang lumrah, sebagai business as usual.

Kita ambil beberapa contoh untuk memperlihatkan betapa masalah-masalah ini timbul secara rutin setiap tahun pada bulan-bulan tertentu. Contoh pertama adalah kasus diare. Di Kabupaten Ende misalnya, kasus diare meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2010 kasus diare sebanyak 7.508, tahun 2011 sebanyak 9.206, tahun 2012 sebanyak 8.077 dan tahun 2013 sebanyak 10.877. Salah satu sebabnya adalah hingga tahun 2013, masih ada 40 persen masyarakat Kabupaten Ende tidak memiliki akses terhadap sanitasi dasar seperti jamban (Flores Pos, 30 Januari 2014). Memang haruslah diakui, kasus diare bukanlah satu-satunya disebabkan oleh tidak tersedianya jamban yang sehat. Namun, kasus diare juga disumbangkan oleh kesehatan lingkungan di sekitar kita dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, yang kita sering lakukan.
Lanjutkan membaca “Mutu Kesehatan Lingkungan”