Kata Akhir dari Jakarta

Oleh FRANS OBON

TAHUN depan (2013) beberapa kabupaten di Flores dan Lembata akan memilih bupati dan wakil bupati. Dinamika dan nuansa politik pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) itu sudah mulai terasa. Beberapa partai telah melakukan proses politik. Ada partai yang membuka pendaftaran para kandidat. Ada partai yang telah mengadakan rapat kerja khusus di mana pengurus-pengurus partai pada tingkat bawah menyebutkan beberapa nama. Beberapa partai telah membentuk koalisi tapi belum berani menyebut figur. Pendek kata dalam beberapa bulan terakhir ini, kita sudah melihat manuver politik dari orang-orang yang punya keinginan bertarung dalam pemilukada.

Gerakan Anti Korupsi

Oleh FRANS OBON

ilustrasi

KITA senang bahwa pemerintah-pemerintah daerah kita di Flores dan Lembata juga ikut ambil bagian dalam kampanye anti korupsi yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi politik di Indonesia. Meski banyak aktivis anti korupsi di daerah kita menganggap bahwa kampanye anti korupsi pemerintah hanyalah bagian dari pencitraan diri. Penilaian itu muncul karena masih ditemukan begitu banyak kasus korupsi di daerah kita baik yang sudah tuntas diselesaikan, yang sempat mampir di lembaga penegakan hukum maupun yang belum mampir di sana.

Pemerintah, dalam praktiknya selama ini, tidak seluruhnya membawa masalah penyelewengan uang negara itu ke meja hukum, tetapi diselesaikan di luar proses hukum dengan cara mengembalikannya secara perlahan-lahan kepada pemerintah. Pemerintah membentuk tim untuk mengurusi dana-dana yang bocor ini.

Netral, Tapi Kritis

Oleh FRANS OBON

PADA acara tahbisan 14 diakon di Seminari Tinggi Ritapiret, 14 April 2012, Uskup Ruteng Mgr Hubert Leteng meminta para klerus untuk menjaga netralitas di tengah umat. Para klerus, begitu harapan uskup, harus menjembatani semua orang terutama dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Dengan demikian klerus dan semua pewarta Gereja menjadi pembawa damai bagi sesama (Flores Pos 17 April 2012).

Tetapi Uskup Hubert juga melakukan kritik internal dan barangkali mengingatkan para diakon agar dalam karya nanti perlu melakukan koordinasi dengan pimpinan Gereja sehingga kreativitas pribadi itu tidak melampaui wewenang. Oleh karena itu dia mengingatkan agar para imam dan diakon membangun komunikasi dan konsultasi dengan pimpinan Gereja terkait kreativitas pastoral.

Mabar Tanpa Tambang

Oleh FRANS OBON

RIBUAN orang dari berbagai kecamatan di Manggarai Barat berdemonstrasi di Labuan Bajo, ibukota Manggarai Barat, Sabtu 14 April 2012. Kabupaten yang diresmikan Juli 2003 itu, sebagaimana kabupaten lainnya di Flores dan Lembata, sedang menghadapi berbagai aksi protes menentang usaha pertambangan (Flores Pos 16 April 2012). Para demonstran mengatakan bahwa Manggarai Barat memiliki potensi di bidang pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, dan pariwisata. Oleh karena itu pilihan kebijakan pemerintah untuk investasi pertambangan tidak perlu dilakukan.

Demonstrasi menolak tambang di Manggarai Barat, Sabtu 14 April 2012.

Manggarai Barat memiliki kekayaan di bidang pariwisata, begitu kata para demonstran, sehingga kekayaan objek-objek wisata itulah yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pula investasi yang cocok untuk Manggarai Barat adalah investasi di bidang pariwisata. Karena investasi di bidang pariwisata ini juga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Selain itu masyarakat akan mendapat peluang untuk membuka usaha di sektor kecil dan menengah yang bisa memenuhi kebutuhan dunia pariwisata Manggarai Barat.

Politik Jadi Kesempatan

Oleh FRANS OBON

KRITIKAN terhadap anggota DPRD di Flores dan Lembata kembali kita dengar. Kali ini kritikan dialamatkan kepada DPRD Lembata. Dalam tiga bulan pertama (Januari-Maret) 2012, DPRD Lembata telah menghabiskan anggarannya sebesar Rp1,2 miliar lebih untuk kegiatan studi banding, bimbingan teknis, dan konsultasi. Pagu anggaran DPRD Lembata Rp2,5 miliar lebih yang memang dianggarkan untuk membiayai studi banding, bimbingan teknis, konsultasi, dan kontribusi. Ini berarti sisa anggaran DPRD untuk kegiatan serupa sebesar Rp1,2 miliar lebih lagi (Flores Pos 11 April 2012).

Kepala Desa Lododokowa mengkritik penggunaan dana anggaran yang dinilai begitu besar tersebut dalam periode tiga bulan pertama tahun ini. Menurut dia, penggunaan anggaran Rp1,2 miliar lebih dalam tiga bulan pertama tahun angggaran 2012 telah menyalahi prinsip efisiensi yang sering dikatakan oleh DPRD Lembata. Dia mengatakan, semangat untuk efisiensi itu jauh panggang dari api. Bahkan dia menilai bahwa DPRD sedang menggunakan kesempatan untuk menumpuk dana bagi kepentingan politik legislatif pada pemilu berikutnya.

Segel Kompleks Sekolah

Oleh FRANS OBON

TUAN TANAH suku Wodon Gebin Daranatar, Bernadus Bapan menyegel kompleks Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Waigete, Kabupaten Sikka, 13 April 2012 dengan menutup gerbang timur sekolah dengan belasan batang bambu dan kayu yang diikat dengan tali nilon. Pemilik tanah dan beberapa anggota keluarganya berdiri di depan pintu gerbang sekolah. Akibatnya kegiatan belajar mengajar terganggu. Meski demikian pihak sekolah optimistis bahwa para siswa tetap siap menghadapi ujian nasional kendati kompleks sekolah mereka disegel (Flores Pos 14 April 2012).

Alasan tuan tanah menyegel lokasi sekolah adalah karena pemerintah dinilai tidak memenuhi permintaan ganti rugi tanah senilai Rp200 juta sejak sekolah didirikan tahun 2007. Dia kecewa karena pemerintah tidak punya niat baik untuk melunasi uang ganti rugi yang dimintanya sejak sekolah didirikan. Di atas lahan seluas 2 hektare lebih itu telah ditanam 50 pohon jati putih.

Protes Tenaga Honorer

Oleh FRANS OBON

PROTES tenaga honorer yang bekerja di kantor-kantor pemerintah daerah merebak di Kabupaten Ende dan Manggarai Barat menyusul pengumuman pemerintah mengenai daftar nominatif tenaga honorer kategori I berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Sementara tujuh kabupaten lainnya di Flores dan Lembata aman-aman saja.

Pemerintah memberikan kesempatan selama 14 hari (10-24 April 2012) kepada siapa saja yang merasa kebeberatan terhadap pengumuman hasil daftar nominatif tenaga honorer kategori I ini. Keberatan itu disampaikan kepada BKN di Jakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten. Dijanjikan pula, tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat akan diumumkan tersendiri oleh BKN.